Oleh: Malika Dwi Ana
Oleh: Malika Dwi AnaPresiden Prabowo Subianto sedang diuji. Baru beberapa bulan menjabat, bayang-bayang insubordinasi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencuat, menyulut pertanyaan: apakah pemerintahan baru ini sudah retak dari dalam? Aksi Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, yang diumumkan 22 September 2025 melalui Sprin No. 2749/IX/2025, terasa seperti tamparan halus ke wajah presiden. Tim ini, beranggotakan 52 perwira Polri yang didominasi jenderal-jenderal tinggi, seolah-olah ingin menegaskan: “Kami yang pegang kendali reformasi Polri, bukan Anda, Pak Presiden.” Tapi benarkah ini pemberontakan terbuka, atau cuma kegagapan koordinasi khas pemerintahan baru?
Konteks: Polri di Ujung Tanduk
Polri sedang jadi bulan-bulanan publik. Demo besar Agustus 2025 menuntut reformasi menyeluruh setelah kasus kekerasan polisi dalam penanganan unjuk rasa mencoreng wajah institusi. Citra Polri yang sudah babak belur di era Jokowi kini makin terpuruk. Prabowo, dengan naluri politiknya yang tajam, langsung bergerak. Ia menunjuk mantan Wakapolri (purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Bidang Reformasi Polri melalui Keppres No. 97/2025. Tak cukup di situ, ia merancang Komite Reformasi Polri yang independen, melibatkan tokoh sekaliber Mahfud MD—mantan Menko Polhukam sekaligus lawan politiknya di Pilpres 2024. Langkah ini cerdas: menggandeng Mahfud bukan hanya menunjukkan jiwa besar, tapi juga memastikan reformasi punya legitimasi publik.
Namun, di tengah langkah strategis itu, Kapolri Listyo Sigit malah bermain solo. Pada 17 September 2025, bersamaan dengan pengumuman Menko Kumham soal rencana Prabowo, Listyo mengeluarkan Sprin yang membentuk tim reformasi internal. Timnya? Sekumpulan 47 perwira tinggi dan 5 perwira menengah Polri, dipimpin Komjen Chryshanda Dwilaksana. Publik pun bertanya: ini tim beneran buat reformasi, atau benteng pertahanan untuk melindungi status quo Polri?
Insubordinasi atau Salah Timing?
Timing pengumuman Kapolri yang “kebetulan” berbarengan dengan rencana presiden bukan sekadar soal buruknya komunikasi. Ini sinyal bahaya. Listyo, yang naik jabatan di era Jokowi, seolah ingin menegaskan bahwa Polri punya otonomi sendiri dalam urusan internal. Aktivis dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) tak ragu menyebut tim ini “tanpa legitimasi publik” dan “menggunting dalam lipatan.” Bahkan tokoh seperti Said Didu mencium aroma perlawanan: “Ini tantangan terbuka ke presiden?” Netizen pun ramai, menyebut tim Kapolri cuma tim pendukung yang tak punya bobot dibandingkan komite bentukan Prabowo.
Pembela Kapolri, seperti pengamat Amir Hamzah, berusaha meredam. Mereka bilang tim internal ini justru mendukung arahan Prabowo, sekadar alat untuk pemetaan awal. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga buru-buru klarifikasi: “Tim Kapolri cuma pendamping, yang utama ya punya presiden.” Tapi pernyataan ini terasa seperti tambal sulam untuk menutupi retakan yang sudah terlihat. Kalau memang cuma pendamping, kenapa Kapolri buru-buru umumkan timnya dengan jumlah 52 orang—mayoritas jenderal—tanpa koordinasi jelas dengan Istana? Ini bukan soal salah paham; ini soal siapa yang pegang kendali.
Prabowo: Lemah atau Sedang Main Catur?
Kritik bahwa Prabowo terlihat “memble” dan “tak berdaya” menghadapi Kapolri memang beralasan. Timing buruk dan koordinasi amburadul ini membuatnya terlihat kehilangan kontrol. Tapi dengan melibatkan Mahfud MD dan tokoh sipil lain dalam Komite Reformasi Polri, Prabowo menunjukkan ia tak main-main. Ini bukan sekadar manuver politik untuk gagah-gagahan, tapi langkah strategis untuk merangkul publik dan memastikan reformasi tak cuma jadi kosmetik.
Namun, keberhasilan langkah ini bergantung pada kemampuan Prabowo menekan Kapolri agar tak lagi bermain sendiri. Jika tim internal Polri terus berjalan paralel tanpa sinkronisasi, reformasi yang dijanjikan bisa jadi mandek—dan publik akan semakin sinis. Komisi III DPR sudah memperingatkan: libatkan masyarakat luas, jangan sampai reformasi ini cuma jadi parade elit di balik pintu Istana.
Kesimpulan: Ujian bagi Prabowo
Drama ini adalah ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Jika ia gagal menegaskan otoritasnya atas Kapolri, citranya sebagai pemimpin tegas yang dibangun selama kampanye bisa runtuh. Sebaliknya, jika ia mampu menyatukan visi reformasi dengan memanfaatkan Mahfud dan tokoh independen lainnya, ini bisa jadi kemenangan besar—bukan hanya untuk Polri, tapi juga untuk kepercayaan publik pada pemerintahannya.
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit harus ingat: bermain api dengan manuver seperti ini berisiko membakar kariernya sendiri. Publik sudah muak dengan Polri yang terkesan melindungi diri sendiri. Jika Listyo ingin dianggap serius, ia harus tunduk pada arahan presiden, bukan malah membentuk “kerajaan kecil” di dalam institusi. Dan untuk Prabowo? Ini saatnya tunjukkan siapa bos sebenarnya—atau bersiap jadi trending topic dengan tagar #Prabowomemble?(MDA)
*LerengLawu, 27092025
