Oleh: Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Rakyat ideal tidak lagi boleh terjebak dalam sekadar retorika kosong atau “omon-omon,” sebagaimana sindiran yang pernah disampaikan Prabowo saat debat Pilpres 2024 sebelum menjadi Presiden RI. Kritik itu menjadi relevan ketika kita melihat bagaimana ia, saat masih menjabat sebagai Menhan RI, tidak melakukan tindakan konkret yang bisa mempercepat kejatuhan rezim Jokowi akibat berbagai kebijakan zalimnya. Jika saat itu ada langkah nyata, maka kemungkinan besar Jokowi sudah kehilangan kekuasaannya dan Prabowo, sebagai seteru politik dalam Pilpres 2019, akan otomatis menjadi penerusnya.
Kini, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi serius, ditandai dengan gelombang PHK di berbagai perusahaan besar yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran serta sulitnya mendapatkan pekerjaan. Semua ini merupakan konsekuensi dari sistem politik ekonomi dan penegakan hukum yang dijalankan secara sewenang-wenang oleh Jokowi. Kepemimpinan yang buruk (bad leadership) ini telah melahirkan kekacauan dalam tatanan hukum serta degradasi moral di semua lini kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Kemerosotan nilai-nilai politik, ekonomi, dan hukum ini semakin parah dengan dominasi adab serta budaya yang rusak, yang berpotensi menjadi hambatan besar bagi pemerintahan Prabowo. Apalagi, Gibran, yang tidak memiliki kapasitas memadai, terus mendapatkan dukungan penuh dari Jokowi. Dengan demikian, era Prabowo berpotensi tetap “tercemar” oleh warisan politik Jokowi, terutama melalui para menteri titipan yang memiliki agenda tersembunyi untuk mengamankan kepentingan Jokowi dan kroninya. Di antara mereka, terdapat nama-nama seperti Budi Arie dan Bahlil Lahadalia, yang kerap menyanjung Jokowi secara berlebihan meski realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Sindiran “omon-omon” yang pernah dilontarkan Prabowo harus menjadi cambuk bagi publik. Prabowo memahami betul bahwa kekuatan rakyat sangat menentukan arah politik, sebagaimana tercermin dalam pepatah “Vox populi, vox dei” (suara rakyat adalah suara Tuhan). Namun, mengapa kekuatan ini tidak digunakan secara serius saat Jokowi masih berkuasa? Bahkan, keinginan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya hingga tiga periode akhirnya gagal bukan karena perlawanan rakyat, melainkan karena penolakan individu seperti Megawati.
Sebagai seorang jenderal yang telah menyaksikan kejatuhan Orde Baru pada 1998, Prabowo tentu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, jika ingin menyelamatkan negara dari kehancuran lebih lanjut akibat “efek Jokowi dan Gibran,” maka rakyat harus berhenti sekadar “omon-omon.” Rakyat harus mendorong Prabowo untuk memerintahkan aparat penegak hukum agar segera mengadili Jokowi dan mencopot Gibran dari jabatannya. Hal ini sekaligus akan menjadi ujian bagi Kapolri, Ketua KPK, dan Jaksa Agung dalam menjalankan tugas mereka. Jika mereka memilih loyal kepada Jokowi dan kroninya daripada kepada hukum serta kepentingan bangsa, maka Prabowo harus menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti mereka dengan figur yang lebih profesional, proporsional, dan objektif.
Tuntutan publik untuk mengadili Jokowi dan mencopot Gibran memiliki dasar hukum yang kuat. Ada bukti awal yang cukup untuk diproses hukum:
- Jokowi, yang dikenal sebagai “Raja Bual” (King of Lip Service), telah dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu dan praktik KKN di Mabes Polri.
- Gibran, yang oleh publik disebut sebagai “anak haram konstitusi” (karena keterlibatannya dalam dugaan akun Fufu-Fafa), telah dilaporkan ke KPK.
Oleh karena itu, gerakan rakyat untuk menuntut proses hukum bagi Jokowi dan pencopotan Gibran harus menjadi prioritas. Rakyat harus bersatu dalam satu gelombang besar, menghimpun berbagai kelompok dan komponen gerakan agar tercipta tekanan yang efektif.
Jika gelombang besar ini terwujud, maka hal ini justru akan membantu Prabowo dalam membersihkan pemerintahan dari tokoh-tokoh yang hanya merusak bangsa. Dengan demikian, Jokowi dan Gibran, yang telah menjadi “musuh bersama bangsa” (common enemy), dapat disingkirkan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
