Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Pegiat Media
Jakarta – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Amien Rais menyerukan agar para muktamirin atau peserta Muktamar Muhammadiyah di Surakarta, Jawa Tengah, 18-20 November 2022 tidak memilih dua nama yang sering keluar-masuk Istana. Meski Amien Rais tidak menyebut nama, namun banyak praduga tertuju kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Mashir, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang juga salah satu Ketua PP Muhammadiyah.
Entah ada hubungan kausalitas dengan pernyataan Amien Rais atau tidak, yang jelas dalam sidang tanwir yang merupakan rangkaian acara Muktamar Muhammadiyah, Jumat (18/11/2022), perolehan suara kedua nama tersebut kalah jauh dari Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ya, Majelis Tanwir Muhammadiyah telah menetapkan 39 nama sebagai calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027. Hasilnya, Anwar Abbas bertengger di posisi teratas dengan perolehan 190 suara. Petahana Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berada di posisi ketiga dengan perolehan 175 suara, setelah Syamsul Anwar yang memperoleh 182 suara. Sementara Muhadjir Effendy berada di urutan ke-15 dengan perolehan 141 suara.
Ke-39 nama ini muncul setelah digelarnya Sidang Tanwir Pra-Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat (18/11/2022). Mereka dipilih oleh 197 orang yang hadir dari unsur PP Muhammadiyah, perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan perwakilan Organisasi Otonom tingkat pusat. Pemilihan calon anggota PP Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027 ini dilakukan melalui mekanisme e-voting yang berlangsung selama 1,5 jam.
Entah muktamirin pada akhirnya akan memilih Anwar Abbas sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 atau tidak, yang jelas suara “oposisi” kini menguat di Muhammadiyah. Indikatornya: suara Anwar Abbas di atas angin.
Saat Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, tahun 2015, Haedar Nashir mendapatkan suara terbanyak. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini berhasil meraup 1.987 suara sehingga resmi terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020.
Ketika pada 16 September lalu Haedar Nashir bertandang ke Istana untuk menyerahkan undangan Muktamar Muhammadiyah kepada Presiden Joko Widodo, sesungguhnya hal itu masih dalam batas kewajaran.
Begitu pun ketika Muhadjir Effendy keluar-masuk Istana, hal itu juga wajar-wajar saja, mengingat mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjabat Menko PMK bahkan sebelumnya menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan yang terkena perombakan.
Tapi mengapa itu dipersoalkan Amien Rais? Namanya juga suara opisisi. Kalau tidak begitu, berarti bukan oposisi.
Anwar Abbas pun demikian. Selama ini ia rajin menyuarakan aspirasi oposisi pemerintah. Bahkan terkadang bias garis demarkasinya antara pendapat pribadi dan pendapat organisasi (Muhammadiyah atau MUI). Anwar Abbas akhirnya identik dengan suara oposisi.
Dengan perolehan suara Anwar Abbas di atas angin, maka dapat disimpulkan suara oposisi kini menguat di Muhammadiyah, meskipun tidak dapat dikatakan pula bahwa selama ini Muhammadiyah pro-pemerintah.
Merujuk pernyataan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah adalah proporsional. Artinya, kalau kebijakan pemerintah pro-rakyat, maka Muhammadiyah akan berada di garda terdepan untuk membelanya. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah tidak pro-rakyat, maka Muhamamdiyah akan berada di garda terdepan untuk mengkritisi pemerintah. Ini sesuai prinsip “amar ma’ruf nahi munkar” yang menjadi pegangan Muhammadiyah.
Bila PP Muhammadiyah hasil Muktamar di Surakarta nanti “istiqomah” atau konsisten dengan prinsip itu, maka tidak akan menjadi masalah. Siapa pun presidennya, pemerintah memang wajib diawasi. Ini sesuai adagium Lord Acton (1834-1902), “The power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.”
Lebih Politis daripada Partai Politik
Yang tidak boleh adalah jika Muhammadiyah berpolitik praktis. Politik Muhammadiyah adalah politik keumatan atau kebangsaan. Artinya, Muhammadiyah menyuarakan kepentingan umat, bukan kepentingan partai politik tertentu, meskipun kita tahu Muhammadiyah melahirkan partai politik yang masih eksis hingga hari ini, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), sebagaimana Nahdatul Ulama (NU) melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketika nanti katakanlah Awar Abbas terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah menggantikan Haedar Nashir, dia pun akan konsisten terkait hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah itu, yakni proporsional dalam rangka “amar ma’ruf nahi munkar” (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran).
Sikap Anwar Abbas yang selama ini cenderung “nyinyir” kepada pemerintah, kita yakini tidak akan mengeras menjadi kebablasan, sehingga akan menjadi lebih politis daripada partai politik. Sebab politik Muhammadiyah adalah politik keumatan, bukan politik praktis laiknya partai politik.
Alhasil, siapa pun yang terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Muktamar ke-48 di Solo, satu hal sudah pasti: pesan KH Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah pada 1912, harus diamalkan, yakni “Hidup-hiduplah Muhammadiyah, tapi jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah”!
