Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Nabi Muhammad SAW bersabda, “Serahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, dan tunggulah kehancurannya.”
Jakarta, Fusilatnews – Kistoro (50), teman saya yang dosen itu berseloroh, “Politik etis (balas budi),” usai membaca judul berita “Ini 8 Timses Prabowo-Gibran yang Diangkat Jadi Komisaris BUMN” di link media online yang saya “share” ke WhatsApp Group (WAG) komunitas kami.
Entah apa yang berkecamuk dalam benak dosen “trengginas” itu, sehingga mengaitkan “bancakan” (pembagian) kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan politik etis atau politik balas budi.
Politik etis atau politik balas budi adalah politik yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda (kini Indonesia) mulai awal abad ke-20. Politik etis ini merupakan koreksi atas politik tanam paksa yang diberlakukan sebelumnya.
Dikutip dari Wikipedia, Sabtu (15/6/2024), pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan dalam pidato pembukaan sidang Parlemen Belanda yang ditulis oleh Abraham Kuyper, Perdana Menteri yang baru menjabat, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan utang budi (een eerschuld) terhadap bangsa Bumiputera di Hindia Belanda.
Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van Deventer yang meliputi:
Pertama, irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
Kedua, emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi ke pulau lain.
Ketiga, edukasi yakni memperluas bidang pengajaran dan pendidikan.
Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.
Namun, kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda, dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.
Sekali lagi, entah apa yang berkecamuk dalam benak teman saya yang dosen itu sehingga ia menghubungkan politik etis atau balas budi dengan bagi-bagi kursi komisaris BUMN kepada Tim Sukses (Timses) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.
Diketahui, Prabowo-Gibran didukung Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Maklum, Gibran adalah putra sulung wong Solo itu.
Mungkin yang dia maksud adalah kursi-kursi komisaris BUMN yang diobral itu sekadar wujud balas budi dari Presiden Jokowi kepada mereka yang dianggap telah berkeringat dalam pemenangan Prabowo-Gibran. Profesionalitas, integritas dan imparsialitas pun diabaikan.
Fenomena bancakan kursi komisaris BUMN kepada tim sukses capres-cawapres ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, atau sejak 2004 lalu ketika pilpres mulai digelar secara langsung. Hanya saja, pada periode kedua pemerintahan Jokowi ini lebih parah lagi. Ketika kursi kabinet tak cukup untuk mengakomodasi tim sukses, kursi komisaris BUMN pun menjadi alternatif pilihan.
Implikasinya, BUMN dipolitisasi. BUMN menjadi sarang politisi, sesuatu yang “nggegirisi” (menakutkan) bagi direksi. Tapi direksi tak berdaya menghadapi komisaris yang politisi.
Implikasi lanjutannya, tak sedikit BUMN yang kinerja dan keuangannya jeblok. Merugi dan terus merugi. Umpama laba pun tak maksimal. Ini antara lain gegara “bancakan” kursi komisaris buat politisi.
BUMN menjadi semacam sapi perah bagi penguasa dan hulubalangnya.
Ironisnya, meski BUMN-nya merugi, namun komisaris dan direksi masih dapat tantiem atau komisi.
Lalu siapa saja Timses Prabowo-Gubran yang nangkring di kursi Komisaris BUMN?
Dikutip dari sejumlah sember, mereka adalah:
Pertama, Simon Aloysius Mantiri (Komisaris Utama Pertamina).
Simon Aloysius Mantiri adalah politikus Partai Gerindra yang menjabat Wakil Sekretaris Dewan Pembina. Ia juga Timses Prabowo-GIbran yang menjabat Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2024, Senin 10 Juni 2024, Simon Aloysius Mantiri resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina Tbk menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengundurkan diri.
Kedua, Fuad Bawazier (Komisaris Utama MIND ID).
Fuad Bawazier merupakan Timses Prabowo-Gibran yang menjabat Anggota Dewan Pakar TKN. Fuad Bawazier juga orang yang dekat dengan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.
Fuad Bawazier diangkat menjadi Komisaris Utama MIND ID berdasarkan keputusan RUPST Tahun Buku 2023, Senin 10 Juni 2024.
Ketiga, Grace Natalie (Komisaris MIND ID)
Masih di BUMN MIND ID, dalam RUPST Tahun Buku 2023, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie resmi ditunjuk sebagai Komisaris MIND ID pada 11 Juni 2024. Grace Natalie pun merupakan salah satu petinggi di TKN Prabowo-Gibran, sebagai Wakil Ketua.
Keempat, Condro Kirono (Komisaris Independen PT Pertamina).
Selain Simon Aloysius yang masuk jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina, Condro Kirono juga diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai Komisaris Independen PT Pertamina. Pengangkatan itu berdasarkan RUPST tanggal 10 Juni 2024. Condro Kirono merupakan petinggi TKN Prabowo-Gibran yang menjabat Wakil Ketua.
Kelima, Siti Nurizka Puteri Jaya (Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja).
Kader Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya resmi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri). Mantan Anggota Komisi III DPR RI ini diangkat menjadi Komut Pusri berdasarkan RUPS Luar Biasa, Senin 10 Juni 2024.
Keenam, Prabu Revolusi (Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional).
Prabu Revolusi resmi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional pada Februari 2024. Eks-Pemimpin Redaksi iNews ini sebelumnya Timses Ganjar-Mahfud yang menjabat Deputi Komunikasi Tim Pemenangan Nasional (TPN), namun pindah menjadi Timses Prabowo-Gibran dengan menjabat anggota.
Ketujuh, Felicitas Talulembang (Komisaris Independen BSI).
Felicitas Talulembang merupakan politikus Gerindra yang diangkat menjadi Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI). Pengangkatan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini berdasarkan RUPST tanggal 17 Mei 2024 lalu.
Kedelapan, Siti Zahra Aghnia (Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga).
Siti Zahra Aghnia merupakan istri dari Komandan TKN Fanta Arief Rosyid Hasan. Ia diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga sejak 1 Januari 2024.
Alhasil, ‘quo vadis” (mau dibawa ke mana) BUMN kita? Apakah akan tetap menjadi sapi perah penguasa dan hulubalangnya?
Nabi Muhammad SAW bersabda, “Serahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, dan tunggulah kehancurannya.”
