Presiden Joko Widodo akhirnya melarang jajarannya bicara soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Ia menyentil langsung para menteri. Jokowi mengatakan, tak boleh ada lagi yang bicara soal presiden tiga periode ataupun pemilu ditunda. Hal itu Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022). “Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara. “Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ucapnya. Setidaknya, ada tiga menteri yang sempat menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024. Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Lantas, bagaimana sikap mereka kini pasca-larangan Jokowi?
Luhut hingga Airlangga
Wacana penundaan pemilu kali pertama diungkap Bahlil Lahadalia pada Januari 2022. Bahlil mengeklaim, usulan penundaan pemilu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya. Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda. Isu ini kembali digulirkan Bahlil pada akhir Maret 2022. Ia menyebut usulan tersebut tak bisa dilarang. “Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh, termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). Sementara itu, Menko Airlangga dalam kunjungan kerjanya ke Siak, Riau, 24 Februari 2022, mengeklaim bahwa dirinya menerima aspirasi petani yang ingin pemerintahan Jokowi berlanjut sampai tiga periode. “Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Airlangga mengatakan, sebagai ketua umum partai, dirinya harus siap menerima aspirasi tersebut. Kala itu dia berjanji akan mendiskusikan aspirasi ini ke partai politik lain. “Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain,” ujarnya. Senada dengan Bahlil dan Airlangga, Menko Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda. Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai. “(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022). Luhut juga sempat mengungkap adanya big data 110 juta warganet yang meminta supaya Pemilu 2024 ditunda. Selain dari dua menteri tersebut, wacana penundaan Pemilu 2024 juga sempat dikemukakan oleh kalangan partai politik yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Sikap elite kini
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi angkat bicara soal pernyataan terbaru Jokowi yang melarang para menteri bicara penundaan pemilu. Jodi memastikan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan mematuhi perintah Presiden. “Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden,” kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (7/4/2022). Sesuai arahan Jokowi, kata Jodi, Luhut akan fokus bekerja. Bersama jajaran menteri lainnya, Luhut turut mengawal pemulihan ekonomi yang sempat mengalami krisis akibat pandemi virus corona. “Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin,” ucap Jodi. Sementara itu, Menko Airlangga Hartarto irit bicara saat dimintai tanggapan terkait hal ini. Airlangga mengatakan, pernyataan Jokowi sudah jelas sehingga dia tidak perlu lagi menyampaikan penjelasan. “Itu saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU (rancangan undang-undang) itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu,” kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
Ketua Umum Partai Golkar itu enggan menjawab dan terus berjalan menjauhi wartawan saat ditanya lebih lanjut soal sikap terkini Golkar soal wacana menunda pemilu dan presiden tiga periode. Dari Partai Amanat Nasional (PAN), wakil ketua umum partai, Bima Arya Sugiarto, mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 sudah tertutup pasca-pernyataan Jokowi. “Ketika beberapa partai menyampaikan itu, mungkin wacana itu masih terbuka, tapi kalau hari ini Presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Bima meyakini bahwa sudah ada perbincangan atau komunikasi politik tingkat tinggi yang membuat Jokowi akhirnya melarang para menterinya berbicara soal wacana menunda Pemilu 2024. Wali Kota Bogor itu menekankan, meski sempat mengusulkan pemilu ditunda, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah mengakui bahwa hal itu sulit terwujud. “Realitas politiknya tidak memungkinkan karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, kan Ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga,” kata Bima.
Disambut baik
Pernyataan Jokowi itu pun disambut baik oleh para elite politik. Sikap Jokowi diharapkan dapat mengubur wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. “Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022). Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, sikap Jokowi ini telah dinanti sejak lama. Ia berharap tak ada ralat dari Istana terkait pernyataan Kepala Negara. “Bagus sekali, penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari Istana dan semoga manuver-manuver untuk tiga periode atau penundaan pemilu segera berhenti,” kata Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).
Wakil Ketua MPR itu pun mendorong Jokowi untuk menegur dan menghukum pihak-pihak di sekitarnya yang masih ngotot menyuarakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. “Semua jajaran menko dan lain-lain, termasuk partai koalisi dan relawan-relawan Jokowi juga,” kata Hidayat. Di sisi lain, Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menyampaikan, kegaduhan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini disebabkan komunikasi internal kabinet yang berantakan. Segelintir menteri telanjur menggulirkan isu tersebut, tetapi Jokowi akhirnya harus susah payah sendiri membantah.
“Harus diakui pola komunikasi di kabinet dan Istana memang amburadul,” kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2022). Menurut Ari, keributan ini menunjukkan bahwa narasi yang dibangun Jokowi tidak sejalan dengan persepsi para menteri. Namun, menurut dia, pernyataan Jokowi yang terbaru seharusnya mampu mengakhiri sengkarut isu penundaan pemilu ataupun presiden tiga periode. Ke depan, diskursus ini dapat menjadi bahan bagi Presiden mengevaluasi menterinya. “Saya rasa kesalahan para menteri tersebut sudah lebih dari cukup untuk penilaian akan reshuffle,” kata Ari.
