Oleh: Malika Dwi Ana
Oleh: Malika Dwi AnaJakarta, 10 Desember 2025 – Reformasi 1998, yang lahir dari tuntutan rakyat melawan rezim otoriter Orde Baru, seharusnya menjadi fondasi demokrasi dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Namun, proses ini berubah menjadi deformasi sistemik, di mana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan kapitalis global. Melalui empat kali amandemen antara 1999-2002, Pasal 33 yang semula menekankan ekonomi kerakyatan kini diinterpretasikan lebih liberal, sementara Pasal 18B tentang hak ulayat masyarakat adat semakin terkikis oleh Proyek Strategis Nasional (PSN). Deformasi ini dimulai dengan intervensi neoliberal melalui bailout IMF pada 1998, dan diperparah oleh pengaruh Tiongkok lewat Belt and Road Initiative (BRI) sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode kedua (2009-2014), yang kemudian disempurnakan di masa Joko Widodo (Jokowi). Akibatnya, utang negara membengkak, impor pangan meningkat, tenaga kerja asing (TKA) mendominasi sektor industri, dan kualitas sumber daya manusia menurun—semua mencerminkan kegagalan konstitusional yang mendalam.
Amandemen UUD 1945: Dari Ekonomi Kerakyatan ke Kapitalisme Terselubung
Amandemen UUD 1945 yang dilakukan empat kali antara 1999 hingga 2002 bertujuan memperkuat demokrasi pasca-Soeharto. Namun, perubahan pada Pasal 33—yang sebelumnya menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan “cabang produksi penting dikuasai negara”—kini diinterpretasikan lebih liberal. Ayat baru menambahkan bahwa “pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Meski tampak progresif, ini membuka pintu bagi neoliberalisme, di mana “efisiensi” sering berarti privatisasi dan deregulasi, bukan pemberdayaan rakyat.
Pasal 18B, yang mengakui “masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,” juga sering dilanggar oleh PSN. PSN, yang diatur melalui Perpres 56/2018 dan diperkuat Undang-Undang Cipta Kerja 2020, memfasilitasi penggusuran lahan adat tanpa kompensasi yang adil, seperti di Rempang (Batam) dan Wadas (Jawa Tengah), yang memicu konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ratusan konflik agraria akibat PSN, termasuk 106 kasus antara 2017-2023 yang melibatkan sekitar 800.000 hektare lahan. Revisi Undang-Undang Minerba 2020 semakin memperburuk situasi dengan membuka ekspor mineral mentah ke Tiongkok, yang bertentangan dengan semangat hilirisasi dalam negeri. Omnibus Law 2020 juga memangkas hak buruh, seperti batas kontrak kerja dan pesangon, demi kemudahan investasi asing.
Ditipu AS: Neoliberalisme Melalui Bailout IMF 1998
Krisis moneter 1998 menjadi gerbang masuknya neoliberalisme ke Indonesia. Bailout IMF senilai sekitar US$43 miliar disertai syarat ketat, termasuk penghapusan kontrol harga, disiplin fiskal, privatisasi BUMN, dan liberalisasi pasar. Kebijakan ini memicu penutupan 16 bank, privatisasi aset seperti Indosat, dan banjir investasi asing—semua atas nama efisiensi. Dampaknya parah: resesi ekonomi hingga 13% PDB pada 1998, lonjakan pengangguran, dan ketergantungan pada modal asing yang melanggar Pasal 33. Reformasi yang seharusnya mengembalikan kedaulatan justru memperkuat dominasi kapital global.
Ditikung Tiongkok: BRI dan Utang Infrastruktur Era SBY-Jokowi
Pasca-IMF, era SBY periode kedua membuka jalan bagi BRI Tiongkok, yang resmi diumumkan pada 2013 tetapi dimulai dengan kesepakatan infrastruktur sejak 2005. Jokowi menyempurnakannya melalui proyek seperti 77 smelter nikel dengan Tsingshan dan Kereta Cepat Whoosh, dengan utang mencapai Rp116 triliun ke Tiongkok. Hasilnya: utang pemerintah mencapai Rp9.138 triliun atau 39,86% PDB per Juni 2025. Impor beras melonjak hingga 364 ribu ton senilai Rp2,97 triliun hingga Oktober 2025. TKA asal Tiongkok mendominasi, dengan jumlah mencapai lebih dari 100.000 orang pada 2024, termasuk di smelter yang disebut sebagai “negara dalam pagar besi.” Dampak sosialnya: rata-rata IQ anak Indonesia hanya 78,49 menurut data BKKBN 2022, yang menurun akibat gizi buruk dan stunting, mengancam daya saing nasional.
Rekomendasi: Kembalikan Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Deformasi ini menuntut reformasi mendalam: (1) Revisi undang-undang untuk memperkuat Pasal 33 melalui hilirisasi inklusif dan royalti 20% ke daerah; (2) Audit utang BRI dan renegosiasi bailout; (3) Lindungi hak ulayat dengan moratorium PSN dan kompensasi adil; (4) Tingkatkan investasi gizi dan pendidikan untuk mengatasi stunting. Tanpa tindakan ini, Indonesia bukanlah negara merdeka, melainkan arena perebutan antara neoliberalisme Barat dan ekspansi Tiongkok—dengan rakyat sebagai korban. Saatnya mengembalikan reformasi ke akarnya: untuk rakyat, dan oleh rakyat.(MDA)
