Fusilatnews – Ada yang ganjil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh yang selama ini kerap ditempatkan sebagai “oposisi”. Pertemuan tertutup, berlangsung berjam-jam, penuh senyum, tetapi miskin penjelasan ke publik. Dalam politik, kejanggalan semacam ini jarang bersifat netral. Ia hampir selalu menyimpan maksud.
Prabowo, yang baru saja menapaki singgasana kekuasaan, tampak ingin memberi pesan simbolik: ia berbeda. Ia mau mendengar. Ia membuka pintu. Namun justru di situlah persoalan bermula. Sejak kapan kekuasaan perlu memanggil oposisi ke ruang privat untuk membuktikan dirinya demokratis?
Oposisi dalam Ruang Tamu Kekuasaan
Oposisi, dalam makna demokrasi, adalah suara yang berdiri di luar lingkar kekuasaan. Ia bekerja di ruang publik, mengajukan kritik secara terbuka, memaksa negara menjelaskan diri. Ketika oposisi dipanggil ke kediaman presiden, duduk lama, berbincang akrab, dan hasilnya hanya diringkas dengan kalimat normatif, maka oposisi itu sedang mengalami pergeseran makna: dari pengawas menjadi tamu.
Inilah problem mendasarnya. Pertemuan tersebut tidak disertai agenda terbuka, tidak ada risalah resmi, dan tak satu pun komitmen kebijakan yang diumumkan secara jelas. Publik hanya diminta percaya bahwa “dialog telah terjadi”. Dalam politik modern, permintaan semacam itu terdengar naif—atau sengaja dibuat demikian.
Strategi Kekuasaan: Mendengar atau Mengelola?
Sulit menafikan bahwa langkah Prabowo ini adalah manuver politik yang rapi. Di tengah meningkatnya kritik publik, kegelisahan masyarakat sipil, dan memori kolektif tentang kekuasaan yang kian sentralistik di era sebelumnya, dialog menjadi alat legitimasi baru. Bukan untuk mengubah arah, melainkan untuk mengelola persepsi.
Kekuasaan hari ini tidak selalu represif. Ia sering tampil ramah, mengundang, dan seolah inklusif. Namun justru di situlah bahayanya. Kritik tidak dibungkam, tetapi dijinakkan. Tidak diserang, tetapi didekatkan. Ketika kritik sudah berada di ruang tamu istana, ia kehilangan daya gugatnya di jalanan dan ruang publik.
Demokrasi Tidak Hidup di Balik Pintu Tertutup
Jika Prabowo sungguh ingin membangun tradisi demokrasi yang sehat, maka dialog semacam ini seharusnya dilakukan secara terbuka. Bukan dengan mengundang segelintir tokoh, tetapi dengan menjamin kebebasan berekspresi, melindungi kritik, dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap suara berbeda.
Demokrasi tidak tumbuh dari pertemuan tertutup yang elitis. Ia tumbuh dari perdebatan terbuka, dari kritik yang tidak perlu izin, dan dari oposisi yang tidak perlu diundang untuk diakui keberadaannya.
Penutup: Oposisi Tidak Butuh Pelukan Kekuasaan
Sejarah politik Indonesia memberi pelajaran pahit: kekuasaan yang gemar memeluk kritik sering kali bukan untuk mendengarkan, melainkan untuk memastikan kritik itu tidak lagi menggigit. Maka pertanyaannya bukan apakah Prabowo mau berdialog, tetapi apakah negara masih menyediakan ruang bagi oposisi untuk tetap menjadi oposisi.
Sebab oposisi yang terlalu sering dipanggil ke istana, lama-lama bukan lagi oposisi. Ia hanya menjadi ornamen demokrasi—rapi, jinak, dan aman bagi kekuasaan.
