Pernyataan Ganjar ini nampaknya diarahkan kepada Mahfud sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).Namun mahfud menolak pernytaan Ganjar dan menyebutnya kurang pas.
Menko Polhukan, calon wakil presiden Mahfud MD menuding ada upaya pembelokan persepsi terhadap pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang menyebut nilai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya 5 dari 10.
“Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1-10),” kata Mahfud melalui akun Instagram-nya, Senin (20/11).
Mahfud menjelaskan maksud Ganjar soal jebloknya penegakan hukum saat ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Buntut putusan itu, Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Mahfud menegaskan sebelum polemik di MK, berdasarkan survei Litbang Kompas pada September 2023, kepuasan publik dalam penegakan hukum mencapai 61,9 persen.
“Angka terbaik yang diraih selama ini,” ujarnya.
Bahkan, kata Mahfud, pembangunan bidang politik dan keamanan menorehkan angka spektakuler yakni mencapai 79,3 persen. Angka ini melebihi tingkat rata-rata kepuasan terhadap pemerintah sebesar 74,3 persen.
“Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas sekarang ini, pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana. Itu sama dengan statement saya dua minggu sebelum vonis MK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah pemerintah,” jelasnya.
Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 saat menjawab pertanyaan dari pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintahan Jokowi.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok,” kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).
Ganjar menyebut penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya punya nilai antara 7 hingga 8 turun karena adanya rekayasa dan intervensi.
Tapi kalau dilihat susunan kalimatnya dimana Ganjar mengatakan bahwa penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya 5 dari 10. menunjuk kearah penegakan hukum pada era pemerintahan Jokowi.
Perlu diketahui era pemerintahan Jokowi membentang dari 2014 hingga kini hingga 2024 mendatang
