FusilatNews – Pagi ini, saya berbincang dengan Novita Sari Yahya, seorang aktivis pejuang hak-hak perempuan yang gigih menyuarakan keadilan dan integritas dalam kehidupan sosial maupun politik. Dalam diskusi kami, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya praktik “oplos” di berbagai sektor. Baginya, perilaku semacam ini tidak mencerminkan kebijaksanaan seorang intelektual, melainkan lebih menyerupai tindakan premanisme yang hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik.
Perilaku oplos bukan sekadar fenomena lokal, melainkan sesuatu yang dibaca dan diamati oleh masyarakat dunia. Dalam era digital, informasi tersebar dengan cepat, dan segala tindakan manipulatif yang dilakukan oleh individu maupun institusi tidak bisa lagi disembunyikan dari mata publik internasional. Dunia usaha, khususnya para investor global, tentu tidak ingin menanamkan modalnya di tempat yang tercoreng oleh praktik-praktik yang meragukan.
Dalam dunia bisnis dan investasi, kredibilitas adalah aset utama. Ketika sebuah negara dikenal dengan perilaku manipulatif—entah dalam bentuk pemalsuan data, pengoplosan produk, atau permainan politik yang tidak transparan—maka kepercayaan global terhadap negara tersebut akan terkikis. Ini bukan sekadar persoalan moral, tetapi juga menyangkut daya saing ekonomi di kancah internasional. Negara yang ingin menarik investasi harus mampu menunjukkan integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam segala lini pemerintahan dan bisnisnya.
Dalam percakapan kami, Novita menegaskan bahwa perilaku oplos adalah bentuk kejahatan terhadap kepercayaan publik. Jika dibiarkan, ia akan menjadi penyakit kronis yang melemahkan sendi-sendi perekonomian nasional. Kepercayaan adalah mata uang dalam dunia investasi; tanpa itu, aliran modal akan tersendat, investor akan berpaling, dan negara akan kehilangan daya tariknya sebagai tujuan investasi. Dampak oplosan adalah derasnya PHK yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, investor lebih memilih untuk menanamkan modalnya di Vietnam yang dinilai lebih menjanjikan dalam hal stabilitas dan transparansi bisnis.
Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin dan pemangku kebijakan untuk tidak hanya menindak praktik-praktik semacam ini tetapi juga membangun sistem yang mencegahnya sejak awal. Kepastian hukum, regulasi yang jelas, serta pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas utama. Jika kita ingin negara ini maju dan menjadi tujuan investasi global, maka mentalitas premanisme dalam segala bentuknya harus diberantas hingga ke akarnya.
Perubahan dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk berkata tidak pada praktik yang mencederai integritas. Sebab, masa depan bangsa ini tidak bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh oleh manipulasi dan kecurangan. Masyarakat dunia mengamati, dan pilihan ada di tangan kita: menjadi bangsa yang berintegritas atau membiarkan diri tenggelam dalam citra negatif yang terus mengikis kepercayaan global.
