Bangkok, 19 Juni 2025 — Pemerintahan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra berada di ujung tanduk pada Kamis (19/6/2025) setelah Partai Bhumjaithai, salah satu mitra utama dalam koalisi, resmi menarik dukungan. Penarikan dukungan ini terjadi hanya beberapa jam setelah bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang memicu kemarahan luas di dalam negeri.
Paetongtarn, yang baru pertama kali terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai perdana menteri selama 10 bulan terakhir, kini menghadapi tekanan untuk mundur. Putri dari mantan perdana menteri kontroversial Thaksin Shinawatra itu dinilai gagal menjaga stabilitas politik di tengah merosotnya popularitas publik, kelesuan ekonomi, serta meningkatnya ketegangan dengan Kamboja terkait sengketa perbatasan.
Dalam rekaman percakapan bertanggal 15 Juni yang bocor ke publik, Paetongtarn terdengar meminta Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai dan mengabaikan “pihak lain di Thailand”, termasuk seorang jenderal militer yang menurutnya “hanya ingin terlihat keren”. Pernyataan ini ditafsirkan sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi militer, sehingga memicu reaksi keras dari para pendukung militer dan partai-partai konservatif.
Mengutip laporan Reuters, Partai Bhumjaithai menyatakan bahwa isi percakapan tersebut “merusak integritas nasional, kedaulatan negara, dan martabat militer Thailand.” Partai tersebut secara resmi mengumumkan penarikan diri dari koalisi pada Rabu malam (18/6), menandai awal dari krisis politik baru bagi pemerintahan Paetongtarn.
Tiga partai koalisi lainnya — United Thai Nation (UTN), Chart Thai Pattana, dan Partai Demokrat — dijadwalkan menggelar rapat internal pada Kamis (19/6) untuk memutuskan apakah akan tetap bertahan atau turut menarik dukungan. Jika dua dari tiga partai tersebut mengikuti jejak Bhumjaithai, maka Paetongtarn hanya akan memimpin pemerintahan minoritas, kondisi yang dinilai nyaris mustahil untuk bertahan di parlemen.
Sejauh ini, Paetongtarn belum memberikan pernyataan resmi atas keluarnya Bhumjaithai dari koalisi. Namun pada Kamis pagi, ia terlihat memasuki kantor pemerintahan dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian yang disiagakan untuk mengantisipasi potensi aksi unjuk rasa. Menurut AP News, Paetongtarn juga dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat dengan dewan keamanan nasional dan para pejabat militer guna meredam ketegangan yang meningkat. AP
Skandal ini langsung berdampak pada pasar keuangan. Indeks utama di Bursa Saham Thailand anjlok hingga 2,4 persen pada perdagangan pagi, menyentuh level terendah sejak April lalu. Para analis menyebut ketidakpastian politik dan potensi konflik dengan Kamboja sebagai penyebab utama kepanikan investor.
Sebagai upaya menjernihkan suasana, Paetongtarn kepada wartawan mengatakan bahwa isi percakapan dengan Hun Sen merupakan bagian dari “taktik diplomatik negosiasi” dan tidak bermaksud melecehkan militer. Namun upaya klarifikasi ini tampaknya belum cukup untuk meredakan kemarahan publik maupun tekanan politik dari dalam parlemen.
Dengan dukungan koalisi yang mulai goyah dan tekanan dari oposisi yang meningkat, banyak pihak memprediksi Paetongtarn akan segera menghadapi mosi tidak percaya di parlemen. Beberapa analis politik bahkan memperkirakan pemilu dini bisa menjadi satu-satunya jalan keluar dari krisis politik ini.
Jika Paetongtarn mundur atau dijatuhkan melalui parlemen, maka Thailand harus memilih perdana menteri baru dari daftar lima kandidat yang telah diajukan sebelum pemilu 2023. Namun jika parlemen gagal menemukan pengganti, maka pembubaran parlemen dan pemilu ulang tidak bisa dihindarkan.
Pemerintahan muda Paetongtarn yang semula digadang-gadang membawa semangat perubahan kini menghadapi ujian terberatnya. Masa depan politik Thailand kembali berada di titik kritis.
