Oleh Optic Macca
Tahun ini, aroma “pra-perang” antarkubu politik terasa makin pekat. Belum meledak menjadi konfrontasi terbuka, namun sinyal-sinyalnya mulai tampak berserakan di permukaan kekuasaan. Politik Indonesia seperti memasuki babak klasiknya kembali: pertarungan elite yang tidak lagi sekadar berebut jabatan, melainkan perebutan kendali atas masa depan kekuasaan pasca-Joko Widodo.
Publik mulai membaca arah angin ketika nama Jumhur Hidayat masuk dalam orbit kekuasaan. Figur yang pada masa sebelumnya dikenal berada di posisi berseberangan, bahkan merasa menjadi korban tekanan politik rezim terdahulu, kini justru berada di dalam lingkar kekuasaan baru. Bukan hanya dirinya. Nama-nama yang dulu berada dalam spektrum perlawanan perlahan bergerak mendekati pusat gravitasi politik nasional. Termasuk figur-figur seperti Nainggolan dan jaringan lama yang selama ini dikenal memiliki hubungan emosional dengan kelompok yang merasa “dipinggirkan” pada era sebelumnya.
Di titik ini, politik Indonesia mulai memperlihatkan pola lama: tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang berpindah meja.
Namun tanda paling penting belum terjadi. Banyak kalangan meyakini, peperangan terbuka baru benar-benar dimulai ketika posisi Listyo Sigit Prabowo mengalami pergantian. Dalam sejarah politik Indonesia modern, pergantian pucuk kepolisian hampir selalu menjadi indikator perubahan arah dukungan kekuasaan. Kepolisian bukan sekadar institusi keamanan, melainkan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sekaligus membaca arah arus politik nasional.
Ketika pergantian itu terjadi, maka publik akan melihat siapa sesungguhnya yang sedang naik, siapa yang mulai ditinggalkan, dan siapa yang bersiap melakukan perlawanan.
Pertanyaannya kemudian: apakah perang politik di Indonesia selalu dimenangkan oleh penguasa riil?
Sejarah menunjukkan kecenderungan demikian. Hampir seluruh pertarungan politik besar di republik ini pada akhirnya dimenangkan oleh mereka yang menguasai instrumen negara, sumber daya ekonomi, dan dukungan kelembagaan. Dari era Orde Lama hingga Orde Baru, bahkan sampai era Reformasi, kekuasaan formal dan kekuasaan riil nyaris selalu berada di pihak pemenang.
Hanya satu penguasa yang pernah benar-benar tumbang di tengah gelanggang: Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Namun konteks politik saat itu berbeda jauh dengan hari ini. Gus Dur menghadapi badai dari berbagai arah secara bersamaan. PKB mengalami konflik internal. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada dalam posisi solid sebagai kekuatan oposisi. Amien Rais tampil sangat vokal memimpin tekanan politik dari parlemen. Kekuatan reformasi ketika itu sedang berada dalam euforia moral untuk “membersihkan” sisa-sisa kekuasaan lama. PAN, PPP, PKS, PBB, hingga Golkar menemukan titik temu politik untuk mengisolasi Gus Dur.
Hari ini situasinya jauh lebih rumit.
Yang diperebutkan bukan kursi RI-1 secara langsung, melainkan pengaruh terhadap kursi RI-2 dan kekuatan di belakangnya. Pertarungan yang muncul bukan sekadar perebutan jabatan formal, melainkan upaya mengakhiri dominasi “power politik” tertentu secara permanen. Karena itu, perang kali ini berpotensi lebih sunyi di permukaan tetapi jauh lebih brutal di belakang layar.
Di Senayan, konfigurasi politik pun mulai bergerak cair. Partai Gerakan Indonesia Raya berpeluang menjadi pusat kekuatan terbesar sebagai partai penguasa utama. Pada saat bersamaan, terbuka kemungkinan terciptanya irisan kepentingan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini menyimpan jarak politik terhadap pribadi Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Dendam historis dalam politik Indonesia bukan sesuatu yang mudah hilang. Ia sering hanya menunggu momentum.
Lalu bagaimana dengan Partai Golongan Karya?
Golkar tampaknya tetap memainkan watak alaminya sebagai survival party. Partai ini sejak era Orde Baru dikenal piawai menjadi “safety player”: tidak terlalu cepat masuk ke medan perang, tetapi hampir selalu berhasil bertahan bersama pihak yang akhirnya menang. Dalam setiap perubahan rezim, Golkar kerap tampil sebagai kekuatan yang lentur, pragmatis, dan sangat terlatih membaca arah angin.
Tetapi politik tidak pernah hanya ditentukan oleh peta koalisi.
Faktor paling menentukan justru ada pada apa yang disebut banyak orang sebagai “kartu as”. Dan di titik inilah Joko Widodo diyakini masih memiliki daya tekan besar. Selama satu dekade berkuasa, jejaring kekuasaan yang dibangun Jokowi bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga berbasis relasi personal, loyalitas politik, hingga akses terhadap berbagai informasi sensitif elite nasional.
Dalam bahasa politik Indonesia: semua orang saling memegang kartu.
Karena itu, bila suatu saat kartu-kartu merah mulai dibuka secara terbuka kepada publik, situasinya dapat berkembang menjadi turbulensi besar. Bukan mustahil melampaui guncangan politik model “aksi Agustus 2025”. Apalagi bila kerumunan massa ikut digerakkan di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah.
Di belakang semua itu, ada pula faktor oligarki ekonomi. Kelompok pemilik modal besar—yang dalam istilah populer sering disebut “9 naga”—selama ini relatif nyaman dengan model stabilitas kekuasaan era Jokowi. Dunia usaha menyukai kepastian politik, percepatan proyek, dan konsolidasi kekuasaan yang minim gejolak. Karena itu, perubahan konfigurasi kekuasaan yang terlalu keras berpotensi menimbulkan kegelisahan pasar.
Sementara itu, masyarakat mulai merasakan tekanan ekonomi secara nyata. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami tekanan berat sepanjang awal Mei 2026 dan mendekati titik terlemah dalam sejarah perdagangan modern Indonesia. Pelemahan rupiah bukan sekadar angka statistik, tetapi berimbas langsung pada harga kebutuhan pokok, biaya impor, tekanan industri, hingga daya beli kelas menengah perkotaan.
Di tengah situasi politik yang memanas, ekonomi yang melemah bisa menjadi bahan bakar paling berbahaya.
Dan seperti biasa, apa pun hasil akhirnya, korban terbesar dari perang elite bukanlah para politisi itu sendiri. Yang paling merasakan dampaknya justru kelas menengah yang mulai tergerus, masyarakat pekerja kota, dan kelompok miskin yang hidupnya semakin rapuh oleh kenaikan harga dan ketidakpastian ekonomi.
Politik elite boleh berbicara tentang strategi, koalisi, dan kekuasaan. Tetapi bagi rakyat kecil, perang politik hampir selalu bermakna satu hal yang sama: hidup yang makin mahal dan masa depan yang makin sulit ditebak.
