Oleh: Malika Dwi Ana
Oleh: Malika Dwi AnaBANJIR bandang yang melanda Sibolga, Tapanuli, dan Aceh Tamiang akhir November 2025 bukan sekadar bencana alam. Ia adalah cermin kejam yang memantulkan wajah kita ketika topeng peradaban terlepas.
Di tengah ratusan mayat yang masih terkubur lumpur dan ribuan pengungsi yang kelaparan berhari-hari, ada orang yang memilih menjarah rumah tetangga yang ditinggal mengungsi atau mati. Ada pula yang, seperti kasus di Aceh Tamiang yang terekam kamera, memperkosa mahasiswi yang terjebak banjir hanya karena numpang kendaraan. Ini bukan lagi soal lapar. Ini soal penyakit sosial yang sudah lama mengakar, hanya menunggu air bah untuk naik ke permukaan.
Bencana memang mendatangkan sisi terbaik manusia: gotong royong, solidaritas, berbagi makanan, berbagi mi instan terakhir. Tapi ia juga mendatangkan sisi terburuk—dan sisi terburuk itu selalu lebih cepat muncul ketika kontrol sosial runtuh. Dalam hitungan hari, anomi menguasai. Hukum jadi lelucon. Kamera mati. Aparat sibuk menyelamatkan nyawa. Yang tersisa hanyalah insting purba: ambil apa yang bisa diambil, kuasai siapa yang bisa dikuasai.
Penjarahan minimarket masih bisa kita beri catatan “survival”. Tapi ketika rumah warga ikut diobrak-abrik, ketika perempuan diperkosa di tengah genangan, kita sudah masuk wilayah patologi sosial yang tak lagi bisa dibungkus eufemisme “kelaparan”.
Ini bukan kelakuan “oknum”. Ini kelakuan sistem.
Sistem yang puluhan tahun membiarkan kemiskinan struktural, pendidikan rendah, impunitas kecil-kecilan, dan budaya “yang penting gue selamat” tumbuh subur di bawah permukaan. Banjir hanya membuka tutup selokannya.
Kita bisa menghukum pelaku—dan memang harus dihukum. Tapi pertanyaan yang lebih menyakitkan adalah: mengapa di kampung lain yang sama miskin dan sama laparnya, orang-orang justru berbagi beras terakhir dan menjaga anak gadis tetangga? Jawabannya bukan DNA, melainkan seberapa kuat kontrol sosial informal yang tersisa—dan itu dibentuk bertahun-tahun sebelum banjir datang.
Negara, seperti biasa, datang terlambat. Helikopter baru terbang hari keempat. Bantuan masuk hari keenam. Ketika negara absen, yang mengisi kekosongan bukan selalu kemanusiaan—kadang justru predator yang sudah lama berkeliaran di antara kita, menunggu gelap dan air keruh.
Jangan kita pura-pura kaget.
Bisa terjadi, karena kita membiarkannya bisa.
Seperti kata Thomas Hobbes, tanpa hukum dan negara yang kuat, “manusia adalah serigala bagi manusia lain” (homo homini lupus). Yang terjadi di Sibolga dan Aceh Tamiang adalah bukti nyata. Tapi Hobbes juga memberi solusi: kontrak sosial yang kokoh—negara yang hadir, hukum yang tegas tapi adil, pendidikan merata, pengurangan kemiskinan, dan budaya malu yang kita tanam kembali.
Kemiskinan memang mendekatkan orang pada kekufuran dan kejahatan, tapi itu bukan pembenaran.
Banjir akan surut. Lumpur akan kering. Tapi luka sosial ini tidak akan sembuh sendiri. Ia akan tenggelam lagi, menunggu bencana berikutnya untuk meledak.
Satu-satunya cara agar selokan itu tak lagi mengeluarkan bau busuk saat hujan datang adalah dengan membersihkannya sekarang, saat matahari masih bersinar.
Untuk Sibolga, untuk Aceh Tamiang, untuk kita semua:
semoga ini jadi tamparan terakhir sebelum Yang Maha Kuasa benar-benar menampar kita.
Malika Dwi Ana – Pengamat Sosial
