Upaya Fadli Zon Bersihkan Nama Prabowo

Jakarta – Analisis saya bahwa sejarah nasional Indonesia yang kini sedang ditulis ulang oleh Kementerian Kebudayaan merupakan “buku putih” bagi Presiden Prabowo Subianto nyaris terbukti kebenarannya. Fadli Zon berupaya membersihkan nama Prabowo.

Indikatornya? Pertama, kasus penculikan aktivis demokrasi tahun 1997-1998 tidak ada dalam “out line” buku sejarah yang akan dirilis pada 17 Agustus nanti sebagai kado ulang tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia ini.

Kedua, Menteri Kebudayaan itu mengatakan, kasus pemerkosaan massal yang menyertai kerusuhan 13-15 Mei 1998 hanya rumor belaka, tak ada bukti yang kuat untuk dibawa ke pengadilan.

Tidak dimuatnya kasus penculikan aktivis demokrasi 1997-1998 dalam buku “babon” (induk) sejarah Indonesia ini ditengarai sebagai upaya Fadli Zon membersihkan nama Prabowo. Betapa tidak?

Prabowo diduga terlibat dalam kasus penculikan itu. Sampai hari ini, tercatat ada 13 aktivis demokrasi tahun 1997-1998 yang masih dinyatakan hilang atau belum kembali. Salah satunya penyair Widji Thukul asal Solo, Jawa Tengah.

Adapun penculikan tersebut diduga dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono.

Tim Mawar merupakan tim kecil dari Kopassus Grup IV TNI Angkatan Darat (AD). Saat kasus dugaan penculikan terjadi, Prabowo Subianto menjabat Komandan Jenderal Kopassus.

Terkait peristiwa itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI memutuskan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran karena terbukti terlibat dalam penculikan dan penghilangan orang secara paksa terhadap sejumlah aktivis demokrasi 1997-1998.

Pada 23 Mei 1998, atau dua hari setelah menggantikan Soeharto, Presiden BJ Habibie mencopot Prabowo dari jabatannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), kemudian menantu Soeharto itu diangkat menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), nama TNI saat itu.

Prabowo sendiri saat debat calon presiden 2024 mengakui dirinya mengejar-ngejar puluhan aktivis demokrasi seperti Budiman Sudjatmiko. Ironisnya, dalam Pilpres 2024, Budiman justru mendukung Prabowo.

Wiranto, yang saat menjabat Panglima ABRI menjatuhkan sanksi bagi Prabowo, juga mendukung mantan suami dari Titiek Soeharto itu di Pilpres 2024. Begitu pun Agum Gumelar yang saat itu menjabat Ketua DKP ABRI.

Terbantahkan

Pernyataan Fadli Zon bahwa tidak ada kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998 juga terbantahkan.

Dikutip dari sebuah sumber, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menemukan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, Medan, dan Surabaya dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998.

Bentuk kekerasan seksual dibagi dalam empat kategori, yakni pemerkosaan (52 korban), pemerkosaan dengan penganiayaan (14 korban), penyerangan/penganiayaan seksual (10 korban), dan pelecehan seksual (9 korban).

TGPF Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita dan Jaksa Agung.

Selain nama Prabowo, Fadli Zon juga ditengarai sedang berupaya membersihkan nama rezim Orde Baru.

Upaya Fadli Zon tidak mengakui adanya kasus pemerkosaan pada kerusuhan 13-15 Mei 1998 ditengarai demi membersihkan nama rezim yang dipimpin Presiden Soeharto itu, karena tragedi tersebut terjadi di penghujung era kekuasaan Soeharto yang sepekan kemudian atau 21 Mei 1998 menyatakan berhenti dari jabatan Presiden.

Dengan demikian, apa yang kini sedang ditulis Kementerian Kebudayaan, yang melibatkan 113 pakar, yang bisa disebut sebagai ilmuwan-ilmuwan tukang, merupakan “his story” atau cerita karangan Fadli Zon, bukan “history” atau sejarah yang mendasarkan diri pada fakta.

Maklum, Prabowo adalah mentor atau patron Fadli Zon. Dan Prabowo pernah jadi menantu mendiang Soeharto.

Adagium bahwa sejarah ditulis oleh pemenang, history is written by victor, dengan demikian juga makin menemukan kebenarannya. Prabowo adalah pemenang Pilpres 2024.