“Selama itu kompeten, ya enggak ada masalah dong. Kita enggak mengatakan yang berlatar belakang politik enggak boleh,” kata Arya,
Jakarta – Fusilatnews – Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Arya Sinulingga, menegaskan
tak ada larangan bagi orang dengan latar belakang berpolitik menduduki jabatan komisaris.BUMN
Menanggapi pertanyaan terkait komisaris yang ditunjuk berasal dari pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Rabu, 12 Juni 2024.
“Selama itu kompeten, ya enggak ada masalah dong. Kita enggak mengatakan yang berlatar belakang politik enggak boleh,” kata Arya,
Menurut Arya, BUMN membutuhkan orang dengan latar belakang politik. kebijakan maupun keputusan besar di BUMN harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR
Tentu berbeda dengan perusahaan swasta. karena BUMN baik itu penggabungan perusahaan (merger), perusahaan induk (holding), initial public offering (IPO), maupun memperoleh penyertaan modal negara (PMN) penugasan pasti membutuhkan DPR. “Mau dibubarkan juga (melibatkan) DPR,” tutur dia
Arya mengatakan, banyak kebijakan perusahaan negara berhubungan dengan politik. Hal itu berbeda dari perusahaan swasta. Alasannya saham perusahaan pelat merah itu dimiliki oleh negara. “Makanya harus ada persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR. Karena itu, tak mungkin tidak ada unsur politik,” ujar dia.
Menurut Arya setiap keputusan vital di dalam perusahaan BUMN akan berkaitan dengan politisi di DPR. Dia menjelaskan sejak BUMN ada dan sampai hari ini, di dalamnya diisi oleh orang-orang yang berkiprah di dunia politik. “Enggak boleh kita munafik dan enggak boleh menafikan kalau unsur politik enggak masuk dalam BUMN,” kata dia.
Di zaman presiden B.J. Habibie, Abdurrachman Wahid alias Gusdur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo atau Jokowi, BUMN diisi oleh para politisi. Sebab itu, dia mengatakan, antara perusahaan negara dan swasta sangat berbeda. Keberadaan politisi di perusahaan BUMN tak bisa dipertentangkan.
“Hei…, jangan lupa! Banyak keputusan, kebijakan di BUMN itu tergantung pada DPR,” kata dia.
Pernyataan Arya ini untuk membela keputusan Prabowo yang mengangkat sejumlah politisi pendukungnya menjadi komisaris, seperti mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie yang ditunjuk sebagai Komisaris MIND ID—perusahaan tambang raksasa. Dewan Pembina Gerindra Fuad Bawazier ditunjuk menjabat Komisaris Utama MIND ID.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). kader Gerindra Siti Nurizka Puteri Jaya juga diberi jabatan Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
Sebelumnya Siti adalah anggota Komisi III DPR. Dan banyak lagi sejumlah politikus pendukung Prabowo – Gibran ditunjuk sebegai Komisaris BUMN
