Fusilatnews – Di negeri ini, menjadi figur publik bukan sekadar soal popularitas dan tepuk tangan. Ia seharusnya menjadi cermin moral, etika, dan tanggung jawab. Namun, alih-alih menjadi panutan, para tokoh publik di Indonesia justru kerap menjelma jadi aktor utama dalam dua “drama” paling murahan sekaligus memalukan: skandal perempuan dan korupsi.
Dari tahun ke tahun, berita yang menghiasi layar kaca dan linimasa media sosial tak jauh-jauh dari dua perkara ini. Jika bukan perselingkuhan, anak di luar nikah, atau perceraian yang heboh; maka giliran soal suap, mark up proyek, atau jual beli jabatan. Seolah dua isu itu adalah “paket hemat” yang melekat dalam jabatan dan popularitas.
Kasus terbaru yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjadi pengingat nyata bahwa bahkan sosok yang selama ini dipoles sebagai figur progresif, cerdas, dan religius, tetap tak luput dari badai tudingan skandal pribadi. Meski RK sendiri mengambil langkah legal dengan mengikuti tes DNA untuk menyelesaikan tudingan tersebut, publik sudah terlanjur mencicipi getah gosip yang menyengat. Bahwa nama baik, bagi tokoh publik, bisa dicabik hanya oleh satu isu: perempuan.
Memang, belum ada hasil yang bisa memvonis. Dan tentu, asas praduga tak bersalah harus dijunjung. Namun, mengapa isu seperti ini begitu mudah mengarah pada para tokoh politik kita? Mengapa masyarakat seperti sudah “pasrah” bahwa menjadi pemimpin itu selalu punya cerita gelap di belakang panggung?
Masalahnya bukan pada satu nama, tapi pada kultur. Di negeri ini, jabatan publik seolah membuka akses menuju dua “fasilitas istimewa”: uang dan perempuan. Ini bukan asumsi kosong. Skandal demi skandal membuktikan, dari DPR hingga kepala daerah, dari pengusaha hingga influencer, semua pernah — atau bahkan sedang — terjebak dalam pusaran yang sama.
Dan ironisnya, masyarakat tak lagi kaget. Mereka sudah kebal. Mereka menganggapnya lumrah. Tudingan skandal seperti kasus RK hanya menjadi topik obrolan warung kopi, candaan sarkastik di grup WhatsApp, atau bahan clickbait media daring. Padahal, ini adalah alarm rusaknya etika publik.
Jika kita masih ingin berbicara soal “Indonesia Maju”, maka kita harus mulai dari hal yang paling mendasar: akhlak dan integritas para pemimpinnya. Kemajuan bukan cuma soal infrastruktur dan statistik ekonomi. Ia harus berakar pada kualitas moral dan mentalitas mereka yang mengendalikan arah negeri ini. Apa artinya jalan tol mulus jika nurani pemimpin penuh lubang? Apa gunanya bandara megah jika wibawa pejabatnya ambruk di hadapan skandal?
Tentu, setiap orang punya masa lalu dan ruang privat. Tapi ketika seseorang memilih menjadi publik figur, ia telah menyerahkan sebagian privasinya untuk ditimbang oleh masyarakat. Maka tidak bisa semena-mena berdalih “urusan pribadi”. Karena apa yang pribadi dari seorang publik figur bisa berdampak publik — termasuk mencederai kepercayaan rakyat.
Kita tak berharap pemimpin kita sempurna. Tapi setidaknya, jangan menyuguhkan kebobrokan yang sama, berulang kali, dengan wajah berbeda.
Akhirnya, kita harus berani bertanya: apakah jabatan itu benar-benar panggilan amanah, atau sekadar panggung untuk memuaskan hasrat—baik kuasa, harta, maupun birahi? Jika jawabannya yang kedua, maka jangan heran bila yang memalukan akan terus menjadi lumrah.
