FusilatNews- Menteri-menteri dari Partai NasDem didesak mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo ( Jokowi), menteri tersebut yakni, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat, Ia mengatakan usulan mengevaluasi menteri dari partai Nasdem tidak hanya didasarkan pada kinerjanya. Ia mengatakan, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle atau kocok ulang kabinet. Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Dikutip Tempo.co Selasa, 3 Januari 2023.
Djarot menilai kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang dinilai sudah tak cocok dengan keinginan Presiden.
“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” ungkapnya.
Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi. Karena Kementerian tersebut belakangan justru melakukan impor beras hingga 500 ribu ton. Menurut Djarot, kebijakan itu tak sesuai keinginan Jokowi yang ingin berdaulat dalam pangan.
“Harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton, padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan,” ucap Djarot.
Merespon Hal tersebut Ketua DPP Partai NasDem Irma Surya Chaniago meminta agar Djarot tidak asal bicara. Ia menantang PDIP agar adu prestasi menteri “Mau adu prestasi menteri dari NasDem? Hati hati, menteri NasDem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara,” kata Irma dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).
Ia juga menantang PDIP agar mengaudit penyaluran bantuan sosial (Bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selama pandemi.
“Yang kedua nggak usah jauh jauh, bicara prestasi, coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu, ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran, karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah, terus dimana prestasinya? Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi,” ujar Irma.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar berjalan baik-baik saja. Kedua menteri tersebut merupakan kader NasDem yang mendapatkan catatan evaluasi dari mitra kerjanya, yakni Komisi IV DPR.
Adapun sorotan terhadap Menteri Syahrul, misalnya, ihwal impor beras besar-besaran belakangan ini. Menurut Ali, isu impor besar-besaran ini terlalu berlebihan.
“Setahu saya sih tidak ada hal yang membuat permasalahan. Justru, impor beras ini di Komisi VI. Pertanyaannya, impor beras ini untuk memenuhi kebutuhan pasokan atau karena faktor bisnis?” kata Ali
Padahal, kata Ali, hasil produksi beras surplus. Namun, ada rencana impor hingga 500 ribu ton hingga awal 2023. “Setahu saya kebutuhan beras cukup berlimpah, tapi kemudian ada impor 500 ribu ton. Ini jadi perdebatan,” ujarnya.
Di sisi lain, catatan terhadap Menteri Siti dari Komisi IV di antaranya ihwal kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kementerian LHK dinilai perlu membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani hal tersebut.
Ali menjelaskan, usulan pembentukan panja ini merupakan hal normal. Dia menyebut dalam tiap rapat antara Komisi IV dengan Kementerian LHK semuanya baik-baik saja dan tidak ada perdebatan.
“Ini dilakukan panja bersama untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang nakal. Menurut laporan dari anggota komisi saya ke DPP, kemarin masih adem-adem aja, semua baik-baik aja,” kata dia.
Berita Update Lainnya Ikuti Kami Di Google News
