Oleh: Damai hari Lubis
Oleh: Damai hari LubisDi negeri yang katanya demokratis ini, kepercayaan publik tak lagi berakar pada integritas atau prestasi, melainkan pada kelenturan sikap dan kemampuan menjilat yang lihai. Nama-nama seperti Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, hingga Zulkifli Hasan tetap nyaman duduk di kursi empuk kekuasaan, meski rekam jejak mereka terpapar aroma tak sedap di mata publik.
Airlangga, misalnya, disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Namanya muncul dalam berita acara pemeriksaan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana, namun kasusnya menguap tanpa arah yang jelas. Begitu pula dengan Luhut Binsar Pandjaitan, yang oleh media seperti Tempo sendiri pernah disorot karena konflik kepentingan dalam proyek tambang dan PCR. Alih-alih diperiksa, Luhut malah tampil sebagai “penentu” dalam berbagai urusan negara, dari nikel sampai diplomasi luar negeri.
Erick Thohir pun tidak bebas dari sorotan. Ia dikaitkan dalam dugaan ketidakterbukaan pengelolaan dana dan aset di sejumlah BUMN. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN, bahkan terang-terangan mengkampanyekan anaknya saat menjabat. “Bantu bapak ya, pilih anak saya,” katanya dalam sebuah acara pembagian sembako, yang jelas melanggar etika jabatan.
Dan kini, muncul nama Bahlil Lahadalia. Ia adalah Menteri Investasi, namun yang ramai bukan capaian investasinya, melainkan gelar S3-nya yang lulus dalam waktu 2 tahun kurang di UI tanpa publikasi disertasi yang bisa diverifikasi terbuka. Dalam keterangannya, Bahlil sempat menjawab bahwa proses akademiknya “sudah sesuai prosedur”, namun penelusuran banyak pihak justru mengindikasikan kejanggalan.
Meski demikian, mereka tetap dipertahankan, bahkan dibanggakan. Media arus utama pun seolah ikut menikmati pesta ini: memberitakan sambil menutup mata.
Lalu lihatlah nasib tokoh-tokoh yang memilih berdiri di luar lingkar kekuasaan. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, dan Roy Suryo, mantan Menpora yang kini lebih sering mengkritik jalannya pemerintahan. Keduanya memang pernah punya cela, namun dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai suara minor yang konsisten mengingatkan: agar negara jangan kehilangan arah. Tapi respons negara? Diam dan sinis. Mereka lebih dianggap “pembuat gaduh” ketimbang penjaga kewarasan.
Lebih konyol lagi, semua pejabat itu kini terang-terangan menjilat Gibran Rakabuming Raka. Rasa hormat dibuat jadi tontonan murahan di depan kamera, lengkap dengan pujian-pujian yang seolah sudah diatur oleh humas istana. Tak ada satupun kritik terhadap fakta bahwa Gibran melangkahi norma konstitusi untuk bisa menjadi wakil presiden. Mereka lebih sibuk memproduksi narasi “anak muda cerdas, punya gagasan, dan dekat rakyat,” ketimbang membahas pelanggaran etika politik dan hukum yang terjadi.
Kita pun bertanya-tanya, sampai kapan pertunjukan ini berlangsung? Apakah akan tamat karena teguran rakyat yang tengah sekarat, atau hanya berhenti saat para penjilat dan yang dijilat sama-sama sampai ke liang lahat?
Sejarah bangsa ini mungkin tak akan mencatat mereka yang mengangguk-angguk demi jabatan. Tapi rakyat—yang punya ingatan lebih jernih dari para buzzer—akan mencatat, siapa yang berteriak karena cinta pada negeri, dan siapa yang membungkam nalar demi kekuasaan.
Karena seperti yang ditulis Pramoedya Ananta Toer: “Dalam hidup, jangan takut mengatakan kebenaran hanya karena akan membuatmu kehilangan jabatan.” Tapi sayang, di negeri ini, jabatan lebih dihargai daripada keberanian.
