Oleh: Malika Dwi Ana
10 Desember 2025
Oleh: Malika Dwi AnaACEH sedang berduka. Banjir bandang dan longsor telah menewaskan 961 jiwa, 293 hilang, dan merusak puluhan ribu rumah. Di tengah lumpur dan tangis, dua “pahlawan” besar dunia tiba-tiba muncul dengan tawaran masing-masing: China mengirim tim SAR, drone, dan janji rekonstruksi senilai US$50 juta; Elon Musk menggratiskan layanan Starlink di 76 titik pengungsian.
Kedengarannya mulia. Tapi kalau kita tarik mundur satu langkah, pemandangannya jadi lain: Aceh bukan sekadar korban bencana alam, melainkan arena baru perang senyap antara Washington dan Beijing—dan kita, sekali lagi, jadi kolosseumnya.
China Masuk Lewat Jalan Darat dan Laut
Belt and Road Initiative (BRI) sudah lama menancapkan kukunya di Aceh. Bendungan Rukoh (US$200 juta), upgrade pelabuhan Sabang (potensial menghabiskan US$500 juta), pabrik chlor-alkali raksasa, dan jalan tol Trans-Sumatera adalah proyek-proyek infrastruktur andalan China. Semuanya dibiayai pinjaman lunak dari China Eximbank dan China Development Bank.
Pasca-banjir, Beijing langsung mengirim tim penyelamat—bukan semata kemanusiaan, tapi juga sinyal: “Kami yang paling cepat dan paling siap mengambil alih rekonstruksi.” Sinyal soft power yang sangat keras.
AS Masuk Lewat Jalur Langit
Sementara China menguasai beton dan aspal, Amerika Serikat masuk lewat orbit rendah bumi. Starlink—perusahaan milik Elon Musk yang punya kontrak US$1,8 miliar dengan Departemen Pertahanan AS—mendadak menjadi “penyelamat komunikasi”. Internet gratis, katanya.
Tapi pertanyaannya sederhana: di saat ribuan orang kehilangan rumah dan belum makan tiga hari, kenapa prioritas utama justru sinyal WiFi? Jawaban yang lebih jujur: karena satelit LEO Starlink mampu memetakan lalu lintas kapal di Selat Malaka, memantau proyek BRI di Sabang, dan mengumpulkan data intelijen real-time—semua tanpa perlu pangkalan militer permanen yang selalu ditolak Indonesia.
Singapura, Wasit yang Selalu Menang
Di tengah pertarungan dua gajah ini, ada satu “wasit” kecil yang selalu pulang dengan kantong paling tebal: Singapura. Mereka mendukung BRI secara ekonomi (MoU 2018), sekaligus memberi lisensi Starlink (2024). Mereka menguasai 90 % lalu lintas pelabuhan Selat Malaka, mengelola 2,5 juta hektare sawit Indonesia, dan tetap kering saat tetangga terendam banjir.
Singapura tidak perlu mengambil risiko. Mereka cukup duduk manis, mengutip “biaya transit”, dan membiarkan Indonesia membayar tagihan deforestasi, bencana ekologis, banjir, longsor, kepunahan satwa endemik asli, utang BRI, serta kebocoran data via satelit.
Peringatan Keras untuk Negara
Ini bukan lagi soal bantuan kemanusiaan. Ini perang hibrida: satu pihak menguasai tanah dan beton, pihak lain menguasai data dan langit. Di tengahnya, Indonesia berisiko jadi negara yang infrastrukturnya dikuasai China, datanya dikuasai Amerika, dan keuntungan ekonominya mengalir ke Singapura.
Kewaspadaan bernegara harus diaktifkan sekarang juga:
– Audit menyeluruh semua proyek BRI di Aceh, termasuk klausul utang tersembunyi.
– Batasi akses Starlink di zona-zona strategis nasional.
– Renegosiasi bagi hasil Selat Malaka dan pajak sawit yang selama ini lolos ke Singapura.
Jika tidak, suatu saat nanti, kita bangun pagi dan mendapati listrik kita dari China, internet kita dari Amerika, dan pelabuhan kita dikelola Singapura—maka kita sudah terlambat.
Bencana alam bisa datang kapan saja.
Tapi bencana kedaulatan adalah pilihan.
Dan pilihan itu ada di tangan kita—hari ini juga.
Malika Dwi Ana, Pengamat Geopolitik Independen
