Fusilatnews – Kalau negeri ini punya panggung sandiwara, mungkin sudah waktunya diberi nama: “Republik Ketoprak Ijazah dan Silsilah Pendidikan.” Sebab, di atas panggung itu, dua tokoh utama—seorang bapak dan anak—sedang jadi tontonan publik paling heboh sejagat medsos. Yang satu dituduh ijazahnya palsu, yang satu lagi riwayat pendidikannya amburadul. Dan yang lebih lucu: negara memilih diam, menonton sambil ngemil kuaci di belakang layar.
Cobalah bayangkan. Negara yang begitu reaktif kalau ada emak-emak salah tulis status di Facebook, kini mendadak kalem. Lembaga-lembaga resmi yang biasanya cepat bikin konferensi pers, kini seperti sedang puasa bicara. Polisi yang dulu bisa memanggil orang karena “menghina lambang negara,” kini mungkin bingung, karena yang jadi bahan cemoohan bukan lambangnya—tapi orangnya.
Rakyat pun jadi penonton yang terheran-heran. “Lho, ini serius nggak sih?” tanya mereka sambil menatap layar ponsel. Di satu sisi, mereka melihat pemerintah begitu tangguh menghadapi kritik kecil. Di sisi lain, menghadapi tuduhan sebesar ijazah palsu, negara malah seperti pura-pura tuli.
Tapi mungkin, diamnya negara ini justru adalah bentuk pertunjukan terbesar abad ini. Ya, bisa jadi kita sedang disuguhi drama absurd bergaya Kafka: dua tokoh utama berdiri di tengah panggung, disorot lampu terang, sementara penonton bersorak, melempar popcorn, dan bersiul nyinyir.
Negara tidak datang menolong, tidak pula melerai. Hanya menonton dari kejauhan, seperti berkata:
“Rasain, tuh! Kalian dulu yang mengagungkan. Sekarang tontonlah idolamu dibedah publik!”
Kalau ini teater, maka rakyat bukan lagi penonton pasif. Mereka sudah naik ke panggung, membawa mikrofon, dan mulai menulis naskah tandingan. Media sosial jadi arena gladi resik. Twitter, TikTok, dan YouTube jadi sutradara sekaligus hakim.
Dan kita semua tertawa getir.
Sebab di republik ini, ijazah bukan sekadar kertas kelulusan. Ia bisa berubah jadi simbol legitimasi kekuasaan, jadi tiket menuju singgasana politik. Jadi wajar kalau ketika isu itu meledak, masyarakat bertanya: “Kalau ijazah saja bisa abu-abu, bagaimana dengan kebijakan?”
Sementara itu, sang anak, yang riwayat pendidikannya disebut-sebut amburadul, justru melenggang tenang ke panggung politik tertinggi—seolah dunia ini panggung gladi bersih tanpa penguji. Kalau dulu untuk jadi guru saja harus lulus PPG, sekarang untuk jadi pemimpin cukup dengan “lulus dari lingkungan istana.”
Negara masih diam.
Mungkin karena kalau bicara, takut lidahnya keseleo.
Atau mungkin karena diam adalah cara paling aman untuk melindungi wajah sendiri dari tamparan logika rakyat.
Dan di tengah keheningan itu, kita jadi paham: ini bukan sekadar soal ijazah atau riwayat sekolah. Ini tentang rasa malu yang ditunda, tentang sebuah bangsa yang membiarkan panggungnya jadi tempat ejekan global.
Mungkin benar kata kawan saya di warung kopi:
“Negara ini bukan nggak bisa menjawab, tapi takut kalau jawabannya malah makin lucu.”
Karena kalau negeri ini sampai jujur membuka semua naskah drama, kita bisa menemukan babak paling ironis:
Negara yang dulu berdiri atas semangat kejujuran, kini justru menjadi aktor utama dalam kebisuan kolektif.
Dan di situlah tragedinya. Sebab dalam republik yang kehilangan rasa malu, pendidikan bukan lagi soal membentuk karakter, tapi sekadar alat legitimasi. Anak-anak sekolah diajari “jujur dan disiplin,” sementara di atas panggung negara, ketidakjelasan malah disembah.
Mahbub Djunaidi mungkin akan menulisnya begini:
“Bangsa yang kehilangan kejujuran adalah bangsa yang sudah tamat sebelum ujian nasional dimulai.”
Jadi, ketika negara terus diam atas kasus ijazah dan pendidikan yang amburadul itu, mungkin bukan karena tidak tahu jawabannya. Tapi karena jawabannya sendiri sudah menjadi lelucon yang terlalu pahit untuk diucapkan.
