Dalam setiap era kekuasaan, selalu ada suara yang menolak tunduk. Mereka adalah cermin nurani publik, yang berani mengucapkan hal-hal tak nyaman di tengah kebisingan propaganda dan pencitraan. Dalam konteks pemerintahan Joko Widodo, dua nama muncul sebagai simbol kritik yang tak kompromi: Damai Hari Lubis dan Rizal Ramli. Meski latar belakang keduanya berbeda—yang satu pengamat hukum-politik, yang lain ekonom dan mantan menteri—arah pandang mereka sejalan: menentang penyimpangan kekuasaan dan kemerosotan moral dalam tata kelola negara.
Damai Hari Lubis: Moralitas Hukum yang Terkikis
Damai Hari Lubis dikenal luas sebagai pengamat hukum yang tajam dan keras kepala dalam mempertahankan prinsip keadilan. Ia bukan hanya bicara soal pasal dan peraturan, tetapi juga tentang nurani yang terkubur di balik toga dan palu pengadilan. Dalam banyak pernyataannya, Damai menyoroti bagaimana rezim Jokowi telah “merusak sendi-sendi yudikatif” dengan menjadikan lembaga hukum sekadar perpanjangan tangan kekuasaan. Ia menyebut adanya “bau busuk kekuasaan” di lembaga-lembaga yang seharusnya independen.
Sikap kritisnya tidak berhenti pada tataran wacana. Ia turut melaporkan berbagai penyimpangan hukum dan mendorong investigasi terhadap kasus-kasus besar yang diabaikan aparat. Dalam pandangannya, Jokowi gagal menjaga moralitas hukum negara, dan justru memperkuat sistem patronase yang menindas oposisi. Bagi Damai, hukum di era Jokowi bukan lagi pelindung rakyat, melainkan alat kekuasaan untuk menakut-nakuti dan membungkam.
Lebih dalam lagi, Damai membaca era ini sebagai masa di mana legalitas kehilangan legitimasi. Ketika undang-undang dibuat untuk melayani kepentingan oligarki, bukan untuk melindungi kepentingan rakyat, maka negara telah menjauh dari jiwanya sendiri. Kritik Damai mengandung pesan moral yang kuat: bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan demi stabilitas semu.
Rizal Ramli: Ekonom yang Menolak Menjadi Alat Kekuasaan
Rizal Ramli memiliki perjalanan panjang dalam pemerintahan dan dunia ekonomi. Ia pernah menjadi Menko Kemaritiman dalam kabinet Jokowi, namun tidak lama kemudian tersingkir karena ketidakcocokan prinsip. Sejak itu, Rizal tampil sebagai pengkritik keras yang menyebut Jokowi “Machiavelli Jawa”—pemimpin yang pandai berkamuflase di balik pencitraan, tetapi menutupi kelemahan struktural yang merusak kehidupan bernegara.
Sebagai ekonom, Rizal menilai arah pembangunan di era Jokowi menyimpang dari tujuan konstitusi. Infrastruktur memang berdiri megah, tetapi rakyat tetap terpuruk dalam ketimpangan. Ia menolak konsep pembangunan yang hanya menguntungkan investor dan konglomerat. “Tidak ada kata investor dalam UUD,” ujarnya, menggugat arah kebijakan yang dianggap terlalu tunduk pada modal asing dan kepentingan oligarki domestik.
Rizal Ramli bukan sekadar oposisi emosional; ia membawa basis argumentasi kuat. Ia menyoroti utang negara yang meningkat, subsidi rakyat yang menurun, serta proyek-proyek mercusuar yang tidak berpihak pada kesejahteraan publik. Baginya, Jokowi adalah simbol dari kemunduran moral ekonomi—pemerintahan yang sibuk membangun citra “kerja nyata” tapi abai pada struktur keadilan sosial.
Dua Arus Kritik, Satu Suara Kebenaran
Kedua tokoh ini, dalam jalannya masing-masing, telah mengukir posisi sebagai penegak suara kebenaran di tengah kemapanan kekuasaan. Damai Hari Lubis berbicara tentang hukum yang kehilangan nurani; Rizal Ramli berbicara tentang ekonomi yang kehilangan arah moral. Satu berbasis pada keadilan hukum, yang lain pada keadilan sosial. Tapi keduanya sepakat bahwa rezim Jokowi telah membawa Indonesia ke era di mana kebenaran tidak lagi menjadi kompas, melainkan gangguan bagi stabilitas politik.
Damai dan Rizal sama-sama melihat bahaya besar dari kultur politik yang dibangun di sekeliling Jokowi: nepotisme yang dilembagakan, oligarki yang dilegitimasi, dan penghancuran nilai meritokrasi. Dalam sistem seperti ini, keberhasilan diukur dari loyalitas, bukan integritas; dari koneksi, bukan kompetensi. Mereka menolak tunduk pada logika ini.
Penutup: Suara Kritis Sebagai Nafas Demokrasi
Dalam sejarah bangsa, kritik selalu menjadi tanda bahwa akal sehat belum sepenuhnya mati. Damai Hari Lubis dan Rizal Ramli mungkin tidak sempurna, tapi keduanya berperan menjaga denyut nadi demokrasi di tengah kemerosotan moral politik. Mereka mengingatkan publik bahwa kekuasaan tanpa kritik adalah benih tirani, dan pembangunan tanpa keadilan hanyalah kemegahan semu.
Rezim Jokowi boleh membangun jalan, jembatan, dan istana baru di Kalimantan, tapi selama hukum dan ekonomi dikendalikan oleh segelintir elit, maka yang tumbuh bukanlah kemajuan, melainkan ketimpangan yang semakin dalam. Dalam lanskap politik seperti itu, suara-suara seperti Damai Hari Lubis dan Rizal Ramli menjadi mercusuar—mengingatkan bangsa bahwa kebenaran tak akan pernah lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian untuk menentang arus kekuasaan.
