OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
OLEH : ENTANG SASTRAATMADJAPer 31 Desember 2025, Pemerintah kembali mengumumkan Indonesia mampu meraih swasembada beras. Walau bukan yang pertama kali kita raih, namun capaian swasembada beras bagi bangsa ini merupakan prestasi yang membanggakan. Swasembada beras adalah titik puncak keberhasilan menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada.
Beberapa literatur menyebut swasembada beras sering dimaknai sebagai kemampuan suatu negara atau bangsa untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negerinya sendiri dari produksi dalam negeri, tanpa bergantung pada impor. Atau bisa juga dikatakan swasembada beras = beras yang kita makan, 100% dari sawah Indonesia.
Salah satu risiko dari swasembada beras, tidak bisa tidak, beras akan melimpah. Di gudang-gudang Bulog, beras pasti akan menumpuk. Dalam waktu-waktu belakangan ini, kita akan kesulitan menemukan gudang Bulog yang kosong melompong karena tidak ada tumpukan karung berasnya. Bahkan Perum Bulog terpaksa harus menyewa gudang swasta untuk menampung beras yang sangat melimpah ruah.
Yang lebih membanggakan lagi, produksi beras yang meningkat cukup signifikan, melahirkan terciptanya cadangan beras Pemerintah yang sangat kokoh. Pemerintah mengumumkan, saat ini cadangan beras pemerintah mampu menembus angka 5 juta ton. Padahal, sebelum-sebelumnya hanya berkisar di antara 1,5 hingga 2 juta ton saja.
Bagi Perum Bulog sendiri, mengelola cadangan beras pemerintah di atas 5 juta ton, memang baru yang pertama dilakukan. Sebagai pengalaman pertama, pasti akan banyak tantangan dan kendala yang menghadang. Mengelola cadangan beras pemerintah di atas 5 juta ton itu level yang belum pernah dicapai Indonesia sebelumnya.
Ini tantangan dan kendala utama Bulog:
Utamanya, kapasitas gudang tidak cukup. Gudang milik Bulog cuma punya kapasitas 3 juta ton. Saat stok tembus 4,5 juta ton, Bulog harus menyewa gudang tambahan 2 juta ton. Kendala yang dihadapi, biaya sewa besar, risiko koordinasi, kualitas beras di gudang sewaan lebih sulit diawasi, dan sewa tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus memenuhi standar penyimpanan.
Selanjutnya, biaya pemeliharaan dan penurunan kualitas. Presiden Prabowo sudah mengingatkan, makin lama beras ditimbun, makin besar biaya perawatan dan makin turun kualitasnya.Kendala yang ada, beras butuh pengendalian suhu, kelembapan, dan fumigasi rutin. Dengan 5 juta ton, biaya listrik, pestisida, dan tenaga kerja naik drastis. Kalau distribusi lambat, risiko beras rusak dan merugi negara tinggi.
Kemudian, logistik dan distribusi ke seluruh Indonesia. Indonesia adalah kepulauan, rawan bencana, dan sebaran produksi tidak merata. Kendala mengirim 5 juta ton dari sentra produksi di Jawa, Sul-Sel, Lampung ke Papua, Maluku, NTT adalah butuh kapal, truk, dan pelabuhan yang memadai. Biaya logistik tinggi dan risiko keterlambatan besar. Data distribusi harus akurat supaya tidak terjadi penumpukan di satu daerah dan kekosongan di daerah lain.
Lalu, penyerapan gabah dari petani.
Target Bulog 2023 saja 2,4 juta ton penyerapan. Untuk menjaga stok 5 juta ton, Bulog harus konsisten membeli gabah petani saat panen raya. Harga gabah di tingkat petani sering jatuh saat panen raya. Kalau HPP tidak menarik, petani menjual ke tengkulak. Bulog juga dibatasi oleh anggaran dan waktu serap yang singkat saat panen.
Selain itu, manajemen mutu dan rotasi stok. Dengan stok besar, Bulog harus memastikan beras yang masuk duluan keluar duluan. Kalau tidak, ada beras yang terlalu lama di gudang jadi kuning, berkutu, atau susut bobot.
Kendala yang ada, sistem rotasi dan monitoring kualitas harus real-time. Salah kelola sedikit, bisa muncul isu beras bansos tidak layak konsumsi.
Juga, soal risiko keuangan dan audit. Stok 5 juta ton setara puluhan triliun rupiah. Kendala yang ada, Bulog diawasi ketat oleh BPK dan DPR. Kalau ada susut, rusak, atau salah salur, langsung jadi temuan. Tekanan untuk menjaga akurasi data dan transparansi sangat tinggi.
Di sisi lain, tidak sedikit kalangan yang mempertanyakan kapan harganya akan murah jika beras melimpah?
Beras melimpah tapi harga tetap mahal itu soal klasik, dan biasanya bukan karena stoknya yang kurang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ini beberapa penyebab utamanya:
Pertama, yang melimpah itu gabah/padi, bukan beras siap jual. Harapannya
Panen banyak di petani sama dengan beras murah di pasar. Ada proses penggilingan, pengeringan, pengangkutan, penyimpanan. Biaya-biaya ini nggak hilang walau panen bagus. Kalau biaya penggilingan, solar, dan tenaga kerja naik, harga beras ikut naik.
Kedua, rantai distribusinya panjang dan banyak tengkulak.
Alurnya: Petani → Tengkulak lokal → Penggilingan → Pedagang besar → Pedagang pasar → Konsumen.
Setiap level ambil margin. Petani jual gabah Rp 6.000/kg, tapi sampai kamu itu jadi Rp 15.000-17.000/kg. Harga di petani naik sedikit aja, harga eceran naiknya berlipat.
Ketiga, biaya logistik dan penyimpanan di Indonesia mahal. Kita negara kepulauan. Angkut beras dari Jawa ke Papua, Sulawesi, Kalimantan butuh kapal, truk, pelabuhan. Solar naik, ongkos angkut naik. Belum lagi biaya sewa gudang kalau stok ditahan buat jaga harga.
Keempat, ada praktik penahanan stok . Kadang penggilingan atau pedagang besar sengaja nahan stok pas panen raya biar harga nggak anjlok. Nanti dilepas pelan-pelan pas stok menipis. Ini legal, tapi bikin harga nggak langsung turun walau panen melimpah.
Kelima, harga acuan dan biaya produksi global. Harga pupuk, pestisida, dan BBM semuanya pakai harga global. Walaupun panen banyak, kalau biaya tanamnya Rp 5.000/kg, petani nggak mau jual di bawah itu. Kalau dipaksa murah, mereka rugi dan musim depan tanamnya berkurang.
Intinya, harga beras itu ditentukan di level “beras di pasar”, bukan “padi di sawah”. Biaya dari sawah ke piring itulah yang membuat mahal. Semoga jadi bahan pencermatan bersama. (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
