Jakarta, Fusilatnews.--Politikus senior dari PDI-P, Hendrawan Supratikno, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai kader yang bersikap membangkang atau memberontak, yang dalam bahasa partai disebut sebagai “mbalelo”.
Pernyataan ini merespons penilaian dari pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, yang menyebut Jokowi sebagai hambatan bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang terpilih. “Dilihat dari AD/ART Partai, Pak Jokowi termasuk dalam kategori kader mbalelo,” ungkap Hendrawan.
Hendrawan menjelaskan bahwa penilaian tersebut merujuk pada sikap Jokowi terhadap PDI-P dalam konteks Pilpres 2024. Menurutnya, sikap politik Jokowi tidak sejalan dengan PDI-P dalam Pilpres tersebut. PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, sedangkan Jokowi diduga mendukung putranya, Gibran, yang maju sebagai calon wakil presiden nomor urut 2.
Hendrawan menegaskan bahwa PDI-P memiliki cara tersendiri untuk menangani kader yang membangkang terhadap keputusan partai. “Kader semacam itu cenderung akan dikucilkan,” tambahnya.
Selain itu, Hendrawan menilai bahwa sikap politik Jokowi dalam Pilpres 2024 dapat menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam menentukan arah politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dia menyebut bahwa Mahkamah Kehormatan Partai bisa memberikan masukan pada Megawati. “Mahkamah Kehormatan Partai akan memberikan masukan (catatan tentang Jokowi) dalam rapat DPP. Namun saya melihat Pak Jokowi merasa puas dan percaya diri dengan apa yang dilakukannya,” jelas Hendrawan.
Dia juga menilai bahwa penilaian yang disampaikan oleh Adi Prayitno mencerminkan pandangan umum bahwa Jokowi menjadi penghalang untuk berkoalisi. Namun, dia menegaskan bahwa sikap politik partainya akan diputuskan oleh Megawati.
Gerindra membantah pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa dinamika politik dapat memberikan ruang bagi kejutan dan ketidak-dugaan, dan tidak semuanya bisa diprediksi secara langsung.
Sebelumnya, Adi Prayitno menilai bahwa Jokowi menjadi penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang terpilih.
Menurutnya, selama Prabowo dan Jokowi masih baik, PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran. “Bagaimanapun, Jokowi adalah penghalang yang kuat bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan Prabowo,” kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4/2024).
Adi menjelaskan bahwa hubungan antar elite harus dilihat dalam peluang PDI-P berkoalisi dengan Prabowo. Dia mengakui bahwa Prabowo tidak memiliki masalah serius dengan Megawati. Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P bisa saja mempertimbangkan untuk bergabung dengan Prabowo setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden, karena hubungan Jokowi dan Prabowo dapat berubah setelah serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang.
