Di tengah hiruk pikuk persoalan bangsa—kemiskinan yang masih menjerat jutaan warga, kualitas pendidikan yang tertinggal, sistem kesehatan yang rapuh, dan infrastruktur dasar yang timpang—kita justru disuguhi pemandangan politikus-politikus yang hidup nyaman dalam dekapan fasilitas negara. Mereka duduk di kursi empuk gedung parlemen atau eksekutif, menerima gaji yang tak sebanding dengan kontribusi nyata, menikmati tunjangan yang melimpah, perjalanan dinas ke luar negeri, kendaraan mewah, rumah dinas, bahkan anggaran komunikasi yang setara dengan upah minimum pekerja selama berbulan-bulan.
Ironis.
Pertanyaan mendasarnya: apa kontribusi nyata mereka terhadap negara?
Mereka bukan pejuang kemerdekaan yang bertaruh nyawa demi bangsa. Mereka bukan perintis jalan, jembatan, atau industri strategis. Mereka tidak merumuskan kebijakan ekonomi yang berdampak luas, tidak menulis satu pun buku pemikiran yang mencerahkan rakyat, tidak mencetuskan satu pun inovasi yang mendobrak keterbelakangan bangsa. Bahkan, sebagian besar tidak menguasai bidang kerja mereka di komisi atau kementerian yang mereka pimpin. Lantas, apa yang membuat mereka pantas menerima gaji puluhan juta hingga ratusan juta per bulan?
Bandingkan dengan buruh di Jakarta yang bekerja keras dari pagi hingga malam, mengandalkan tenaga dan keterampilan untuk sekadar menyambung hidup dengan UMR sekitar Rp5 juta. Bandingkan dengan guru honorer di pedalaman yang mengabdi demi mencerdaskan anak bangsa dengan gaji yang seringkali lebih kecil dari biaya transportasi mereka. Atau para petani, nelayan, dan UMKM yang membangun fondasi ekonomi nasional dengan peluh dan kesabaran, namun tidak pernah tersentuh bantuan negara secara berkelanjutan.
Kontras itu membuat luka dalam nalar keadilan.
Politik seharusnya menjadi panggilan pengabdian, bukan lahan pengumpulan kekayaan. Jabatan publik seharusnya digunakan untuk melayani, bukan dilayani. Tetapi realitas hari ini menunjukkan bahwa sebagian besar politikus kita menjadikan kekuasaan sebagai alat memperkaya diri, memperluas jejaring, dan memperkuat cengkeraman oligarki—bukan sebagai medan perjuangan membela rakyat.
Kita tidak menuntut mereka menjadi malaikat. Tapi kita berharap mereka bekerja, berpikir, dan berkontribusi. Hadir di ruang-ruang publik bukan hanya untuk seremonial dan pencitraan, melainkan untuk bertarung gagasan, merumuskan kebijakan progresif, dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang sesungguhnya.
Sebagai wakil rakyat, mereka digaji oleh rakyat. Maka logis jika rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban. Jika dalam satu periode jabatan mereka tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat luas, maka sesungguhnya mereka adalah penghambur uang negara dengan legalitas formalitas.
Bangsa ini tidak akan maju jika politik dibiarkan sebagai panggung pengisapan kekayaan negara oleh segelintir elite. Indonesia butuh politikus yang hadir sebagai pemikir, pelaku perubahan, dan pelayan rakyat—bukan sekadar penikmat fasilitas negara tanpa kontribusi berarti.
Sudah saatnya rakyat berhenti memuja politikus hanya karena elektabilitas dan pencitraan. Mari ukur mereka dari kerja, karya, dan keberpihakan yang nyata. Karena nasib negeri ini tak boleh lagi diserahkan kepada para penumpang gelap demokrasi.
