Sanae Takaichi dan Tantangan Ekonomi Dua Kecepatan Jepang

Oleh Ali Syarief – Penulis buku “Why Japan Matters: A Foreign Perspective”

Ketika Sanae Takaichi resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang — perempuan pertama yang menduduki jabatan tersebut — banyak pihak berharap bahwa era baru telah tiba. Harapan itu mengandung makna simbolik: akhir dari stagnasi panjang, awal pertumbuhan baru, dan kembalinya Jepang sebagai kekuatan global. Namun di balik euforia itu, kenyataan jauh lebih kompleks. Jepang hari ini bukanlah satu mesin ekonomi yang bergerak seragam. Ia adalah dua ekonomi yang melaju dengan kecepatan sangat berbeda — antara Global Japan yang terkoneksi dengan dunia, dan Domestic Japan yang terjebak dalam stagnasi struktural.

Dari satu sisi, Jepang global tampil sebagai mesin pertumbuhan: eksportir manufaktur dengan laba rekor, perusahaan multinasional yang meraih lebih dari 40 % pendapatannya di luar negeri, industri teknologi, robotika, dan semikonduktor yang terus berkembang, serta pekerja muda di kota besar dengan gaji tahunan ¥12–15 juta. Tokyo, Osaka, dan Fukuoka menjadi magnet bagi investor dan pendiri startup.
Namun di sisi lain, Jepang domestik — pekerja jasa berupah rendah (¥3–4 juta), sektor konstruksi, transportasi, dan ritel tradisional, usaha kecil yang belum terdigitalisasi, kota-kota regional yang kehilangan 1–2 % populasi setiap tahun, dan produktivitas yang hanya menempati peringkat ke-29 dari 38 negara OECD — hidup dalam realitas berbeda.

Takaichi tampak memahami bahwa krisis ini bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan krisis identitas nasional. Jepang pernah menyebut dirinya sebagai “negara kelas menengah seratus juta penduduk,” tempat hampir semua warga merasa memiliki bagian dalam kemakmuran. Kini identitas itu rapuh. Tantangan utamanya bukan hanya mengembalikan kejayaan global, tetapi juga menyatukan dua Jepang yang melaju di lintasan berbeda.

Stimulus Fiskal dan Industri Global

Langkah awal Takaichi adalah meluncurkan paket stimulus sebesar ¥13,9 triliun untuk melawan inflasi, memperkuat investasi di sektor pertumbuhan, dan meningkatkan keamanan nasional. Kebijakan fiskal itu mencakup penghapusan sementara pajak bahan bakar, penangguhan pajak diesel tambahan, serta kenaikan ambang penghasilan bebas pajak.
Takaichi juga memperkenalkan konsep “Sanaenomics” — komitmen pembiayaan hingga ¥100 triliun dalam satu dekade ke depan untuk teknologi tinggi, energi, mitigasi bencana, dan daya saing nasional.

Kebijakan ini jelas menguntungkan Global Japan. Rantai pasok semikonduktor diperkuat, ketergantungan impor berkurang, dan Jepang menegaskan ambisinya untuk kembali menjadi pusat teknologi dunia. Namun bagi Domestic Japan, manfaatnya tidak serta-merta terasa. Stimulus fiskal besar tanpa reformasi struktural di sektor jasa atau usaha kecil hanya menambal sementara.
Penghapusan pajak bahan bakar memang meringankan beban hidup, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan kenaikan upah, peningkatan produktivitas, dan digitalisasi bisnis kecil. Tanpa reformasi di akar persoalan — keterampilan tenaga kerja, akses teknologi, dan modernisasi manajemen — kesenjangan antara dua Jepang justru makin lebar.

Belanja Pertahanan dan Orientasi Globalisasi

Takaichi juga menegaskan komitmennya menaikkan belanja pertahanan hingga 2 % dari PDB pada 2026, dua tahun lebih cepat dari jadwal awal. Strategi keamanan nasional direvisi, aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat, Australia, India, dan Korea Selatan diperkuat.
Langkah ini mempertegas orientasi global Jepang dan menopang industri pertahanan, siber, dan riset strategis. Namun dari sisi fiskal, keputusan ini menimbulkan pertanyaan: dengan utang publik tertinggi di antara negara maju, siapa yang akan menanggung biayanya?

Tanpa produktivitas yang tumbuh dan penerimaan pajak yang kuat, beban fiskal itu bisa beralih ke generasi muda dan sektor non-teknologi. Lebih jauh, fokus berlebihan pada sektor global berisiko membuat Jepang domestik — para pekerja di luar Tokyo, bisnis kecil, dan wilayah rural — semakin terpinggirkan dari arus investasi nasional.

