Oleh: Ali Syarief
Politik modern tidak hanya dibangun melalui kebijakan, pidato, atau kemenangan pemilu. Politik juga dibangun melalui simbol. Bahkan, dalam banyak peradaban, simbol sering kali lebih kuat daripada kekuasaan itu sendiri. Simbol melahirkan persepsi, persepsi membentuk keyakinan, dan keyakinan melahirkan legitimasi.
Inilah yang saya sebut sebagai politik aura. 
Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Joko Widodo bukan hanya membangun jalan tol, bendungan, dan ibu kota baru. Secara perlahan ia juga membangun sesuatu yang jauh lebih abstrak: aura kekuasaan.
Perubahan itu terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir. Jokowi semakin sering tampil mengenakan pakaian adat kerajaan dari berbagai daerah. Ia menerima gelar-gelar adat dalam jumlah yang sangat banyak. Ia duduk di singgasana adat, mengenakan mahkota, selempang kebesaran, tongkat, hingga berbagai atribut yang secara visual identik dengan seorang raja.
Semua itu mungkin dianggap sekadar penghormatan budaya. Namun dalam ilmu komunikasi politik, tidak ada simbol yang benar-benar netral. Simbol selalu membawa pesan.
Belum lama ini publik kembali dibuat heboh ketika Jokowi menghadiri prosesi adat di Lampung dan dikukuhkan sebagai “Baginda Pemuka Bangsa” serta diterima sebagai bagian dari komunitas adat setempat dalam sebuah upacara kebesaran. Prosesi tersebut dipenuhi atribut kerajaan, kursi kehormatan, mahkota adat, hingga ritual-ritual simbolik yang menjadi perhatian luas publik.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri.
Jika disusun sebagai rangkaian peristiwa selama bertahun-tahun, publik akan menemukan pola yang konsisten.
Mulai dari penggunaan busana kerajaan Nusantara pada berbagai kesempatan resmi, penerimaan puluhan gelar adat dari berbagai daerah, penggambaran dirinya sebagai pemimpin yang memperoleh restu budaya, hingga berbagai prosesi yang menempatkannya sebagai figur sentral dalam ritual-ritual tradisional.
Dalam perspektif Politik Aura, semua itu merupakan proses konstruksi citra.
Bukan sekadar citra sebagai mantan presiden.
Melainkan citra sebagai sosok yang memiliki legitimasi budaya, legitimasi moral, bahkan legitimasi simbolik yang melampaui jabatan konstitusional.
Seorang presiden memiliki masa jabatan lima atau sepuluh tahun.
Namun seorang raja hidup dalam imajinasi rakyat jauh lebih lama.
Raja tidak harus memerintah.
Cukup dihormati.
Cukup dipandang sebagai pusat legitimasi.
Dalam sejarah Jawa, konsep ini bukan sesuatu yang asing. Raja dipandang memiliki wahyu keprabon, yakni mandat yang dianggap berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Karena itu, simbol-simbol kebesaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses mempertahankan kekuasaan.
Yang menarik, setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, justru simbol-simbol tersebut tampak semakin sering melekat pada Jokowi.
Fenomena itu menimbulkan pertanyaan yang layak didiskusikan.
Apakah semua ini hanya penghormatan spontan dari masyarakat adat?
Ataukah merupakan bagian dari komunikasi politik yang secara sadar membangun narasi bahwa pengaruh Jokowi belum berakhir?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika pada saat yang sama Jokowi aktif melakukan safari politik, memberikan arahan kepada kader PSI, dan secara terbuka berbicara mengenai target politik 2029.
Dalam teori politik, simbol selalu memiliki fungsi.
Ia membentuk persepsi.
Ia mengirim pesan.
Ia memperkuat posisi seseorang tanpa harus mengeluarkan perintah.
Itulah yang disebut sebagai soft power.
Bahkan sering kali lebih efektif daripada kekuasaan formal.
Karena itu, memahami politik tidak cukup hanya membaca undang-undang atau pidato resmi.
Politik harus dibaca melalui pakaian, panggung, tata upacara, bahasa tubuh, gelar kehormatan, hingga siapa yang duduk di singgasana.
Semua itu adalah bahasa kekuasaan.
Dalam buku Politik Aura, saya menjelaskan bahwa penguasa modern tidak lagi hanya membangun institusi.
Mereka juga membangun mitologi.
Sebab mitologi membuat seorang pemimpin tetap hadir bahkan ketika masa jabatannya telah berakhir.
Dan di situlah politik aura bekerja.
Bukan melalui paksaan.
Melainkan melalui simbol yang perlahan-lahan diterima sebagai sesuatu yang wajar.
Mungkin, inilah pembangunan yang paling sunyi.
Bukan pembangunan fisik.
Melainkan pembangunan citra seorang “Raja Jawa” dalam imajinasi politik Indonesia.
