JAKARTA – FusilatNews – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data terbaru Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) milik Kementerian Kehutanan mencatat luas area yang terbakar sepanjang Januari–Juni 2026 telah mencapai 107.465,47 hektare, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan luas kebakaran yang tercatat pada April lalu.
Saat Tempo menerbitkan laporan utama bertajuk “Tabur Api Tuai Asap” pada April 2026, indikasi luas kebakaran masih berada di kisaran 56 ribu hektare yang tersebar di 31 provinsi. Kini, hingga akhir Juni, kebakaran telah meluas menjadi lebih dari 107 ribu hektare di 38 provinsi, menandakan situasi terus memburuk memasuki puncak musim kemarau.
Lebih mengkhawatirkan lagi, tidak ada indikasi bahwa kebakaran akan segera mereda. Dalam satu bulan terakhir, instrumen Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) milik NASA mendeteksi sedikitnya 450 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi. Jumlah tersebut hampir menyamai separuh total hotspot yang terpantau selama enam bulan pertama tahun 2026, menunjukkan percepatan signifikan aktivitas kebakaran di berbagai wilayah.
Lima Provinsi Terparah
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, lima provinsi dengan luas kebakaran terbesar hingga Juni 2026 adalah:
- Kalimantan Barat: 28.680,47 hektare
- Riau: 15.477,95 hektare
- Nusa Tenggara Timur: 10.538,30 hektare
- Maluku: 7.091,07 hektare
- Papua Selatan: 6.281,81 hektare
Sebanyak 54 persen area yang terbakar berada di kawasan hutan, sedangkan 46 persen berada di area penggunaan lain (APL). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebakaran tidak hanya mengancam kawasan konservasi, tetapi juga lahan-lahan produktif dan permukiman masyarakat.
Pemerintah Sudah Mengingatkan Sejak Awal Tahun
Sebenarnya, pemerintah telah mengantisipasi ancaman tersebut sejak awal April. Dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa musim kemarau 2026 diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
BMKG juga memproyeksikan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau dengan curah hujan di bawah normal sehingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan melalui penempatan personel Manggala Agni, operasi modifikasi cuaca di wilayah rawan, patroli terpadu, serta penegakan hukum terhadap perusahaan maupun pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
Ancaman Asap dan Dampak Ekonomi
Lonjakan luas kebakaran tidak hanya mengancam kelestarian hutan, tetapi juga berpotensi memicu kembali bencana kabut asap lintas wilayah yang pernah melanda Indonesia. Dampaknya dapat merembet pada gangguan kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi udara, hingga kerugian ekonomi akibat terganggunya aktivitas pertanian, perkebunan, dan investasi.
Para pemerhati lingkungan mengingatkan bahwa pengendalian karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Pencegahan melalui pengawasan kawasan rawan, restorasi lahan gambut, penegakan hukum yang konsisten, serta keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak kembali mengalami krisis asap yang berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan luas kebakaran yang telah menembus 107 ribu hektare sebelum puncak musim kemarau berlangsung, tantangan pengendalian karhutla pada 2026 diperkirakan masih akan semakin berat apabila tidak diimbangi dengan langkah mitigasi yang lebih agresif.
