Oleh: Entang Sastraatmadja
Dalam hitungan minggu, petani akan menghadapi panen raya padi untuk Musim Tanam Okt-Mar 2025. Meskipun di beberapa daerah sudah ada yang mulai memanen, panen raya kali ini mengalami kemunduran akibat iklim ekstrem yang tidak menentu.
Bagi petani, panen raya adalah momentum besar untuk mengubah nasib. Harapan mereka sederhana: terbebas dari belenggu kemiskinan dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Namun, kenyataan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Hampir 80 tahun Indonesia merdeka, tetapi belum ada pemerintahan yang benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan petani. Kemiskinan tetap melilit, dan jargon “Petani Bangkit Mengubah Nasib” masih sebatas slogan tanpa implementasi nyata.
Salah satu faktor utama yang membuat petani sulit keluar dari lingkaran kemiskinan adalah harga jual gabah saat panen. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sering kali hanya formalitas tanpa pengendalian efektif. Akibatnya, meskipun produksi meningkat, pendapatan petani tetap stagnan. Panen yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi tantangan.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menetapkan kebijakan “satu harga” gabah dengan HPP sebesar Rp 6.500 per kg. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, harga yang menguntungkan petani bisa mengurangi praktik permainan harga oleh tengkulak. Di sisi lain, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menjadi tanda tanya besar.
Pemerintahan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putihnya menegaskan keberpihakan pada sektor pangan dan pertanian, dengan swasembada sebagai prioritas utama. Namun, jika strategi hanya berfokus pada peningkatan produksi tanpa memastikan kesejahteraan petani, maka kebijakan ini berisiko gagal.
Data BPS menunjukkan bahwa 47,94% masyarakat yang tergolong miskin ekstrem berada di sektor pertanian, terutama petani gurem dan buruh tani. Maka, pertanyaan besar muncul: ke mana petani harus menjual gabahnya? Ke Bulog atau tengkulak?
Mengapa Petani Lebih Memilih Tengkulak?
Meskipun Bulog memiliki peran dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras, petani cenderung lebih memilih menjual gabah ke tengkulak. Ada beberapa alasan utama:
- Alasan Ekonomi
- Tengkulak menawarkan harga lebih tinggi dibandingkan Bulog.
- Pembayaran dari tengkulak lebih cepat dan tunai.
- Tidak ada biaya administrasi yang membebani petani.
- Alasan Operasional
- Tengkulak memiliki proses transaksi yang lebih sederhana tanpa banyak persyaratan.
- Fleksibilitas waktu penerimaan gabah lebih tinggi dibandingkan Bulog.
- Tengkulak berada lebih dekat dengan petani, mengurangi biaya transportasi.
- Alasan Sosial
- Hubungan emosional dan kebersamaan antara petani dan tengkulak lebih erat.
- Tengkulak sering kali memberikan bantuan atau pinjaman bagi petani dalam keadaan darurat.
- Kepercayaan petani terhadap tengkulak lebih tinggi dibandingkan dengan Bulog.
Namun, tetap penting bagi petani untuk mempertimbangkan penjualan ke Bulog demi stabilitas jangka panjang. Jika kebijakan “satu harga” benar-benar diterapkan dengan baik, maka peluang petani untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari Bulog bisa meningkat. Pemerintah harus memastikan pengawalan dan pengawasan ketat agar kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana.
Pada akhirnya, pilihan petani antara menjual ke Bulog atau tengkulak akan bergantung pada realitas di lapangan. Apakah pemerintah benar-benar bisa membuat Bulog lebih kompetitif dan berpihak pada petani? Ataukah petani tetap harus bergantung pada tengkulak yang selama ini lebih memahami kebutuhan mereka? Ini adalah tantangan besar yang perlu segera dijawab.
