Oleh : Dr. Susilawati Saras SE.,MM.,MA.,M.han – Intelektual Bela Negara
Kepemimpinan militer bekerja dengan pola komando berbasis aturan, sehingga dalam menjalankan tugas, pokok, fungsi (tupoksi) selalu terarah dan dalam kontrol yang baik menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Lebih mengutamakan upaya pencegahan dalam setiap kinerja, karena efisiensi dan efektifitas menjadi tolak ukur di semua lini dan bidang kerja.
Sebuah pemerintahan sejatinya dapat dijalankan dengan pola yang sama, apalagi menjalankan pemerintahan itu memiliki tanggung jawab moral yang besar bagi keberlanjutan sebuah negara dan bangsa. Walau seorang Presiden dipilih secara demokrasi bukan berarti dalam menjalankan kinerja berdasarkan suara terbanyak atau tekanan massa tetapi fokus berpegang pada aturan konstitusi agar tidak salah arah dan mengganggu stabilitas negara (suara massa sudah ditunaikan saat pemilu yang menjadi kemenangan untuk dipercayakan amanah mulia dari rakyat Indonesia).
Bicara tentang negara dan bangsa kata kuncinya adalah stabilitas bagi kehidupan nasional dirasakan aman, tenang, damai, oleh seluruh rakyat Indonesia, situasi demikian menjadi modal dasar untuk produktif.
Jika pemerintahan dijalankan berdasarkan tekanan massa, maka akan merusak seluruh sistem dan tatanan dalam pengelolaan/ proses penyelenggaraan negara dan dipastikan hasilnya tidak efektif. Apalagi jika dalam membuat keputusan dilakukan secara parsial (terburu-buru) maka dampaknya akan semakin melemahkan karena memunculkan masalah baru, sejatinya dalam posisi sebagai Presiden (pemerintah pusat) setiap memutuskan berbagai perkara atau masalah yang dijadikan keputusan maupun kebijakan dengan selalu mempertimbangkan aspek kehidupan lainnya.
Dalam ruang militer, sebagai dasar kuat dalam menjaga dan melindungi kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia, berpegang pada lingkungan strategis nasional yang terdiri dari Asta Gatra yaitu aspek Geografi, Demografi, Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan.
Contoh, pemerintah saat ini berfokus pada program pembangunan ekonomi, jangan sampai mengganggu kehidupan sosial budaya akibat dipaksakan secara masif pembangunan infrastruktur dijalankan padahal kemampuan keuangan negara tidak mendukung, kemudian muncul kondisi tidak terduga seperti pandemi Corona membuat kepanikan luar biasa tentunya bagi pemerintah, harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi demi menjaga keselamatan hidup rakyat. Situasi ini tentu membutuhkan sumber dana amat besar. Di sisi lain terdengar banyak masyarakat menjadi korban dari lembaga keuangan negara baik legal maupun ilegal seperti Indosurya, Koperasi Sejahtera, Asabri, Jiwa Sraya, Bumi Putera dan lainnya. Kemana uang rakyat sebanyak itu mengalir, di samping pemerintah tidak pernah menunjukkan sikap peduli pada para korban yang menangis histeris, menjerit hingga stres, depresi dan meninggal dunia. Inilah yang dimaksud keputusan parsial (tidak hati-hati) sehingga dalam menyelesaikan sebuah perkara berdampak muncul perkara lain akhirnya berputar terus dalam pusaran masalah.
Kepemimpinan latar militer dapat membaca peta situasi secara luas dan untuk jangka panjang yang dikaitkan dengan lingkungan strategis nasional untuk menghindari muncul masalah-masalah baru, ini sudah menjadi pakem bagi kepemimpinan militer. Selain itu, kepemimpinan militer disegani, sehingga dengan sendirinya masyarakat menjadi lebih tertib dan disiplin, tidak melanggar aturan apalagi melakukan kejahatan seperti kriminalitas jalanan begal, pencurian maupun tawuran.
Kepemimpinan Sipil – Militer untuk 2024 adalah idealisme yang dikaitkan dengan karakter bangsa Indonesia, masyarakat yang terdiri dari keberagaman sosial sehingga dibutuhkan pemimpin sebagai pemersatu bangsa dan itu adalah ciri pemimpin militer. Pemimpin latar militer, muda, bersih, tangguh linier dengan dinamika generasi milenial sebagai bonus demografi yang berarti memahami kehendak kaum milenial maka lebih sesuai dan efektif kepemimpinan nasional dirasakan.
