Perpolitikan Indonesia sedang bertarung menangkis disinformasi dan manipulasi emosi. Ruang cyber kita selama beberapa tahun terakhir kerapkali diganggu dengan ujaran kebencian, hoaks dan propaganda yang sengaja ditabur demi kepentingan kelompok dan atau perseorangan, bukan demi kebaikan bersama. Ini terjadi karena selain karena kemampuan teknologi yang tersedia, tapi masih rendahnya literasi bermedia dan gampangnya publik terperangkap dengan fakta-fakta yang diterima.
Akibatnya, perbedaan sikap dan pilihan politik yang seharusnya menjadi kekuatan demokrasi, justru menjadi perpecahan. Solidaritas, kerja sama, dan visi bangsa yang tengah dibangun, kadang terhalangi oleh masalah-masalah emosional yang tak berdasarkan fakta dan akal sehat.
Di tengah masalah itu, masih ada harapan, dan kilau cahaya itu berasal dari kalangan muda. Dalam program ASEAN Youth for Digital Action (AYDA), generasi muda dari daerah negara-negara ASEAN tengah bergotongroyong menemukan jalan kreatif menuju ke mana depan yang beradab dan manusiawi.
AYDA adalah bukan sekedar ajang carian ide teknologi, tapi juga tempat belajar, kerja sama, dan diskusi. Di kegiatan tersebut, anak muda diberdayakan bukan sekedar sebagai penonton, namun sebagai aktor yang turut menemukan dan menerapkannya.
Misalnya, beberapa tim AYDA merancang aplikasi pelaporan masalah secara transparan, sehingga masyarakat dapat melapor masalah di sekitar mereka—jalan rusak, pelayanan kesehatan yang terlambat, atau penggunaan anggaran yang tak sesuai—langsung kepada pemerintah. Hal ini terjadi secara terbuka dan dapat diawasi bersama, demi mencegah manipulasi dan kesalahan penggunaan kewenangan.
Selain teknologi, AYDA juga mempromosikan literasi digital. Generasi muda diberi ruang pembelajaran dan diskusi mengenai bagaimana menemukan fakta, mengenali disinformasi, dan menggunaan media dengan bijak. Hal-hal inilah yang nantinya dapat menjadi perisai masyarakat dari manipulasi dan perpecahan.
AYDA diberi lapisan idealisme luhur yang amat relevan bagi warga kita:
- Etika Digital: AYDA mendorong penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab, tidak untuk propaganda, manipulasi, atau kepentingan sempit.
- Kolaborasi Regional: AYDA percaya bahwa tantangan digital tak bisa diselesaikan sendiri; perlu gotong royong lintas batas negara, budaya, dan agama.
- Keterbukaan dan Transparansi: Banyak proyek AYDA mendorong pelaporan masalah sosial secara terbuka, audit bersama, dan dialog publik yang jujur.
- Pemberdayaan Masyarakat: AYDA menempatkan warga, terutama generasi muda, sebagai pelaku utama perubahan, bukan sekadar penerima kebijakan.
- Keadilan Sosial: Solusi yang dikembangkan mengedepankan keberpihakan pada kelompok rentan dan keberlanjutan lingkungan.
Semua itu membangun mentalitas politik yang matang: tidak mudah terprovokasi, mengedepankan fakta, terbuka pada dialog, dan fokus pada kepentingan bersama.
Lalu mengapa ini tidak diimplementasikan secara luas? Inilah pertanyaan penting kita bersama. Kalau program seperti AYDA begitu bermoral, penuh nilai-nilai kebajikan, dan terbukti efektif di lingkup ASEAN, mengapa Indonesia belum menjadikannya bagian dari program nasional yang terstruktur?
Jawabannya menyentuh masalah mendasar:
- Negara kita belum sungguh-sungguh menjadikan literasi digital dan etika digital sebagai prioritas nasional. Yang ada seringkali bersifat seremonial atau sporadis, tanpa peta jalan jangka panjang.
- Pemerintah lebih sering meminta rakyat untuk belajar, tapi tidak memulai dengan mendidik dirinya sendiri. Padahal, yang paling perlu belajar akal sehat digital dan etika tata kelola adalah justru elite penguasa dan birokrasi.
- Masih ada resistensi dari mereka yang diuntungkan dengan status quo, karena tata kelola digital yang etis dan transparan dapat mengancam praktik-praktik gelap yang sudah mapan.
Sebenarnya, program-program pelatihan dan inisiatif yang sejalan memang ada, tapi sifatnya masih sporadis, bergantung pada inisiatif kelompok, lembaga, atau segelintir orang yang peduli. Dalam kondisi seperti ini, perbedaannya menjadi jelas: jika pemerintah tidak turun tangan, visi yang diusung AYDA dan prinsip-prinsipnya hanya akan menjadi kerja segelintir orang, bukan gerakan yang dapat menyeluruh dan terstruktur.
Ini terjadi karena pemerintah masih lebih sering menjadi obyek, bukan subjek, dari inisiatif perbaikan. Dalam konteks sekarang, bukan rakyat yang harus belajar dan bergotong royong saja; pemerintah juga harus belajar dan berubah.
Negeri ini butuh kepemimpinan yang terbuka, belajar dari bawah, dan mampu menyerap energi kreatif masyarakat. Pemerintah perlu menyadari bahwa, demi mencapai tata kelola yang matang, pemberdayaan harus terjadi dari atas ke bawah, bukan hanya bergantung pada inisiatif rakyat.
Sudah waktunya elite dan para pengambil keputusan belajar dari semangat dan akal sehat generasi penerus. Dalam era disinformasi, rakyat tengah mencari kepemimpinan yang jujur, terbuka, dan mampu mendengarkan. Kalau generasi muda dapat bergotong royong demi kepentingan bangsa dan kawasan, mengapa elite masih bergelut demi kepentingan masing-masing?
Ini saatnya Indonesia belajar dari AYDA dan menyulut gerakan perbaikan dari bawah. Dengan teknologi, literasi, dan hati nurani, bangsa ini masih punya peluang menjadi bangsa yang matang, manusiawi, dan mampu bergandengan tangan, bukan saling sikut.
Dan jika memang pemerintah punya visi yang luas, bukan hanya rakyat yang belajar, tapi pemerintah juga harus belajar dan berubah. Hanya dengan kerja sama, keterbukaan, dan visi bersama, Indonesia dapat memenuhi janjinya sebagai bangsa yang unggul, adil, dan manusiawi.
