Setiap kali seorang presiden pulang dari kunjungan luar negeri, publik hampir selalu disuguhi angka-angka fantastis. Nilai investasi sekian triliun rupiah, nota kesepahaman bernilai miliaran dolar, hingga klaim terbukanya peluang kerja bagi jutaan rakyat. Seolah-olah keberhasilan sebuah lawatan kenegaraan dapat diukur semata-mata dari deretan angka yang diumumkan dalam konferensi pers.
Padahal, cara semacam ini sering kali lebih menyerupai strategi pencitraan daripada ukuran keberhasilan yang sesungguhnya. Angka-angka investasi dijadikan alat untuk mengecoh rakyat, menghilangkan kesan bahwa sebagian kunjungan tersebut mungkin tidak menghasilkan manfaat konkret yang sebanding dengan biaya, energi, dan waktu yang telah dikeluarkan. Publik diarahkan untuk terpukau oleh besarnya nominal, sementara melupakan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah investasi itu benar-benar akan datang?
Di sinilah letak persoalannya. Dunia bisnis memiliki hukum yang berbeda dengan dunia politik. Investasi bukanlah hadiah yang bisa diberikan karena hubungan diplomatik yang hangat, bukan pula bentuk penghargaan atas keramahan seorang kepala negara. Investasi adalah keputusan ekonomi yang tunduk pada kalkulasi keuntungan dan risiko.
Seorang pengusaha tidak menanamkan modal karena terkesan oleh pidato seorang presiden. Ia tidak memindahkan miliaran dolar hanya karena adanya tekanan politik atau karena merasa berutang budi kepada sebuah negara. Yang menjadi orientasi utamanya hanyalah satu kata: untung. Sebaliknya, kerugian adalah sesuatu yang akan dihindari sejauh mungkin.
Karena itu, tidak ada jaminan bahwa angka investasi yang diumumkan saat kunjungan luar negeri akan benar-benar terealisasi. Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa banyak nota kesepahaman hanya berakhir sebagai dokumen seremonial. Banyak komitmen investasi yang diumumkan dengan gegap gempita akhirnya menguap tanpa jejak karena investor menemukan hambatan regulasi, ketidakpastian hukum, korupsi, biaya ekonomi tinggi, atau prospek keuntungan yang tidak sesuai harapan.
Ironisnya, pemerintah sering kali lebih sibuk mengumumkan angka komitmen investasi daripada menjelaskan realisasi investasi tersebut beberapa tahun kemudian. Yang dipublikasikan adalah janji, bukan hasil. Yang dipertontonkan adalah prospek, bukan kenyataan.
Akibatnya, rakyat terjebak dalam ilusi keberhasilan. Mereka diajak menghitung triliunan rupiah yang konon akan masuk, tetapi tidak pernah diajak menghitung berapa yang benar-benar terealisasi. Mereka mendengar kabar tentang investasi raksasa, namun tidak selalu melihat dampaknya terhadap lapangan kerja, kesejahteraan, atau pertumbuhan ekonomi di daerah mereka.
Keberhasilan diplomasi sesungguhnya tidak dapat diukur dari seberapa besar angka yang diumumkan setelah kunjungan luar negeri. Keberhasilan diplomasi harus diukur dari hasil nyata yang dirasakan rakyat. Apakah perdagangan meningkat? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah transfer teknologi terjadi? Apakah daya saing nasional membaik? Dan yang paling penting, apakah investasi yang dijanjikan benar-benar terealisasi?
Tanpa ukuran-ukuran tersebut, klaim keberhasilan hanya menjadi pertunjukan statistik. Sebuah parade angka yang terdengar mengesankan di layar televisi, tetapi belum tentu memiliki pijakan di dunia nyata.
Karena pada akhirnya, bisnis tidak mengenal rasa kagum, loyalitas politik, ataupun ambisi pribadi seorang pemimpin. Bisnis hanya mengenal satu bahasa yang universal: keuntungan. Selama sebuah negara mampu memberikan kepastian hukum, iklim usaha yang sehat, birokrasi yang efisien, dan peluang keuntungan yang menarik, investasi akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, tanpa semua itu, sebanyak apa pun kunjungan luar negeri dilakukan, dan sebesar apa pun angka yang diumumkan, semuanya hanya akan menjadi hura-hura diplomatik yang dibungkus dengan kemasan statistik.