Energi, Teknologi, dan Ekonomi Strategis

Di bidang energi, Takaichi mempercepat reaktivasi pembangkit nuklir untuk mengurangi impor bahan bakar fosil dan menstabilkan harga energi. Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal kemandirian nasional di tengah gejolak geopolitik.
Di sektor teknologi, Jepang meningkatkan produksi semikonduktor, bahan baku kritikal, serta memperketat kontrol investasi asing pada sektor strategis. Tujuannya: memperkuat kedaulatan industri.

Namun, sebagaimana sektor berteknologi tinggi lainnya, efeknya terhadap penciptaan lapangan kerja tetap terbatas. Domestic Japan — wilayah-wilayah yang masih bergantung pada industri tradisional — membutuhkan strategi yang lebih inklusif.
Kemitraan antara korporasi besar dan UMKM, pelatihan tenaga kerja di daerah, serta insentif digitalisasi perlu menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih luas agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.

Demografi, Imigrasi, dan Kebijakan Sosial

Krisis demografi terus membayangi. Populasi Jepang menua cepat, angka kelahiran menurun, dan wilayah rural kehilangan penduduk.
Namun pendekatan Takaichi masih konservatif: ia memperketat kepemilikan lahan oleh asing, berhati-hati terhadap imigrasi tenaga kerja, dan menjaga norma sosial tradisional.
Paradoksnya, kebijakan seperti ini justru dapat memperburuk kekurangan tenaga kerja di sektor jasa, konstruksi, dan perawatan — sektor yang menopang Domestic Japan.

Tanpa keterbukaan terhadap tenaga kerja asing, peningkatan partisipasi perempuan, serta reformasi sosial yang mendorong fleksibilitas kerja, Jepang sulit keluar dari jebakan stagnasi. Di sini, globalisasi dan domestikasi saling bertabrakan: kebijakan yang memperkuat kemandirian nasional bisa jadi justru melemahkan daya hidup domestik.

Menuju Jepang yang Bersatu — atau Terpecah?

Kebijakan-kebijakan Takaichi secara jelas mempercepat sisi cepat dari ekonomi Jepang: global, berteknologi tinggi, berorientasi pertahanan. Tetapi bagian lambat — sektor jasa, usaha kecil, wilayah regional — belum mendapat perhatian proporsional. Jika arah ini terus berlanjut, maka jarak antara Tokyo dan Tottori, antara Rakuten dan toko kelontong di Nagasaki, akan semakin melebar.

Untuk menyatukan Jepang, Takaichi perlu strategi yang tidak hanya memoles angka PDB, tetapi juga membangun kembali fondasi sosial ekonomi.
Lima hal krusial menanti:

1. Digitalisasi dan modernisasi UMKM melalui insentif fiskal dan pelatihan nasional.
2. Revitalisasi ekonomi regional dengan investasi sosial dan dukungan bagi startup lokal.
3. Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasional agar tenaga kerja siap menghadapi industri digital.
4. Kebijakan imigrasi adaptif untuk menutup kekurangan tenaga kerja domestik.
5. Kebijakan keluarga dan gender yang lebih progresif untuk mengoptimalkan potensi tenaga kerja perempuan.

Jika Takaichi berhasil menyeimbangkan ambisi global dan reformasi sosial-ekonomi domestik, ia tak hanya akan dikenang sebagai perdana menteri perempuan pertama, tetapi sebagai arsitek persatuan ekonomi Jepang modern.
Namun bila gagal, sejarah akan menulisnya sebagai pemimpin yang mempercepat satu mesin Jepang, sambil membiarkan mesin lainnya kehilangan tenaga.

Penutup Reflektif

Jepang selalu hidup dalam paradoks: modern tapi tradisional, kuat tapi rapuh, maju tapi cemas akan kemunduran. Kini paradoks itu menemukan bentuk baru dalam dua kecepatan ekonomi yang saling menjauh.

Tantangan terbesar Sanae Takaichi bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau belanja pertahanan, melainkan membangun kembali harmoni sosial — keseimbangan antara kemajuan dan kebersamaan, antara kompetisi dan solidaritas, antara kota dan desa.

Sebab kekuatan sejati Jepang tidak hanya lahir dari teknologinya, tetapi dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan empati. Jika Takaichi gagal memahami itu, dua Jepang akan terus berlari di arah berlawanan — satu menuju masa depan, satu tertinggal di masa lalu.
Namun jika ia berhasil, dunia tidak hanya akan berkata “Japan is back.”
Ia akan berkata: “Japan is back — as one nation.”