Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Politik adalah pengkhianatan. Atau setidaknya identik dengan pengkhianatan. Betapa tidak?
Marcus Junius Brutus (117-42 SM), yang sudah dianggap Julius Caesar (100-44 SM) laiknya anak sendiri ternyata tega membunuh Kaisar Romawi itu pada 15 Maret 44 SM.
Itu di zaman kuno. Setelahnya, pengkhianatan demi pengkianatan di dunia politik terus terjadi. Tak terkecuali di Nusantara. Ken Arok yang sudah diangkat Tunggul Ametung sebagai senapati, misalnya, tega membunuh Akuwu Tumapel itu dan menguasai takhtanya. Bahkan merebut permaisurinya, Ken Dedes. Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Singasari pada 1222 di Malang, Jawa Timur.
Di era Indonesia modern, pengkhianatan demi pengkhianatan juga terjadi di dunia politik. Soeharto, misalnya. Berbekal Surat Perintah 11 Maret 1966 (Super Semar), ia menyingkirkan Bung Karno yang justru sebagai pemberi Super Semar itu.
Penguasa Orde Baru itu pun akhirnya dikhianati orang-orang terdekatnya sendiri dengan ramai-ramai mengundurkan diri dari kabinet menjelang lengser 21 Mei 1998.
Ada 14 menteri yang mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan VII, di antaranya Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto, dan AM Hendropriyono. Politikus-politikus itu justru kemudian eksis di dunia politik di era reformasi, bahkan ada yang hingga kini.
Akbar Tandjung pernah menjadi Ketua DPR RI. Ginandjar Kartasasmita pernah menjadi Ketua DPD RI. AM Hendropriyono pernah menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), bahkan kini menjadi salah satu orang terdekat Presiden Joko Widodo.
Yang paling mencolok adalah Harmoko. Menteri Penerangan beberapa periode di era Orde Baru itulah yang meminta Pak Harto kembali maju sebagai calon presiden pada Sidang Umum MPR RI 1997. Saat itu Harmoko menjabat Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua DPR/MPR. Dalihnya, setelah pihaknya “anjajah desa milangkori” (berkeliling desa dari pintu ke pintu), mayoritas rakyat menghendaki Pak Harto kembali memimpin Indonesia. Namun tak berapa lama setelah Pak Harto terpilih untuk ke tujuh kalinya, justru Harmoko mendesak Pak Harto mundur dengan dalih kehendak rakyat.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pun merasa diikhianati Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga hingga kini putri Bung Karno itu pun belum benar-benar normal interaksinya dengan Presiden ke-6 RI tersebut.
Kini, pengkhianatan di dunia politik disinyalir kembali terjadi. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang sudah tiga kali berlaga dalam kontestasi pemilihan presiden, mengaku sering dikhianati dan dibohongi. Oleh siapa?
Menteri Pertahanan yang diidentifikasi sebagai “the little Soekarno” atau Soekarno kecil itu tak menyebut nama. Tapi ketika kemudian terungkap bahwa saat menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 ia meneken perjanjian dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, calon gubernur dan wakil gubernur saat itu, barulah ungkapan bernada sindiran itu dimaknai ditujukan kepada Anies Baswedan.
Mengapa bukan ke Sandiaga Uno? Semula juga disinyalir ke sana, saat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu “leda-lede”, “gendulak-gendulik” alias oleng ke sana kemari hendak bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Belakangan ketika Sandi “kembali ke jalan yang benar” dengan mengikrarkan kembali kesetiaannya kepada Prabowo, sinyalemen itu pun sirna sudah.
Apalagi ketika kemudian terungkap Sandi ikut mengelaborasi isu yang diembuskan Erwin Aksa, keponakan Jusuf Kalla, bahwa Anies memiliki utang Rp50 miliar kepada Sandi. Setelah salat istikharah, menimbang dan konsultasi dengan keluarganya, Sandi akhirnya mengaku mengikhlaskan piutangnya ke Anies sejumlah Rp50 miliar itu.
