Fusilatnews – Rokok di Indonesia bukan sekadar benda yang dibakar di ujung bibir. Ia adalah ironi sosial-ekonomi yang terus hidup dari waktu ke waktu. Rokok menjadi teman setia buruh pabrik, nelayan di dermaga, sopir angkot, hingga petani di ladang. Ironinya, justru kalangan bawah inilah yang menjadi penopang utama kejayaan industri rokok nasional. Mereka merogoh kocek yang sebenarnya pas-pasan, hanya untuk menikmati sebatang rokok yang seolah menjadi “teman setia” kala penat.
Namun, di balik kepulan asap itu tersembunyi fakta getir: industri rokok Indonesia yang begitu megah, dengan keuntungan triliunan rupiah setiap tahunnya, lebih dari 90 persen sahamnya kini berada dalam genggaman asing. Nama-nama besar seperti Philip Morris (pengendali PT HM Sampoerna) atau British American Tobacco (pemilik mayoritas Bentoel) adalah bukti nyata bahwa industri ini telah lama lepas dari kendali nasional. Ironinya, keuntungan yang mengalir dari keringat rakyat kecil Indonesia justru lari ke luar negeri.
Kepemilikan Asing di Industri Rokok Indonesia
- PT HM Sampoerna Tbk – Sejak 2005 dikuasai penuh oleh Philip Morris International (Amerika Serikat/Swiss). Saat ini kepemilikan asing melalui Philip Morris mencapai lebih dari 92,5% saham.
- PT Bentoel Internasional Investama Tbk – Dikuasai oleh British American Tobacco (BAT) sejak 2009. Kepemilikan asing BAT mencapai lebih dari 92,48% saham.
- PT Djarum – Tetap dimiliki keluarga Hartono (lokal), tetapi masuk dalam jaringan distribusi global melalui kerjasama dengan berbagai korporasi internasional.
- PT Gudang Garam Tbk – Masih dimiliki keluarga Wonowidjojo (lokal), namun sebagian sahamnya diperdagangkan di bursa dan sebagian kecil dimiliki investor asing.
Dari data ini terlihat bahwa dua pemain besar dengan kontribusi produksi paling masif justru sudah sepenuhnya dikendalikan asing. Sementara itu, pemain lokal tersisa seperti Djarum dan Gudang Garam tetap kuat, tetapi persaingannya berada dalam arena yang sarat modal dan jejaring global.
Tembakau Lokal yang Tersingkir
Indonesia adalah salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Dari Temanggung, Madura, hingga Lombok, ribuan petani menggantungkan hidup pada daun hijau yang menjadi bahan baku utama rokok. Namun, alih-alih menyerap hasil panen lokal secara penuh, industri justru mengimpor tembakau dalam jumlah besar.
Data resmi Kementerian Pertanian dan BPS menunjukkan tren impor tembakau yang terus meningkat, bahkan mencapai puncaknya pada tahun 2018 sebesar 695,72 ribu ton. Berikut gambaran perkembangannya:
Perkembangan Impor Tembakau Indonesia (2015–2023)
| Tahun | Volume Impor (Ton) | Catatan |
|---|---|---|
| 2015 | 480.000 | Awal tren naik |
| 2016 | 510.000 | Stabil naik |
| 2017 | 550.000 | Meningkat |
| 2018 | 695.720 | Tertinggi sepanjang periode |
| 2019 | 610.000 | Turun setelah 2018 |
| 2020 | 580.000 | Dampak pandemi COVID-19 |
| 2021 | 600.000 | Mulai pulih |
| 2022 | 640.000 | Naik kembali |
| 2023 | 660.000 | Tiongkok suplai terbesar (44.181 ton) |
Dari tabel tersebut terlihat jelas bahwa kebutuhan industri rokok Indonesia tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada tembakau lokal. Pada 2023, Tiongkok menjadi pemasok utama dengan 44.181,6 ton, disusul Brazil, Turki, Zimbabwe, dan Zambia. Dari Zimbabwe saja, nilai impor tembakau pada 2023 mencapai sekitar US$ 43,52 juta, sementara dari Zambia sekitar US$ 3,97 juta.
Ironinya, di saat petani lokal kerap mengeluh harga jual tembakau mereka ditekan, industri justru lebih memilih mengandalkan bahan baku impor. Artinya, posisi petani tembakau lokal semakin terhimpit di tengah gempuran pasar global.
Rakyat Kecil yang Menopang Raksasa
Dalam narasi besar ekonomi nasional, rokok sering dielu-elukan sebagai penyumbang terbesar cukai negara. Kontribusinya pada APBN memang besar, mencapai lebih dari Rp200 triliun setiap tahun. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam, dana itu sesungguhnya berasal dari kantong rakyat miskin yang loyal membeli rokok setiap hari. Dengan kata lain, rakyat kecil yang sudah susah payah bertahan hidup justru membiayai negara lewat rokok, sementara keuntungan industri yang fantastis sebagian besar dinikmati korporasi asing.
Penutup
Paradoks ini menghadirkan pertanyaan mendasar: untuk siapa sebenarnya industri rokok ini berdiri? Untuk kesejahteraan petani tembakau dan buruh linting rokok? Ataukah semata untuk memperkuat kantong asing yang mengendalikan lebih dari 90 persen saham industri?
Indonesia, dengan segala keunikannya, berhasil menormalisasi sebuah kontradiksi besar. Rokok dijual murah, mudah dijangkau, dan menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi konsekuensinya justru mengekalkan kemiskinan, memperparah masalah kesehatan, dan melemahkan kedaulatan ekonomi.
Jika industri rokok terus dibiarkan seperti ini, rakyat miskin akan terus menjadi “penopang setia” yang menanggung beban, sementara keuntungan mengalir deras ke luar negeri. Paradoks rokok dan tembakau Indonesia akhirnya bukan hanya soal asap yang mengepul di udara, tetapi juga tentang hilangnya kedaulatan ekonomi di tanah sendiri.
