Oleh: Damai hari Lubis
Di ruang digital Indonesia, klaim dukungan massa kerap diproduksi secara berlebihan. Ungkapan “jutaan rakyat mendukung” beredar luas tanpa mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena ini bukan sekadar soal retorika politik, melainkan menandai krisis yang lebih mendasar: melemahnya rasionalitas publik dalam demokrasi elektoral.
Dalam perspektif ruang publik, demokrasi mensyaratkan pertukaran gagasan yang rasional dan terbuka. Jürgen Habermas menekankan bahwa legitimasi politik lahir dari komunikasi yang memungkinkan warga berargumentasi secara setara, bukan dari dominasi suara yang paling bising. Ketika klaim dukungan hanya diproduksi melalui gema media sosial, tanpa deliberasi dan partisipasi nyata, ruang publik tereduksi menjadi sekadar arena kebisingan.
Istilah “omon-omon” relevan untuk membaca gejala ini. Ia menggambarkan ujaran politik yang terlepas dari tindakan, janji yang tidak disertai tanggung jawab, serta dukungan yang tidak pernah diuji dalam praktik sosial. Dalam konteks ini, klaim massa lebih menyerupai simulasi politik ketimbang ekspresi kehendak rakyat yang sesungguhnya.
Joseph Schumpeter, dalam konsepsi demokrasi minimalisnya, melihat demokrasi sebagai mekanisme kompetisi elite untuk memperoleh suara rakyat. Namun, bahkan dalam kerangka ini, dukungan publik tetap harus terartikulasikan secara nyata melalui pilihan dan keterlibatan politik. Ketika dukungan hanya berhenti pada deklarasi sepihak dan tidak terkonversi menjadi mobilisasi atau partisipasi yang terukur, maka klaim tersebut kehilangan makna politiknya.
Negara hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kerapuhan partisipasi. Aparat keamanan, secara normatif, bertugas menjaga ketertiban umum, bukan menghalangi ekspresi politik warga negara. Sejarah politik modern menunjukkan bahwa massa yang sungguh-sungguh terorganisasi dan memiliki kesadaran politik sulit dibendung, sepanjang bergerak dalam koridor hukum. Karena itu, absennya kehadiran massa justru mengindikasikan lemahnya basis sosial klaim dukungan tersebut.
Robert A. Dahl menyebut demokrasi yang sehat mensyaratkan partisipasi efektif dan kontrol warga terhadap agenda politik. Dalam kerangka poliarki, rakyat bukan hanya objek mobilisasi simbolik, melainkan subjek yang secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Budaya omon-omon, sebaliknya, mendorong ilusi partisipasi: ramai di permukaan, tetapi miskin keterlibatan substantif.
Lebih jauh, omon-omon politik melahirkan apa yang bisa disebut sebagai kemalasan politik kolektif. Partisipasi direduksi menjadi aktivitas digital yang berbiaya rendah, tanpa risiko dan tanpa komitmen. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya bagi demokrasi karena mengikis akuntabilitas dan memperlebar jarak antara klaim elite dan pengalaman riil warga negara.
Esai ini tidak dimaksudkan untuk memihak satu figur atau meniadakan yang lain. Ia hendak mengingatkan bahwa demokrasi tidak dibangun oleh volume suara, melainkan oleh kualitas partisipasi. Tanpa kehadiran nyata, tanpa deliberasi rasional, dan tanpa tanggung jawab politik, klaim dukungan massal hanya akan menjadi omon-omon—ramai, tetapi kosong.
Oleh: Damai hari Lubis
























