Jakarta, Fusilatnews.-Partai Demokrat menyoroti proses penyusunan kabinet Prabowo-Gibran, dengan menggarisbawahi kekhawatiran terhadap kekuatan oposisi yang seimbang di legislatif. Menurut Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, persentase kekuatan partai yang masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran masih belum memenuhi target untuk mendukung pemerintahan.
Saat ini, koalisi Prabowo-Gibran didukung oleh empat partai di parlemen, yaitu Partai Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar. Namun, Andi menegaskan bahwa kekuatan koalisi pendukung Prabowo-Gibran masih dianggap kurang, dan masuknya semua partai ke dalam koalisi pemerintahan dapat mengganggu keseimbangan oposisi.
“Kita harus mengerti bahwa ada kebutuhan Pak Prabowo untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Sekarang koalisi kami berempat itu masih 48 persen,” ungkap Andi dalam program Satu Meja The Forum yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.
Andi menyarankan agar Prabowo-Gibran mendapatkan tambahan dukungan dari satu atau dua partai, tanpa mengikutsertakan seluruh partai dalam koalisi. Menurutnya, hal ini penting agar terdapat kekuatan oposisi yang seimbang, yang merupakan salah satu prinsip demokrasi yang sehat.
Namun, Andi juga memberikan saran bahwa jika ada partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang ingin bergabung, mereka harus konsisten dalam mendukung pemerintahan. Hal ini merujuk pada potensi masuknya Partai Nasdem, PKB, dan PKS ke dalam koalisi, meskipun ketiga partai tersebut sebelumnya membentuk koalisi lawan.
Partai Gelora, salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), menunjukkan reaksi keras terhadap kemungkinan masuknya PKS ke dalam koalisi Prabowo-Gibran. Mereka menolak hal ini dengan alasan perbedaan sikap politik sejak Pemilihan Presiden 2024, di mana beberapa tokoh Partai Gelora merupakan mantan kader PKS.
Ketegangan antara partai politik ini menyoroti kompleksitas dalam membangun koalisi pemerintahan yang stabil, serta dinamika politik internal yang beragam dalam menjalankan prinsip demokrasi di Indonesia.
