Oleh: Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
(Ikhtisar: Sisi pandang objektif bahwa NKRI membutuhkan figur pemimpin dengan kepemimpinan dan profesionalisme demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.)
Proses menuju globalisasi (slow process of globalization) dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto diperkirakan akan berjalan lambat. Pemerintahan ini tampaknya akan menghadapi kesulitan dalam mencapai kemajuan dan perubahan signifikan di berbagai sektor, seperti ketahanan pangan, ekonomi, politik, hukum, dan budaya bangsa. Hal ini juga dapat berdampak pada kemajuan di bidang olahraga, terutama jika tidak melibatkan figur-figur profesional, proporsional, dan berkarakter kuat seperti Said Didu, Roy Suryo, Prof. Ryaas Rasyid, Mayor Jenderal Soenarko, Prof. Dr. Eggi Sudjana, Jenderal (Purn.) Fachrur Razy, dan Prof. Suteki.
Lebih jauh lagi, keberadaan penasihat khusus Presiden yang memiliki integritas tinggi dan kapasitas seperti Dr. Habib Rizieq Shihab atau pakar ekonomi seperti Dr. Ichsanuddin Noorsy – yang sebanding dengan almarhum Rizal Ramli atau almarhum Faisal Basri – sangat diperlukan untuk membantu mempercepat proses pembangunan bangsa.
Pandangan terhadap sosok-sosok ini murni dilandasi oleh kebutuhan nyata negara Pancasila yang menghadapi tantangan kompleks. Untuk itu, diperlukan pemimpin-pemimpin yang profesional, proporsional, serta memiliki karakteristik objektif dan substansial dalam membangun bangsa.
Selain itu, keseimbangan kenegarawanan antara RI-1 dan RI-2 menjadi faktor krusial. Dalam konteks ini, sosok Wakil Presiden yang memiliki integritas, bersih, inovatif, dan cerdas, seperti Anies Baswedan, dipandang jauh lebih kredibel dibandingkan Gibran Rakabuming Raka. Sosok Gibran dinilai kurang mampu mengimbangi diplomasi internasional yang sejalan dengan visi globalisasi dan cita-cita Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju.
Untuk mempercepat pencapaian tersebut, menjelang 200 hari masa kepemimpinannya, Prabowo Subianto perlu mengambil inisiatif politik melalui hak diskresi (prerogatif) untuk merombak kabinet. Menteri-menteri yang dinilai kurang mumpuni dan tidak sinergis sebaiknya digantikan dengan figur-figur yang mampu mempercepat proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas pemimpin dunia.
