Oleh : Damai Hari Lubis – Mujahid 212.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 6 Juni 2024 mengungkapkan kepada wartawan bahwa proses pembebasan tanah seluas 2.086 hektar untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam tahap finalisasi.
Pernyataan AHY mengenai IKN kembali diulang dalam konferensi pers pada 12 Juni 2024, di mana beliau menekankan bahwa “pembebasan 2.086 hektar tanah di IKN belum sepenuhnya bersih. Beberapa bagian tanah masih diduduki oleh masyarakat, sehingga memerlukan relokasi yang diperlukan.”
Secara politis dan ekonomis, pernyataan AHY malah mempengaruhi proyek IKN yang merupakan kebanggaan Presiden Jokowi, karena hal ini dapat menimbulkan keraguan tambahan bagi investor asing (terutama dari China dan Singapura) serta konglomerat domestik untuk berinvestasi atau memberikan pinjaman. Ini juga menguatkan keyakinan publik bahwa proyek IKN mungkin akan dibatalkan atau setidaknya ditunda oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ketidakjelasan mengenai anggaran dan manfaat lanjutan IKN, ditambah dengan kritik terhadap proyek ini oleh Hasto, Sekretaris Jenderal PDIP yang sebelumnya mendukung IKN, semakin memperumit situasi.
Dengan demikian, penjelasan langsung dari AHY mengenai kondisi yang sebenarnya ini memperkuat persepsi bahwa kedekatannya dengan Prabowo lebih kuat daripada dengan Presiden Jokowi yang masa jabatannya akan berakhir dalam empat bulan ke depan.
