Jakarta – Fusilatnews – Kapten pilot Susi Air terlacak oleh sinyal GPS menjauh dari pesawat dan memasuki hutan belantara Papua. Pilot yang dikabarkan disandera oleh gerombolan KKB tapi dibantah oleh Panglima TNI itu masih belum jelas nasibnya.
“Terakhir kami dapat bahwa pilot sempat terdeteksi untuk signal atau GPS tracking yang dibawa entah dari masyarakat ataupun mungkin pilot yang melakukan pergerakan dari pesawat ke arah hutan yang kurang lebih 1 km,” kata Kepala Kantor SAR Timika George Mercy, Rabu (8/2).
George Mercy memastikan SAR terus berkoordinasi dengan TNI-Polri dalam proses penanganan kasus ini.
“Proses pengambilan data atau proses evaluasi, kami Basarnas berkoordinasi terus dengan pihak TNI-Polri, dalam hal ini Polda Papua maupun dari pihak Kodam Cendrawasih,” kata Mercy.
“Proses pengambilan data atau proses evaluasi, kami Basarnas berkoordinasi terus dengan pihak TNI-Polri, dalam hal ini Polda Papua maupun dari pihak Kodam Cendrawasih,” jelas dia.
Terpisah, Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz melakukan penyelidikan kebakaran pesawat Susi Air di Bandara Distrik Paro, Nduga, Papua Tengah, pada Selasa (7/2) pagi.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan personel gabungan yang dikerahkan tersebut nantinya akan menyelidiki keberadaan pilot dan kelima penumpang pesawat Susi Air.
“Ops Damai Cartenz, personel Polres Nduga dan rekan-rekan TNI akan melakukan investigasi terkait kondisi pilot beserta seluruh penumpang pesawat,” jelasnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan.
gnatius mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pesawat Pilatus Porter Susi Air dengan No Penerbangan SI 9368 itu hilang kontak usai mendarat di Bandara Paro.
Sementara itu, Susi Air mengaku tengah mengecek dugaan sabotase terhadap pesawat PK BVY yang dilaporkan dibakar di Bandara Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua mengaku bertanggung jawab atas pembakaran pesawat sipil Susi Air beserta pilotnya di Nduga, Papua, Selasa (7/2/2).
KKB atau yang dikenal sebagai Kelompok separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) ijuga mengakui telah menyandera pilot asal Selandia Baru yang membawa armada udara dari Mimika, ke Bandara Paro di Pegunungan tersebut.
Aksi pembakaran pesawat tersebut dilakukan oleh Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Egianus Kogoya.
“Pembakaran pesawat ini telah dilakukan dengan alasan yang masuk akal, TPNPB berhasil membakarnya” kata juru Bicara OPM Sebby Sambom dalam siaran pers KKB yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (7/2).
Pembakaran itu dilakukan di Lapangan Udara Paro, di Nduga, pada Selasa (7/2). Versi KKB pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY itu terbang dari Mimika, ke Distrik Paro, di Nduga. Pesawat dengan pilot warga negara asing itu, tiba sekitar pukul 06:26 waktu setempat.
Menurut Sebby Wilayah itu masuk dalam daerah peperangan, dan Daerah Pertahanan III KKB Derakma Ndugama. Pemimpin peperangan di wilayah tersebut, dikatakan Sebby, adalah Briggen Egianus Kogoya.
“Dan dilaporkan bahwa, pilotnya sudah kami sandera, dan kami sedang bawa keluar,” begitu sambung Sebby.
Dengan penyanderaan tersebut, kata Sebby, KKB mengingatkan para keamanan Indonesia, TNI, dan Polri untuk tak melakukan penyerangan. Pun juga, tak melakukan penangkapan sembarangan terhadap warga Papua
“Untuk itu TNI Polri tidak boleh tembak atau interogasi masyarakat sipl di Nduga sembarang. Karena yang melakukan pembakaran, adalah kami, TPNPB OPM Kodap III Ndugama, Derakma di bawah pimpinan Bridgen Egianus Kogoya,” begitu sabung Sebby.
Tetapi KKB, kata Sebby, pun tak menjamin keselamatan pilot yang dalam penyanderaan kini. Sebab dikatakan Sebby, dalam tuntutan KKB menyatakan, tak akan melepas pilot pesawat tersebut, sampai tujuan kemerdekaan Papua diakui oleh Indonesia.
“Kami TPNPB Kodap III Ndugama, Derakma, tidak akan pernah kasih kembali atau kasih lepas pilot yang kami sandera ini. Kecuali NKRI mengakui, dan lepaskan Papua dari negara kolonialnya,” tutur Sebby.
Tuntutan lainnya, kata Sebby, juga meminta pemerintah Indonesia, menghapus zona terbang masuk dan keluar di seluruh wilayah Nduga. Serta meminta pemerintah Indonesia untuk membubarkan pemerintahan daerah Indonesia di Nduga.
