Jakarta, FusilatNews – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, SE, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor energi.
Dalam Forum Diskusi Energi bertema “Ketahanan Energi Nasional di Sektor Hilir: Peran Pemuda dalam Mengawal Keadilan Distribusi Energi” yang diselenggarakan PB HMI Dipo di Cafe Cerita, Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2026), Bambang mengatakan bahwa ketegangan di Timur Tengah, termasuk ancaman penutupan Selat Hormuz, sempat memicu kenaikan harga minyak dunia.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pertamina beserta mitra distribusinya, termasuk Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), dalam menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri.
“Setelah meredanya konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran, pasar minyak dunia memang sempat membaik. Namun dinamika geopolitik tetap harus diantisipasi karena sangat mempengaruhi harga energi global,” ujarnya.
Bambang menilai tantangan terbesar di sektor hilir bukan hanya menjaga stok BBM, tetapi juga memastikan distribusi berjalan tepat sasaran. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah praktik yang disebut sebagai “Rilesta” atau perdagangan BBM secara tidak semestinya, yakni pembelian BBM dalam jumlah besar untuk dijual kembali kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses SPBU maupun Pertashop.
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi membuka celah penyimpangan dan korupsi distribusi apabila tidak diawasi secara ketat.
Ia juga mendorong partisipasi masyarakat, termasuk kader HMI, dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM melalui sistem barcode agar penyalahgunaan BBM subsidi dapat diminimalisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang memastikan bahwa stok cadangan BBM nasional selama tahun 2026 berada dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pasokan.
Namun demikian, ia mengaku prihatin masih ditemukannya penyalahgunaan BBM subsidi oleh kalangan yang sebenarnya mampu secara ekonomi.
“Kita justru melihat masih ada kelompok masyarakat yang mampu membeli BBM subsidi menggunakan barcode, padahal Pertalite seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap pembelian BBM menggunakan jeriken maupun wadah lain yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan komersial.
Selain membahas persoalan energi, Bambang turut menyinggung pentingnya menjaga kawasan mangrove sebagai pelindung alami wilayah pesisir. Menurutnya, pemanfaatan mangrove harus mengedepankan kearifan lokal dan tidak semata-mata dijadikan komoditas perdagangan karbon tanpa didukung data dan kajian lingkungan yang memadai.
Ia juga menyoroti ketepatan sasaran subsidi listrik bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, masih terdapat penerima subsidi yang secara ekonomi sebenarnya sudah tergolong mampu sehingga perlu dilakukan evaluasi.
Forum diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Ketua Hiswana Migas Rahmad Muhamadiyah, perwakilan Direksi Pertamina Windria Kurniawan, serta dipandu moderator dari PB HMI Dipo yang dipimpin Bagas Kurniawan dengan Ketua Panitia Mahdi Arifan.
Diskusi berlangsung interaktif dengan banyak peserta HMI mengajukan pertanyaan. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, ST, yang turut hadir sebagai panelis juga memberikan penjelasan mengenai sistem distribusi BBM dan solar nasional serta pentingnya pengawasan distribusi energi untuk menjaga ketahanan energi Indonesia.
