Tangerang – FusilatNews – Modus Kepala desa Kohod memalsukan dokumen persyaratan untuk meperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan ( S HGB) dan sertifikat Hak Milik ( S HM ) di wilayah laut Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya terungkap.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan penyidik sudah memeriksa Arsin, istrinya, dan sejumlah saksi lain yang mengetahui penerbitan sertifikat di laut tersebut.
“Dari hasil pemeriksaan di samping perbuatan yang terjadi, penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu membuat, menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang,” kata Djuhandani di Bareskrim Polri, Senin (10/2) malam.
“Kemudian selanjutnya ada peran-peran yang membantu yang tentu saja dari peran-peran pembantu dan lain sebagainya ini akan kita lengkapi alat buktinya lebih lanjut,” ujarnya menambahkan.
Djuhandani mengaku pihaknya juga akan mendalami pihak-pihak yang menerbitkan surat HGB maupun SHM di laut Tangerang. Saat ini pihaknya masih mengusut proses pengajuan surat dari tingkat kepala desa.
“Kita belum berkembang sampai situ kita awali dari awal, dari ujung ujungnya akan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari Kepala Desa,” katanya.
Djuhandani mengatakan dari 44 saksi yang sudah pihaknya periksa, selain Arsin dan istri, ada juga warga desa dan pejabat kementerian terkait
“Kami juga memanggil dari kementerian ataupun instansi-instansi terkait termasuk ahli kita sudah memeriksa,” ujarnya.
Djuhandani menyebut Arsin masih berstatus saksi dalam kasus ini. Ia membuka peluang menjerat yang bersangkutan sebagai tersangka jika bukti-bukti sudah lengkap.
“Kami akan segera menggelarkan apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut, sementara itu,” ujarnya.
Sebelumnya Bareskrim juga melakukan penggeledahan di tiga lokasi yakni Kantor Desa Kohod, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.
Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) yang ada di wilayah pagar laut Tangerang ke tahap penyidikan.
Melalui peningkatan status tersebut artinya penyidik telah menemukan unsur dugaan tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi hingga pengumpulan alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini.
