FusilatNews – Di tengah riuhnya media sosial, publik tampaknya begitu mudah menjatuhkan vonis. Ketika Yasinta Moiwend atau Mama Sinta muncul dengan sikap yang berbeda dari narasi yang selama ini melekat padanya, berbagai tudingan langsung bermunculan. Ada yang menyebutnya telah berubah haluan. Ada yang menuduhnya tunduk pada kekuasaan. Bahkan tidak sedikit yang menganggapnya telah meninggalkan perjuangan yang selama ini ia gaungkan.
Namun pertanyaannya sederhana: apakah publik benar-benar memahami seluruh kenyataan yang dihadapi seorang perempuan adat di Merauke?
Selama bertahun-tahun, Yasinta dikenal sebagai sosok yang berada di garis depan memperjuangkan tanah adat, lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat Malind. Namanya tidak lahir dari ruang kosong. Ia bukan tokoh yang tiba-tiba muncul karena sorotan media. Reputasinya dibangun melalui perjalanan panjang yang bahkan membawanya menerima penghargaan dari kalangan jurnalis dan pegiat kebebasan sipil.
Ironisnya, ketika ia menyampaikan pandangan yang berbeda dari harapan sebagian kelompok aktivis, penghargaan atas sejarah perjuangannya seolah langsung dihapus. Ia tidak lagi dipandang sebagai manusia yang memiliki hak untuk berubah pandangan, melainkan hanya dianggap berguna selama tetap mengucapkan kalimat yang sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.
Di sinilah persoalan mendasar muncul.
Kita sering berbicara tentang hak masyarakat adat untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun ketika seorang tokoh adat mengambil pilihan yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, hak itu mendadak hilang. Kebebasan yang selama ini diperjuangkan untuk masyarakat adat justru dibatasi oleh standar moral kelompok luar yang merasa paling mengetahui apa yang terbaik bagi mereka.
Narasi besar yang beredar hari ini menggambarkan Yasinta sebagai tokoh yang tiba-tiba berubah. Tetapi sedikit yang bertanya: mungkinkah ia sedang menghadapi realitas hidup yang berbeda dari apa yang dibayangkan para aktivis di kota-kota besar?
Bagi banyak masyarakat adat, perjuangan lingkungan bukan sekadar soal menolak investasi atau proyek negara. Ada kebutuhan hidup sehari-hari yang terus berjalan. Ada rumah yang perlu diperbaiki. Ada keluarga yang harus diberi makan. Ada generasi muda yang membutuhkan pekerjaan. Dalam kenyataan seperti itu, pilihan-pilihan yang tersedia sering kali tidak sesederhana slogan perlawanan yang terdengar heroik di media sosial.
Karena itu, terlalu mudah jika seluruh perubahan sikap Yasinta langsung dibaca sebagai pengkhianatan. Publik perlu menyadari bahwa masyarakat adat bukan simbol perjuangan yang bisa digunakan sesuai kebutuhan narasi tertentu. Mereka adalah manusia yang hidup dalam tekanan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat dalam film dokumenter, laporan media, ataupun kampanye aktivisme.
Polemik film Pesta Babi juga membuka pertanyaan lain yang layak diajukan. Apakah semua pihak yang muncul dalam sebuah karya dokumenter benar-benar memahami dampak publikasi terhadap kehidupan mereka setelah film itu beredar? Apakah relasi antara pembuat narasi dan subjek narasi selalu berlangsung dalam posisi yang setara?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan bukan untuk menyerang karya jurnalistik atau dokumenter, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap manusia yang menjadi bagian dari sebuah cerita memiliki hak untuk menyampaikan keberatan, bahkan ketika keberatan itu terasa tidak nyaman bagi pihak yang sebelumnya menganggap dirinya sekutu.
Pada akhirnya, publik perlu berhenti melihat Yasinta Moiwend sebagai simbol yang hanya boleh berbicara sesuai harapan kelompok tertentu. Jika masyarakat adat berhak bersuara, maka hak itu juga mencakup hak untuk berbeda pendapat, hak untuk berubah sikap, dan hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.
Demokrasi tidak diuji ketika kita mendengar suara yang kita sukai. Demokrasi justru diuji ketika seseorang menyampaikan suara yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, lalu kita tetap menghormati haknya untuk berbicara.
