Oleh: Aries Musnandar Pegiat Pendidikan Kebangsaan & Dosen Universitas Islam Raden Rahmat
Dunia penegakan hukum dan panggung politik kita kembali disuguhi drama yang memicu perdebatan sengit. Kali ini aktor utamanya adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang menggelar sayembara berhadiah Rp250 juta dari kantong pribadinya untuk menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan sadis.
Langkah tak biasa ini langsung membelah opini publik. Di satu sisi, strategi ini terbukti moncer dan berhasil memaksa pelaku keluar dari lubang persembunyiannya. Namun di sisi lain, aroma pencitraan dan “cari panggung” begitu menyengat hingga menuai kritik tajam.
Mari kita bedah secara jernih dua sudut pandang yang bertolak belakang ini, dan biarkan Anda yang menyimpulkan.
Sisi Kritis: Kemunduran Demokrasi dan Trik Popularitas (MPO) Dari kacamata pendidikan politik kebangsaan, aksi sayembara seperti ini jelas meninggalkan catatan merah. Ada preseden buruk yang dipertontonkan kepada masyarakat ketika seorang kepala daerah memilih jalur “viral” ketimbang jalur sistemik.
Pertama, menangkap buronan adalah kewajiban mutlak aparat kepolisian yang digaji oleh uang rakyat. Menaruh iming-iming uang di luar sistem resmi seolah memberi pesan keliru: bahwa hukum baru bisa bergerak cepat jika ada insentif tambahan. Kepala daerah yang bijak seharusnya memaksimalkan kinerja kepolisian melalui penguatan fasilitas atau koordinasi formal, bukan lewat aksi personal yang dramatis.
Kedua, ada indikasi kuat bahwa langkah ini adalah trik populer alias MPO (Mencari Perhatian Orang) demi investasi popularitas. Jika niat tulusnya memang ingin menyumbang dan meringankan beban korban, mengapa dana ratusan juta itu tidak diserahkan langsung sejak awal secara senyap? Mengapa harus dibungkus dalam narasi sayembara bombastis yang memancing lampu sorot kamera? Dalam jangka panjang, cara-cara seperti ini tidak mendidik masyarakat untuk percaya pada profesionalisme kelembagaan negara.
Sisi Pragmatis: Tekanan Psikologis dalam Situasi Darurat
Di seberang lini, para pendukung langkah ini melihatnya dari sudut pandang yang sangat pragmatis: yang penting hasil di lapangan (efektivitas). Kasus penyekapan bertahun-tahun ini adalah kejahatan luar biasa, dan setiap hari pelaku berkeliaran berarti ancaman nyata bagi keselamatan publik.
Dalam situasi darurat seperti ini, sayembara bernilai fantastis diakui menjadi instrumen psikologis yang sangat ampuh. Begitu sayembara diumumkan, kasus ini langsung menjadi perhatian nasional. Foto pelaku tersebar di mana-mana, menutup ruang gerak, dan memicu kepanikan luar biasa pada diri tersangka. Terbukti, tak lama kemudian pelaku berhasil diringkus tim gabungan di Majalaya karena sudah terpojok oleh kepungan mata masyarakat.
Selain itu, ada faktor birokrasi. Mengeluarkan bansos atau bantuan dana langsung dari APBD sering kali memakan waktu lama karena aturan yang njlimet. Sayembara dengan dana pribadi dinilai sebagai jalan pintas yang cerdik. Toh, setelah pelaku tertangkap dan aturan melarang polisi menerima uang tersebut, KDM langsung berkoordinasi dengan Kapolda Jabar untuk mengalihkan seluruh Rp250 juta menjadi deposito bagi masa depan korban dan keluarganya.
Kesimpulan: Hasil Akhir vs Kesucian Prosedur
Pada akhirnya, kasus ini menyisakan pertanyaan mendasar bagi kita semua sebagai warga negara. Mana yang lebih kita amini: kesucian prosedur demokrasi yang profesional tanpa drama pejabat, atau efektivitas hasil di lapangan demi menyelamatkan keadilan korban, meski harus mengorbankan estetika berbirokrasi?
Kedua argumen di atas memiliki pijakan logika yang sama-sama kuat. Sekarang, giliran Anda sebagai pembaca yang bijak untuk menarik kesimpulan.
