Jakarta, Fusilatnews.com – Para politisi dan partai politik yang menyuarakan narasi pertama sebagai alasan menolak Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 2003 yang sedianya digelar di Indonesia sebetulnya perlu waspada.
“Narasi ini berpotensi menjadi bumerang bagi mereka. Justru karena sepak bola tidak bisa dilepaskan dari politik, maka gerakan perlawanan politik pendukung bola dalam negeri menjadi mungkin mengarah kepada penyusutan suara elektoral mereka,” tulis Dodik Harnadi, dosen di STAI Attaqwa Bondowoso yang juga doktor ilmu sosial dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, di kolom detik.com, Senin (3/4/2023), seperti dikutip media ini.
Kekuatan pendukung bola
Saat ini, kata Dodik, sekitar 3 miliar penduduk dunia menyukai sepak bola. Mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kesebelasan sepak bola tertentu. Tidak penting seberapa dekat secara fisik dengan tim yang didukung, mereka memegang loyalitas tinggi untuk tetap mendukungnya.
“Pendukung sepak bola bukan sebatas faktor komplementer dari sepak bola. Mereka adalah bagian inti dari sepak bola itu sendiri. Tanpa dukungan pendukung, sepak bola berpotensi mengalami kelesuan,” jelasnya.
Saat pertandingan tidak bisa disaksikan oleh mereka, kata Dodik, pengaruhnya cukup melambatkan denyut nadi sepak bola. “Sepak bola memiliki dunia sendiri dengan otoritas dan teritorialnya yang bahkan bisa memaksa negara-negara di dunia tunduk mematuhi aturan mainnya (rule of the games). Intervensi negara terhadap ekosistem sepak bola merupakan tindakan yang paling dihindari otoritas sepak bola dunia,” paparnya.
Indonesia, kata Dodik, pernah mengalami langsung dampak intervensi pemerintah dalam kisruh sepak bola nasional 2015 yang menyebabkan FIFA mengeluarkan sanksi pembekuan kepada otoritas sepak bola nasional PSSI.
“Meski sepak bola memiliki mekanismenya sendiri, namun kapitalisasi bola dan fans sepak bola dalam gerakan politik kenyataannya pernah terjadi. Sepak bola terkadang juga menjadi simbol perlawanan politik, tribalisme, dan propaganda militer. Hal demikian menunjukkan dinamika politik dalam sepak bola (the politics of football) tidak bisa diabaikan. Hal ini terjadi karena sepak bola memiliki kekuatan dalam menggerakkan khalayak. Terutama mereka yang mengidentifiksi diri sebagai pendukung sepak bola,” terangnya.
Di Italia, kata Dodik, saat terjadi kasus kematian pendukung Lazio Gabriele Sandri tahun 2007, para tifosi garis keras melakukan ekstensi perannya dengan menjadi simbol perlawanan terhadap aparat Italia yang dianggap represif. Dengan demikian, terjadi transfigurasi gerakan pendukung bola menjadi gerakan sosial yang berhadap-hadapan langsung dengan represi negara.
“Konsolidasi gerakan pendukung sepak bola sebetulnya merupakan bentuk pembalasan saat eksistensi mereka terganggu. Dengan kemampuan mobilisasi yang dimiliki, gerakan tersebut tidak sulit dilakukan. Apalagi, organisasi pendukung sepak bola telah tertata sedemikian modern sehingga secara sistemis setiap gerakan yang muncul dari satu elemen berdampak kepada elemen lainnya,” cetusnya.
Setelah Indonesia gagal jadi tuan rumah
Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U 20, kata Dodik, bisa menjadi momentum kemunculan dua hal sekaligus. Pertama, gerakan politik sepak bola nasional. Kedua, gerakan pembalasan melalui medan politik tersebut.
“Munculnya dua gerakan ini adalah kalkulasi rasional melihat suara kencang penolakan tehadap kedatangan Israel datang dari beberapa politisi dan partai politik di Indonesia. Pembalasan politik pendukung sepak bola nasional patut diwaspadai dalam kontestasi Pemilu 2024 yang akan datang,” tegasnya.
Setidaknya, lanjut Dodik, dua hal yang menjadikan potensi gerakan tersebut tidak bisa disepelekan. Pertama, loyalitas dan militansi para pendukung bola tidak bisa disepelekan. Dalam banyak fenomena, loyalitas dan militansi ini dibungkus dalam kemasan fanatisme yang dalam beberapa sisi sering kali berlebihan.
“Solidaritas yang terbentuk tidak hanya melahirkan ekspresi yang positif. Tidak jarang, solidaritas ke dalam (in-group) yang kokoh melahirkan ekspresi permusuhan dan kebencian terhadap siapa pun yang diangggap kontra identitas (out-group). Dalam konteks politik, kondisi tersebut rentan dimanfaatkan,” urainya.
Di beberapa negara, bahkan di Indonesia, masih kata Dodik, para politisi menyadari bahwa keberpihakan mereka sangat menguntungkan secara elektoral. Karena itulah, mendekatnya para politisi untuk meraup simpati kelompok ini adalah kalkulasi rasional.
“Kedua, Statista Research Department pada tahun 2022 merilis data riset yang menunjukkan distribusi usia pendukung sepak bola pada Piala Dunia 2018. Sebanyak 29 persen adalah remaja berusia 16-24. Sebanyak 30 persen adalah mereka yang berusia 25-30 tahun. Artinya, sekitar 49 persen dari pendukung sepak bola ini adalah generasi milenial yang lahir setelah tahun 1980,” tukasnya.
Menurut Dodik, situasi yang tidak berbeda jauh tentunya juga terlihat di Indonesia. Generasi produktif ini faktanya adalah calon pemilih terbesar pada pemilu tahun 2024. Seperti disampaikan oleh anggota KPU August Mellaz, 60 persen pemilih pada pemilu mendatang adalah pemilih yang berusia 17-40 tahun.
“Sebagian besar calon pemilih ini tidak lain adalah pendukung sepak bola. Untuk itulah, para politisi yang sebelumnya berlomba-lomba meraih simpati segmen ini berpotensi menemui kebuntuan. Bahkan, solidaritas kelompok ini bisa menjadi gerakan perlawanan politik untuk menyasar pihak-pihak yang dianggap telah berkontribusi mengganggu agenda sepak bola nasional,” tandasnya. (F-2)
