Jakarta, Fusilatnews.- KPK telah mempertersangkakan Lukas Enembe, Gubernur Papua, dalam dugaan kasus korupsi sejak beberapa bulan yang lalu. Tetapi KPK tidak mampu membawa Lukas ke Jakarta, sehubungan dengan keadaan yang dinyatakan sakit oleh dokter saat Tim KPK mengunjungi kediamannya itu. Tetapi kabar yang mengejutkan terjadi pada tanggal 30 Desember 2022, Gubernur Papua Lukas Enembe meresmikan kantor gubernur Papua yang baru, beserta sembilan gedung lain senilai Rp400 miliar pada 30 Desember 2022.
Peristiwa ini, sontak saja mengundang kekagetan aktifis Honai Antikorupsi Papua, Ismail Asso yang terus mengkritisi penanganan kasus tersebut sejak awal. “Tiba-tiba, orang yang dikatakan tersangka dan dikatakan sakit, bisa meresmikan kantor gubernur dalam kapasitas sebagai kepala daerah. Ini kacau sekali. Logika hukum kita, nalar sehat kita, ini ada sesuatu yang tidak beres,” ujar Ismail menyampaikan kepada VOA.
Sebagai catatan, bahwa Lukas telah menyandang status sebagai tersangka sejak September 2022. KPK tidak memeriksanya sebagai tersangka hingga saat ini, karena dinyatakan sakit. Ketua KPK Firli Bahuli dan sejumlah penyidik dan tim dokter telah bertemu sendiri dengan Lukas di kediamannya pada 3 November 2022 untuk memastikan keadaan Lukas.
Ismail mengingatkan, Ketua KPK Firli Bahuri sendiri pernah datang dan bertemu Lukas di Jayapura. Firli dapat menyaksikan sendiri bagaimana kondisi kesehatan yang bersangkutan. Setelah pertemuan itu, Lukas diberi kesempatan untuk berkonsentrasi dalam upaya penyembuhan. Saat ini, Lukas tiba-tiba melaksanakan tugas sebagai gubernur, dengan meresmikan kantor Gubernur Papua, dalam statusnya sebagai tersangka kasus korupsi. Ismail menilai, ada hal-hal yang patut dipertanyakan menyangkut etika dan kesopanan bernegara. “Begitu Pak Lukas Enembe melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dalam statusnya sebagai tersangka, ini ada muncul pertanyaan, ada apa dengan Ketua KPK RI?” ujarnya.
Ismail mempertanyakan, seolah Lukas diistimewakan dalam penanganan kasus korupsi yang menimpanya. Dia khawatir, aparat berkeyakinan bahwa Lukas memiliki pendukung loyal yang banyak di Papua. Penegak hukum mungkin juga beranggapan upaya paksa terhadap Lukas akan berbuntut pada tuntutan pemisahan Papua dan Indonesia. Menurut Ismail, ketakutan semacam itu tidak layak dimiliki. “Ini ada hal yang tidak logis. Tidak masuk akal. Sementara kita punya kelengkapan alat negara sebagai negara yang berdaulat. Saya pikir ini terlalu berlebihan dan diistimewakan,” ujarnya.
Karena itulah, pasca kemunculan Lukas Enembe akhir Desember lalu, Ismail mendesak KPK segera datang ke Jayapura untuk melakukan pemeriksanaan. Lebih jauh dari itu, dia bahkan berharap kasus ini menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan kasus korupsi lain, yang mungkin dilakukan kepala daerah di Papua.
Sementara itu, pengacaru Lukas, Aloysius Renwarin, mengkonfirmasi terkait kondisi terakhir kliennya tersebut. “Seminggu yang lalu saya bertemu, dia masih sakit. Tapi sekarang saya sedang tugas di luar kota,” ujarnya singkat Aloysius juga menyebut, upaya permintaan izin berobat yang disampaikan dalam pertemuan langsung dengan Ketua KPK di Jayapura November lalu, belum ada kepastian lebih lanjut. Dia mengatakan, setidaknya dalam sepekan terakhir, Lukas lebih banyak berada di rumah.
Sementara Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan KPK masih terus memantau kondisi Lukas.
“Terkait dengan tersangka Lukas Enembe, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat itu adalah dokter,” ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa (3/1).
Firli mengibaratkan, meskipun dirinya bisa melihat seseorang meninggal dunia dengan luka di tubuhnya, tetapi dia tidak berhak mengatakan bahwa orang tersebut meninggal dunia karena luka tersebut. Perumpamanaan itu digunakan Firli untuk menegaskan bahwa KPK tidak boleh memastikan sendiri kondisi kesehatan Lukas.
Firli juga mengakui, dalam beberapa waktu terakhir terdapat komunikasi antara pengacara kepada penyidik KPK terkait permintaan Lukas untuk berobat ke luar negeri. “Tentu ini kita juga pertimbangkan, tetapi pasti adalah ingin kita adalah satu penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena sesungguhnya, keselamatan jiwa manusia itu adalah hukum tertinggi,” ujarnya.