Tudingan kemudian hanya mengarah ke Anies. Bekas Gubernur DKI Jakarta ini dituduh mengkhianati Prabowo. Sebab ada isu saat dicalonkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies berjanji tidak akan maju sebagai calon presiden jika Prabowo maju. Apalagi saat dideklarasikan Partai Nasdem sebagai capres 2024 pada 3 Oktober 2022, Anies tidak terlebih dulu pamit atau memberi tahu Prabowo.
Para loyalis Anies dan partai pengusungnya pun meradang. Mereka ramai-ramai pasang badan. Ada yang menyatakan utang Rp50 miliar itu dianggap lunas ketika Anies-Sandi memenangkan pilkada. Hal ini disuarakan antara lain oleh Hendri Satrio, dosen Universitas Paramadina junior Anies.
Ada pula yang menyatakan Anies tak pernah berjanji ke Prabowo untuk tidak maju capres selagi Prabowo maju. Kalaupun ada klausul semacam itu, kata loyalis Anies, itu hanya menyangkut Pilpres 2019 yang sudah lewat, bukan Pilpres 2024 yang akan datang.
Ada lagi yang menyatakan siap membayar utang Anies, dengan catatan perjanjian utang-piutang itu diungkap ke publik.
Seperti galibnya, Anies membisu. Dia diam seribu basa soal utang itu. Mungkin merasa tidak etis membahas utang, karena itu menyangkut “aib”. Mungkin pula ia tak punya jawaban yang jitu.
Sudirman Said, loyalis Anies, akhirnya tampil “mewakili” patronnya, sebagaimana Hendri Satrio. Bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu memastikan utang Anies ke Sandi Rp50 miliar itu benar adanya. Ada dua tahap, Rp20 miliar dan Rp30 miliar. Hanya saja, utang itu dianggap selesai ketika Anies-Sandi memenangkan pilkada. Sedangkan jika kalah, maka Anies harus mengembalikannya.
Jika benar apa kata Sudirman Said dan Hendri Satrio, maka di situlah terdapat logika terbalik. Ketika menang utang dianggap lunas, ketika kalah utang harus dilunasi.
Mestinya justru sebaliknya, ketika menang utang harus dibayar, ketika kalah utang dianggap selesai. Kalau kalah harus membayar utang, maka ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tapi pihak Anies berdalih, justru hal itu untuk menciptakan budaya baru.
Khianat
“Khianat”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “perbuatan tidak setia; tipu daya; perbuatan yang bertentangan dengan janji”. Benarkah Anies Baswedan mengkhianati Prabowo Subianto seperti sinyalemen sementara pihak?
Biarlah waktu yang menjawab. Yang jelas, jika memang merasa berutang, maka wajib hukumnya bagi Anies untuk membayar. Bahkan tak perlu dibayar oleh orang lain, karena selama lima tahun menjabat gubernur, uang Rp50 miliar itu bukan jumlah yang banyak. Perkara Sandi mau atau tidak, karena ia sudah mengikhlaskan, itu persoalan lain.
Yang kemudian mendapat kredit poin justru Sandiaga Uno karena sudah mengikhlaskan piutangnya itu. Bagi Sandi, uang RP50 miliar barangkali tak seberapa dengan hartanya yang mencapai triliunan rupiah.
Lalu bagaimana dengan Anies? Sekali lagi, biarlah waktu yang menjawab. Apalagi seandainya Anies berkhianat pun di dunia politik sudah biasa.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa Erwin Aksa yang pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi bagian dari tim sukses Anies-Sandi membeberkan “aib” sahabatnya itu? Apakah ada “hidden agenda” (agenda terselubung) untuk sengaja memisahkan Anies dari Prabowo dan Sandi supaya bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu melenggang sendirian ke Pilpres 2024, tanpa “direcoki” Prabowo dan Sandi?
Semua mafhum, utang adalah pisau pemutus tali silaturahim yang paling tajam. Apakah dengan diembuskannya isu utang itu lalu hubungan Anies dengan Prabowo dan Sandi akan terganggu?
Ataukah Erwin Aksa juga mengkhianati Anies? Biarlah waktu yang bicara!
