Dari balik lensa kekuasaan, panggung militer Indonesia kembali menampilkan drama senyap namun mengguncang: Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo—anak kandung Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Try Sutrisno—hampir saja digeser dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI. Kursinya bahkan sudah disiapkan untuk Laksamana Muda Hersan, mantan ajudan Presiden Joko Widodo. Tapi takdir—atau mungkin kekuasaan yang lebih tinggi—menulis ulang skenarionya dalam waktu kurang dari 24 jam.
Adalah Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554/IV/2025 yang membuka babak pertama drama ini. Tertanggal 29 April, surat itu menyisipkan nama Hersan untuk menggantikan Kunto. Pergantian itu, menurut banyak pihak, bukan mutasi biasa. Ada aroma politik yang menyeruak dari balik tanda tangan basah pejabat tinggi militer.
Namun sebelum Hersan sempat melangkahkan kaki ke ruang kerja barunya, babak kedua dimulai. Hanya sehari berselang, lahir KEP 554A/IV/2025—suatu surat koreksi yang mencabut mutasi itu dan mengembalikan posisi Kunto ke semula. Apa yang semula tampak seperti rotasi rutin di tubuh militer, kini menjelma menjadi medan tafsir, penuh intrik dan bisik-bisik kekuasaan.
Pusat Penerangan TNI buru-buru memberi klarifikasi. Kata mereka, penundaan mutasi murni soal teknis organisasi. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan, “Dengan pertimbangan adanya tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi.” Tapi publik sudah terlanjur mengendus aroma politik yang lebih tajam dari bubuk mesiu.
Pasalnya, hanya beberapa pekan sebelum mutasi itu terjadi, nama Try Sutrisno—ayah Kunto—muncul dalam deklarasi mengejutkan: 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel menyatakan sikap menolak berbagai kebijakan Jokowi, bahkan menyarankan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kunto, sang anak, tak terlibat langsung. Tapi dalam politik kekuasaan, darah dan garis keturunan bisa menjadi beban atau berkah. Dan tampaknya, dalam hitungan detik yang penuh tensi itu, darah lebih kental daripada sekadar loyalitas struktural.
“Enggak, tidak ada kaitannya,” kata Kristomei membantah keras tudingan itu. Tapi publik, seperti biasa, tidak mudah diyakinkan hanya dengan penjelasan formal. Apalagi ketika nama yang dimunculkan sebagai pengganti adalah Hersan—eks ajudan Presiden ke-7, yang disebut-sebut sebagai salah satu “putra mahkota” dalam lingkaran istana.
Dalam dunia militer, pembatalan mutasi bukan sekadar clerical error. Apalagi menyangkut jabatan strategis seperti Pangkogabwilhan I, yang memegang komando atas sebagian besar kekuatan pertahanan wilayah barat Indonesia. Jika terjadi mutasi, maka rantai struktur ikut bergeser. Jika satu perwira tak bisa bergeser, maka seluruh mata rantai mutasi pun berhenti. Maka keputusan untuk membatalkan mutasi ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang dengan otoritas tertinggi di republik ini: presiden.
Dan di sinilah aroma campur tangan semakin kentara. Apakah Presiden Jokowi turun tangan langsung menyelamatkan kursi Kunto demi meredakan amarah para purnawirawan jenderal yang sudah menyatakan sikap keras terhadap putranya? Ataukah justru pembatalan ini adalah bentuk kompromi dalam negosiasi kekuasaan antara mereka yang masih berseragam dengan mereka yang sudah meletakkan bintang di pundak?
Yang jelas, Hersan, sang eks ajudan presiden, harus mengemasi ambisinya—setidaknya untuk sementara. Ia kalah oleh waktu, oleh gelombang tekanan, atau oleh sosok yang namanya tak tercantum di surat mutasi tapi hadir dalam setiap perhitungan: Try Sutrisno.
“Dalam dunia militer, tak ada mutasi yang tiba-tiba batal tanpa intervensi tingkat tertinggi,” ujar seorang purnawirawan jenderal kepada Tempo. Ia meminta namanya tak disebut, tapi nadanya tajam. “Ini bukan soal rotasi. Ini soal politik kekuasaan.”
Kini, Letjen Kunto tetap bertugas di Pangkogabwilhan I, dan Hersan kembali ke pos lamanya. Tapi cerita belum selesai. Drama loreng ini akan terus berlanjut selama kursi kekuasaan di republik ini masih ditentukan oleh siapa yang dekat dengan istana—dan siapa yang berdiri berseberangan.
