Fusilatnews – Di akhir 2025, langit organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu tampak tak sebening biasanya. Gedung megah PBNU di Kramat Raya—yang selama ini lebih sering menjadi pusat konsolidasi program sosial-keagamaan—mendadak berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan, perebutan legitimasi, dan silang tafsir atas kewenangan. Di balik pintu tertutup ruang rapat syuriyah dan tanfidziyah, suara-suara yang biasanya lirih kini terdengar tebal: soal siapa yang paling berhak memegang kemudi NU menjelang muktamar 2026.
Gus Yahya di Tengah Badai
Yahya Cholil Staquf, atau Gus Yahya, tak pernah membayangkan masa khidmahnya (2022–2027) akan diguncang sekeras ini. Ia datang sebagai figur pembaru, mencoba membuka wajah NU kepada dunia, menjalin diplomasi internasional, hingga merumuskan ulang orientasi organisasi. Namun menjelang akhir 2025, kritik internal menumpuk: sebagian pengurus menilai gaya kepemimpinannya terlalu sentralistis, kurang melibatkan struktur bawah, dan mengambil keputusan strategis tanpa cukup musyawarah.
Puncaknya terjadi ketika sejumlah pengurus mengeluarkan desakan agar Gus Yahya mundur. Surat, pernyataan sikap, dan manuver bertingkat muncul seperti gelombang. Gus Yahya menolak, menyebut langkah itu tidak memiliki dasar AD/ART dan lebih mirip tekanan politis daripada mekanisme organisasi. “Saya masih ketua umum yang sah,” begitu pernyataannya dalam beberapa kesempatan—kalimat sederhana yang menggambarkan bahwa ia sadar akan posisi sekaligus sadar ancaman.
Dari Ulama ke Ulama: Rapat Penentu
Ketegangan itu membuat para kiai sepuh turun gunung. Dalam tradisi NU, ulama karismatik kerap menjadi penengah ketika struktur formal tak lagi cukup mampu meredam sengketa. Rapat Alim Ulama pada 23 November 2025 menjadi titik balik. Di forum itu, para kiai menyepakati dua hal:
Tidak ada pemakzulan.
Stabilitas organisasi lebih penting dibanding manuver individu.
Keputusan itu seolah menjadi rem darurat. Namun konflik tak sepenuhnya padam. PBNU masih memerlukan mekanisme transisi yang bisa menjaga organisasi berjalan tanpa terus membawa bara.
Lahirnya Pj Ketum: Jalan Tengah atau Kompromi Politik?
Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 akhirnya menghasilkan jalan keluar: menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pejabat Ketua Umum (Pj Ketum), menggantikan fungsi eksekutif Gus Yahya hingga muktamar. Inilah kompromi paling realistis — tidak menjatuhkan ketua umum, tetapi menggeser fungsi kepemimpinan operasional kepada figur yang dianggap netral, alim, dan diterima banyak pihak.
Zulfa Mustofa bukan nama baru. Ia lama dikenal sebagai kiai yang tenang, tak banyak bicara, tetapi disegani di jaringan pesantren Jawa. Di bawah permukaannya, ia punya reputasi mampu merajut pihak-pihak yang bertolak belakang. Penunjukan ini, bagi sebagian analisis internal NU, bukan hanya soal teknis organisasi, tetapi pernyataan bahwa syuriyah ingin memastikan NU kembali ke jalur kolektif—bukan sekadar bergantung pada gaya satu figur.
Rotasi Diam-Diam: Ketika Sekjen Pun Bergeser
Gejolak itu sebenarnya tak terjadi semalam. Dalam beberapa bulan terakhir, PBNU sudah melakukan rotasi kunci: posisi sekretaris jenderal berpindah dari Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ke Amin Said Husni. Pergantian itu sempat mengundang tanda tanya: apakah berkaitan dengan ketegangan internal atau hanya kebutuhan penyegaran? Tanpa jawaban tegas, spekulasi justru berkembang—dan menjadi bagian dari mozaik besar konflik kepengurusan.
NU Menjelang 2026: Rebutan Arah, Rebutan Warisan
Muktamar 2026 menjadi horizon yang terus mendekat. Perebutan posisi di NU bukan sekadar rebutan jabatan; ia berkaitan dengan:
Arah politik NU menjelang pemilu daerah dan konsolidasi nasional.
Relasi NU dengan pemerintah, yang dalam beberapa tahun terakhir sering menjadi sorotan publik.
Posisi NU di arena global, terutama setelah Gus Yahya banyak mendorong diplomasi internasional.
Pertarungan antara modernisasi organisasi dengan tradisi kepesantrenan yang menekankan kehati-hatian.
PBNU sedang berada di wilayah abu-abu: antara pembaruan dan konservasi, antara diplomasi global dan kerja akar rumput, antara politik nasional dan komitmen pada jamaah.
Di Akar Rumput: Jamaah Ingin Tenang
Di tengah hiruk-pikuk elit, jamaah dan warga NU menjalani hari dengan cara yang sama: pengajian rutin, kegiatan sosial, kerja dakwah, dan pelayanan umat. Kebanyakan masyarakat NU bahkan tidak terlalu peduli siapa yang menjabat apa — sampai konflik itu menyentuh garis yang lebih sensitif: kredibilitas ulama. Mereka hanya ingin NU tetap menjadi rumah besar, penuntun tradisi, bukan gelanggang perebutan kekuasaan.
Seorang kiai kampung di Jawa Tengah berkata, “NU itu milik umat, bukan milik siapa yang duduk di Kramat Raya.” Kalimat sederhana, tetapi mencerminkan keresahan: jangan sampai konflik elite menodai wajah organisasi yang selama ini menjadi jangkar moral bangsa.
Penutup: Menata Arah, Menjaga Marwah
Penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum adalah upaya meredakan krisis, tetapi bukan akhir cerita. Di baliknya masih tersisa PR besar: menata ulang komunikasi internal, membangun kembali kepercayaan, dan memastikan NU kembali ke poros utamanya sebagai organisasi keagamaan yang inklusif, tenang, dan bijak.
Menuju muktamar 2026, PBNU ibarat kereta besar yang tengah melambat di tanjakan: stabil, tetapi rawan tergelincir jika penumpangnya saling menarik rem dari arah berbeda.
Pertanyaannya kini bukan siapa yang akan memimpin NU selanjutnya, melainkan arah seperti apa yang ingin diwujudkan — dan apakah para aktornya masih ingat bahwa NU lahir bukan untuk kepentingan segelintir orang, melainkan untuk kemaslahatan umat yang jauh lebih luas.
