Neo-PKI: Wajah Lama dalam Topeng Baru

Oleh: Damai Hari Lubis

Ketika kita berbicara tentang komunisme gaya baru, banyak yang membayangkannya sebagai ideologi yang sudah mati terkubur bersama sejarah kelam 1965. Namun kenyataannya, benih-benih komunisme tak pernah benar-benar musnah. Ia hanya berganti wajah—lebih halus, lebih sistematis, dan lebih berkamuflase. Inilah yang disebut sebagai Neo-PKI, wajah lama dalam topeng baru.

Siapa Mereka?

Kelompok ini bukan hanya terdiri dari mereka yang terang-terangan mengusung ide komunisme klasik, tetapi juga dari berbagai lapisan sosial dan ideologis:

1. Kaum intelektual, mulai dari akademisi, pimpinan militer, polisi, ASN, hingga tokoh partai, yang secara sadar atau tidak, mendorong sistem berpikir dan tata kelola negara yang menjauh dari nilai-nilai ketuhanan.
2. Kaum non-agamis, yang melihat agama sebagai penghalang bagi kemajuan dan kebebasan mutlak.
3. Kaum agamis pragmatis, yang beragama hanya sebatas identitas, tetapi tak peduli pada nilai sistemik; yang penting hidup nyaman.
4. Kaum marginal, yang merasa terpinggirkan, bukan karena sistem yang menindas, tapi karena kebodohan dan rendahnya tingkat kesejahteraan.
5. Kaum pengusaha oportunis, yang hanya membaca arah angin politik dan berpihak pada siapa pun yang berkuasa.

Kombinasi dari semua ini menciptakan semacam front ideologis cair—tidak selalu mengibarkan bendera merah, tapi menggerogoti nilai-nilai dasar bangsa secara perlahan.

Antisipasi dan Imun Ideologis Bangsa

Melawan komunisme gaya baru tidak cukup dengan retorika. Ia membutuhkan sistem imun ideologis yang kokoh—baik dalam tubuh negara maupun rakyatnya. Pola antisipasi itu antara lain:

1. Presiden sebagai role model moral dan hukum, yang taat konstitusi, berani, adil, dan bijaksana.
2. Aparat hukum yang berintegritas, patuh pada presiden, serius memberantas korupsi, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
3. Revitalisasi nilai Pancasila, ditanamkan sejak pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, agar menjadi kesadaran sosial, bukan sekadar hafalan.
4. Pemerintah yang menyejahterakan rakyat, karena kemiskinan selalu menjadi pintu masuk ideologi radikal.
5. Meningkatkan kesadaran beragama, mendukung kegiatan umat dengan kebijakan yang berpihak.
6. Membangun harmonisasi antar umat beragama, sebatas hubungan duniawi, karena manusia adalah zoon politicon—makhluk sosial-politik yang saling bergantung.
7. Menindak tegas penyebar paham komunisme, tanpa kompromi, karena mereka adalah racun ideologi bangsa.
8. Kerja sama internasional yang cerdas, hanya sebatas ekonomi, dengan prinsip saling menguntungkan tanpa kompromi ideologis.
9. Aparat negara yang religius dan berdisiplin hukum.
10. Sistem politik sederhana, cukup dua partai besar agar efisien, transparan, dan mudah melahirkan pemimpin yang benar-benar mewakili rakyat sesuai sila keempat Pancasila.

Jika pola-pola ini dijalankan secara murni dan konsekuen, maka manusia akan benar-benar menjadi khalifah di muka bumi. Pancasila yang hidup bukan sekadar teks, tapi ruh kehidupan berbangsa.

Pancasila: Tameng Terhadap Dua Ekstrem Ideologi

Apabila Pancasila dipraktikkan dengan benar, bukan hanya komunisme yang terbendung, tetapi juga khilafahisme. Keduanya adalah ekstrem ideologi yang sama-sama menolak keseimbangan—yang satu menafikan Tuhan, yang lain meniadakan kebangsaan.

Ironisnya, dua kutub ekstrem ini sama-sama memandang Pancasila sebagai ancaman.

• Komunisme dan sekularisme membenci Pancasila karena sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
• Sementara Khilafahisme justru “cemburu” terhadap Pancasila, karena nilai-nilai sosial dan keadilan Pancasila lebih membumi dan inklusif daripada tafsir sempit kekuasaan atas nama Tuhan.

Ibarat dua kutub yang sama-sama menolak cahaya tengah, keduanya sejatinya bertemu dalam kebencian terhadap nilai moderasi Pancasila.

Penutup: Kembali ke Akar Nilai Bangsa

Kebangkitan komunisme gaya baru tidak akan datang dalam bentuk palu arit. Ia datang lewat kelumpuhan moral, korupsi sistemik, kemiskinan yang dibiarkan, dan hilangnya kesadaran berketuhanan.
Maka bangsa ini hanya bisa bertahan jika nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam setiap sendi kehidupan—dalam kebijakan, pendidikan, dan keteladanan pemimpinnya.

Jika benar yang tertulis ini adalah petunjuk dari Allah, maka segala puji bagi-Nya.
Namun bila terdapat kekeliruan, maka itu semata dari kebodohan penulis.