Jakarta – Fusilatnews _ Dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya yang dikutip melalui akun YouTube, Sabtu 28 Januari 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan, banyak program pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga banyak yang tak berdampak.
Anggaran program pengentasan kemiskinan mencapai 500 triliun itu tidak inline atau selaras dengan target prioritas, hanya menghabiskan anggaran dalam jumlah banyak di akhir tahun ternyata untuk kegiatan rapat-rapat pengentasan kemiskinan di hotel-hotel hingga hanya sebatas studi banding tanpa adanya kebijakan yang jelas.
Pernyataan Anas tersebut kemudian menuai protes dari beberapa organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Menanggapi pernyataan ituMenpan RB memberikan klarifikasi
Menpan RB menegaskan bahwa Tidak semua anggaran 500 triliun itu digunakan untuk rapat dan studi banding saja.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” papar Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu 29 Januari 2023.
2. Harus lebih tepat sasaran, tidak hanya untuk sekedar kunjungan
Anas menjelaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.
“Contoh kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan,” jelasnya.
Ia memberi contoh, seperti pekan lalu, Kemenpan menerima jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dari Sumatra dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan.
“Itu baru satu Pemda. Setiap hari bisa 10 Pemda yang datang. Sudah berapa biayanya,” sambung Anas seperti dalam keterangan tertulisnya.
3. Konsultasi online menjadi solusi untuk hemat anggaran
Anas menuturkan strategi untuk menghemat anggaran pengentasan kemiskinan yaitu dengan konsultasi secara online.
“Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” kata dia.
Anas menjelaskan pernyataan mengenai anggaran kemiskinan disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru perihal jabatan fungsional secara hybrid di kementerian atau lembaga dan Pemda.
“Konteksnya adalah membangun logical framework soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Menurut Azwar, konsultasi pemerintah daerah melalui utusan ke Jakarta tidak efisien dan tidak cepat menyelesaikan persoalan. karena butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan perjalanan dinas dari daerah ke Jakarta.
Azwar meminta supaya pemerintah daerah memanfaatkan sarana penyampaian laporan secara digital supaya efektif dan efisien.
“Sekarang kami sudah bikin rubrik, setiap hari ada Zoom, ada telepon, setiap permasalahan ditulis. Dengan demikian, tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta,” kata Azwar.
