Ketika seorang warga Papua menyuarakan, “Kita tidak perlu makanan bergizi gratis, kami perlu pendidikan gratis,” ini bukan sekadar ungkapan biasa. Ini adalah pernyataan yang jenius, visioner, dan menggugah. Sebuah aspirasi yang datang dari kelompok masyarakat yang selama ini sering dipandang terbelakang, namun justru menyuarakan sesuatu yang lebih fundamental: masa depan. Pernyataan ini seharusnya menjadi tamparan bagi pemerintah, terutama bagi Prabowo Subianto, yang dalam kampanyenya menjanjikan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini saatnya janji itu ditagih.
Papua, dengan segala keterbatasan infrastrukturnya, adalah daerah yang selama ini masih terpinggirkan dalam pembangunan nasional. Angka partisipasi sekolah di wilayah ini masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka melek huruf di Papua masih lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat Papua.
Sering kali, pendekatan pembangunan di Papua lebih menitikberatkan pada aspek fisik dan kebutuhan dasar, seperti pemberian bantuan makanan bergizi. Tidak salah, namun ini adalah solusi jangka pendek. Makanan bergizi penting untuk kesehatan, tetapi pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dapat mengangkat derajat hidup masyarakat. Dengan pendidikan yang layak, warga Papua dapat membangun wilayahnya sendiri, mengelola sumber daya alam mereka, serta menentukan arah masa depan tanpa bergantung pada belas kasihan pemerintah pusat.
Pernyataan warga Papua ini mencerminkan kesadaran kritis yang luar biasa. Mereka memahami bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Mereka tidak ingin sekadar menjadi penerima bantuan, tetapi ingin memiliki daya saing. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Jika Prabowo dan pemerintahannya benar-benar berkomitmen terhadap janji kampanye mereka, maka pendidikan gratis di Papua harus menjadi prioritas.
Langkah konkret yang bisa diambil pemerintah adalah membangun lebih banyak sekolah dengan fasilitas memadai, menempatkan guru-guru berkualitas dengan insentif yang layak, serta memastikan anak-anak Papua tidak terhambat biaya untuk mengenyam pendidikan. Selain itu, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal agar relevan dengan kehidupan masyarakat setempat. Teknologi digital juga harus dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Pendidikan bukan sekadar janji politik. Ia adalah hak dasar setiap warga negara. Jika pemerintah ingin benar-benar membangun Papua, maka mereka harus mendengarkan suara dari rakyatnya sendiri. Pernyataan ini tidak hanya menggambarkan kebutuhan masyarakat Papua, tetapi juga memperlihatkan bahwa mereka memiliki visi jauh ke depan. Pemerintah hanya perlu menangkap sinyal ini dan bergerak cepat untuk merealisasikannya.
Kini, bola ada di tangan Prabowo. Apakah ia akan memenuhi janjinya atau hanya membiarkannya menjadi sekadar retorika politik? Masyarakat Papua telah bersuara. Saatnya pemerintah bertindak.
https://www.linkedin.com/in/alisyarief/?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afsd_profile%3AACoAAAM5HBwBYfOPX_NDSUlilUlOR16hCiiqFog
