Jakarta-Fusilatnews.— Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 24, sontak saja Hasto beringas dan meminta agar kader-kader Nasdem yang ada di Kabinet Jokowi di evaluasi dan bahkan diminta untuk mengundurkan diri.
Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang sedang terjadi dimana konflik antara PDIP dan Jokowi makin memuncak, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menantang PDI-P untuk keluar dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) seiring dengan konflik yang kian meruncing antara PDI-P dengan Presiden Joko Widodo.
Konflik ini mencuat setelah PDI-P yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD harus berhadapan dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Ali seraya membantah Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengeklaim telah membangun komunikasi dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar soal tekanan yang dialami dari aparat negara jelang kampanye.
“Sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaan yang sama: mengapa Mas Hasto masih bertahan di koalisi pemerintah kemudian menyerang pemerintah hari ini?” ujar Ali Minggu (19/11/2023). Ia menyinggung bagaimana dulu PDI-P menyuruh Nasdem keluar dari Koalisi Indonesia Maju gara-gara mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden dan mengusung narasi perubahan.
PDI-P saat itu berulang kali menilai menteri-menteri yang berasal dari Nasdem patut dievaluasi kinerjanya. “Ketika kami mencalonkan Anies kami langsung disuruh keluar dari koalisi,” ujar Ali.
“Makanya kalau kawan-kawan di PDI-P sudah tidak merasa nyaman lagi dengan situasi hari ini sebaiknya menyatakan keluar dari pemerintahan. Fair dong, ya kan,” ucapnya. Keengganan PDI-P angkat kaki dari koalisi sebelumnya sudah diutarakan Hasto. Hasto menegaskan hal itu setelah memastikan bahwa PDI-P memiliki sikap politik yang berbeda dengan Presiden Jokowi pada Pemilu 2024.
“Itu memang komitmen dari PDI-P. Meskipun beliau sudah berubah, tapi tugas PDI-P untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan, sehingga kami mengawal Jokowi-Ma’ruf Amin satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (5/11/2023).
