“Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben.” Sejarah ditulis oleh para pemenang. Ungkapan yang jamak dikutip dalam banyak bahasa itu bukan sekadar adagium klise, melainkan cermin yang memantulkan wajah politik kekuasaan kita hari ini: bagaimana rezim berusaha menulis ulang sejarah, bukan berdasarkan fakta, melainkan demi citra.
Upaya Kementerian Kebudayaan menyusun ulang sejarah nasional Indonesia untuk edisi “Buku Babon” Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus mendatang mencemaskan. Alih-alih menjadi refleksi objektif perjalanan bangsa, draft sejarah itu justru terkesan menjadi “buku putih” yang membersihkan noda masa lalu seorang tokoh yang kini memegang tampuk kuasa: Presiden Prabowo Subianto.
Baca : https://fusilatnews.com/upaya-fadli-zon-bersihkan-nama-prabowo/
Indikasinya terang. Kasus penculikan aktivis 1997–1998 lenyap dari naskah. Padahal, sejarah mencatat dengan terang bahwa peristiwa itu adalah bagian dari pergulatan reformasi yang berdarah. Fadli Zon—politikus yang kini menjadi anggota tim penyusun sejarah—terkesan menjadi tangan ideologis yang hendak merombak narasi lama demi satu nama: Prabowo.
Sejarah pun mulai kehilangan tulang punggungnya. Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Kopassus, diduga terlibat dalam penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi. Tim Mawar yang dibentuk Mayor Bambang Kristiono—bawahan Prabowo di Grup IV Kopassus—dituding sebagai pelaku utama penculikan. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI bahkan secara resmi memberhentikan Prabowo dari dinas militer.
Namun sejarah kini digeser. Penyair Widji Thukul, yang hingga hari ini belum ditemukan, lenyap dari narasi nasional. Ia hanya hidup dalam ingatan, puisi, dan lorong gelap ingatan rakyat. Negara seperti menghapusnya, bersama dua belas nama lain yang tak kunjung kembali.
Lebih ironis lagi, Menteri Kebudayaan menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai “rumor”. Padahal, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)—yang dibentuk lintas kementerian dan lembaga hukum resmi negara—telah mendokumentasikan 52 korban pemerkosaan, 14 pemerkosaan dengan penganiayaan, serta sejumlah bentuk kekerasan seksual lainnya di Jakarta, Medan, dan Surabaya.
Mengapa fakta-fakta ini dihapus? Mengapa trauma kolektif bangsa dilucuti dari sejarah resmi?
Ada dugaan kuat, selain untuk melindungi nama Prabowo, ada pula usaha membilas dosa-dosa Orde Baru—rezim yang dipimpin oleh mertua Prabowo kala itu, Soeharto. Ini bukan hanya soal revisi narasi, tapi soal pembelokan memori sejarah. Seperti kata George Orwell dalam 1984, “Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.”
Saat para pelaku sejarah duduk di kursi kekuasaan, sejarah tak lagi ditulis oleh saksi, melainkan oleh mereka yang berkepentingan. Ironis, tokoh-tokoh yang dulu menjatuhkan sanksi terhadap Prabowo, seperti Wiranto dan Agum Gumelar, kini justru berdiri di belakangnya di Pilpres 2024. Budiman Sudjatmiko—yang dulu diburu oleh Prabowo—bahkan kini mendukungnya.
Ini bukan sejarah, ini propaganda.
Ketika kekuasaan menggenggam pena sejarah, maka sejarah menjadi alat legitimasi, bukan ruang pembelajaran. Jika buku sejarah menjadi cerita karangan Fadli Zon, bukan kisah kolektif bangsa, maka bangsa ini sedang dibentuk menjadi penonton dari masa lalunya sendiri—asing dari luka, lupa pada dendam, dan dicegah untuk mengingat.
Akhirnya, sejarah bukan lagi history, melainkan his story—cerita milik mereka yang sedang berkuasa.
